NERACA

Jakarta – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jakarta, Onny Widjanarko mengatakan bahwa pihaknya menargetkan tahun ini ada 2,2 juta merchant yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hingga akhir 2020, tercatat 1,2 juta merchant yang sudah menggunakan QRIS. “Ini perlu usaha yang luar biasa, terutama untuk mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi pembayaran,” kata Onny dalam perbincangan dengan media di kantornya, Jumat (9/4).

Pihaknya juga menerapkan beberapa strategi dalam sosialisasi penggunaan QRIS di masyarakat. Onny menyampaikan pihaknya bersama dengan industry jasa keuangan akan masuk ke pasar tradisional, kampus, komunitas hingga ke sektor pariwisata. “Pasar menjadi salah satu target kita. Dari total 160 pasar di bawah PD Pasar Jaya, kami sudah mensosialisasikan penggunakan QRIS ke 120 pasar,” katanya.

Kampus yang isinya adalah mahasiswa, kata Onny, bisa menjadi target dalam mensosialisasikan QRIS. Karena mahasiswa lebih melek terhadap teknologi sehingga akan mudah dalam penyampaiannya. “Untuk sektor pariwisata, nantinya kita mendorong objek wisata bisa menggunakan QRIS,” jelasnya.

Selain memudahkan dalam pembayaran, Onny menilai merchant yang menggunakan QRIS bisa lebih mudah dalam mengakses kredit. “Karena setiap transaksinya kan tercatat sehingga itu bisa menjadi pertimbangan dalam memperoleh pembiayaan dari industri keuangan,” ujar Onny.

Khusus di Jakarta, Onny mengatakan ingin membangun ekosistem terlebih dahulu. “Kita memulai dari para pedagang terlebih dahulu. Jika pedagangnya saja sudah cashless, maka nantinya mau tidak mau para pembelinya akan mengikuti. Kalau itu bisa dibangun maka perluasannya bisa lebih besar lagi,” tambahnya.

Tak hanya BI yang mensosialisasikan penggunaan QRIS, pada 31 Maret lalu sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Keputusan Presiden (Keppres) No 3 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Keppres tersebut ditujukan guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan. Dari 542 daerah otonom, 110 daerah sudah menginisiasi pembentukan TP2DD.  

“Dengan adanya tim ini, saya rasa bisa lebih mempercepat digitalisasi. Pemanfaatan digital juga bisa menyelamatkan ekonomi. Setidaknya ada 5 dampak digitalisasi yaitu memperluas pasar, akses logistic lebih mudah, akses keuangan lebih beragam, akses produksi hingga akses pembayaran,” pungkasnya.