Tokoh Masyarakat Dukung Perpanjangan Otsus Papua

 

Oleh : Sabby Kossay, Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah terbukti membantu Papua dalam beragam bidang, seperti pendidikan dan infrastruktur tentu saja manfaat dari Otsus ini menjadikan tokoh masyarakat di Papua mendukung kelanjutan Otsus serta pemekaran di Papua.

Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Sarmi, Wilayah Pantai Timur, Beny Kantum, menyatakan bahwa dirinya mendukung kebijakan otsus dan pemekaran provinsi, karena hal tersebut merupakan solusi tepat pemerintah dalam membangun dari kampung hingga ke kota.

            Beny menjelaskan, saat ini, kita tidak boleh kembali ke masa lalu, karena masa lalu merupakan pengalaman pahit yang tidak boleh dijadikan pegangan dan dasar untuk menolak otsus dan pemekaran namun pengalaman pahit itu kita jadikan sebagai pelajaran untuk merubah semua sistem tata kelola otsus sehingga kedepannya, Otsus dapat berjalan dengan baik.

            Dukungan terhadap keberlangsungan otsus juga datang dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom, Lukas Welikar, dirinya mengatakan bahwa berkat adanya Otsus Papua, pembangunan di Kampung Warbo, Kabupaten Keerom telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dikatakannya saat ditemui di balai kampung warbo, Kabupaten Keerom.

            Ia menuturkan, berkat adanya Otsus, Masyarakat kampung warbo Kabupaten Kerom sangat merasakan pembangunan dan kemajuan di kampungnya. Lukas sangat mengapresiasi Pemerintah dalam hal Otonomi Khusus masyarakat Papua karena dampak yang dirasakan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

            Selain itu, ada banyak bantuan pemerintah melalui Otsus yang telah didapatkan oleh masyarakat kampung Warbo, mulai dari pembangunan perumahan, jalan, pertanian, peternakan, perkebunan, juga pendidikan dan kesehatan yang mana kesemuanya itu berkat dari otonomi khusus itu sendiri.

            Lukas selaku tokoh masyarakat Kabupaten Keerom juga mendukung otonomi khusus Papua untuk terus berjalan karena buktinya ada dan telah dirasakan serta dinikmati oleh masyarakat kampung Warbo.

            Perlu diketahui juga bahwa Otsus Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh negara, melalui UU Nomor 21/2001.

            Dukungan akan keberlanjutan Otsus juga datang dari Tokoh adat di pesisir dan pegunungan Papua yang meminta agar pemerintah dapat melanjutkan otonomi khusus (otsus) di Bumi Cenderawasih. Otsus tersebut diklaim dapat meningkatkan pembangunan di Papua.

            Selama ini, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000-2020 terus meningkat dan difokuskan untuk 4 program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

            Dengan adanya Otsus, sudah ribuan anak asli Papua yang dikirim sekolah ke luar negeri, baik dikirim ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda, Amerika dan berbagai negara lainnya.

            Otsus juga meningkatkan infrastruktur, misalnya pada sarana transportasi di sektor perhubungan  darat, laut dan udara seperti pembangunan 6 bandara di Provinsi Papua yakti Bandara Ewer. Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil hingga Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah di Merauke, juga perbaikan Bandara Sentani.

            Selain Bandara, ada pula Jalan Trans Papua sepanjang 1.071 km yang telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya. Kini lebih dari 700 kilometer jalan tersebut sudah beraspal.

            Jalan Trans Papua juga terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok, karena terdapat konektivitas jalan darat.

            Sebelumnya, salah satu tokoh masyarat asal Pegunungan Papua, David Hubi, menyebutka bahwa pembangunan di daerah pegunungan tengah Papua masih tertinggal, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah, salah satunya adalah melalui pemberlakuan otsus.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsudin meminta kepada pemerintah agar memperhatikan temuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan penyimpangan anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

            Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut, khususnya jelang berakhirnya Otonomi Khusus Papua pada Tahun 2021.

            Dukungan dari tokoh masyarakat tentu merupakan hal yang penting agar Otsus dapat berlanjut dan mendapat dukungan pula dari masyarakat Papua. Sehingga penting kiranya agar tokoh masyarakat memiliki peran dalam mengajak serta warga Papua agar mendukung keberlanjutan program Otsus.

BERITA TERKAIT

Tes Swab dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

  Oleh : Alfisyah Dianasari, Pemerhati Kesehatan Masyarakat Berada di tengah pandemi membuat kita familiar dengan swab test sebagai syarat…

Ekonomi Politik Perberasan 'Mematikan' Petani dan Bulog

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Tahun ini Indonesia disebut-sebut akan impor beras lagi. Jumlahnya…

Masyarakat Perlu Taat Prokes Saat Ibadah Ramadhan

Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Pandemi Covid-19 belum berakhir, protokol kesehatan tetap harus…

BERITA LAINNYA DI Opini

Tes Swab dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

  Oleh : Alfisyah Dianasari, Pemerhati Kesehatan Masyarakat Berada di tengah pandemi membuat kita familiar dengan swab test sebagai syarat…

Ekonomi Politik Perberasan 'Mematikan' Petani dan Bulog

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Tahun ini Indonesia disebut-sebut akan impor beras lagi. Jumlahnya…

Masyarakat Perlu Taat Prokes Saat Ibadah Ramadhan

Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Pandemi Covid-19 belum berakhir, protokol kesehatan tetap harus…