NERACA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) Tahun 2021 dapat memperoleh bibit ASN dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul, sehingga dapat mewujudkan cita-cita menjadi birokrasi kelas dunia.

“Saya berharap Kementerian PANRB dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen tahun ini dengan sebaik mungkin, agar Pemerintah benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN Unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia,” kata Wapres saat membuka Rakor Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon ASN Tahun 2021 secara virtual dari Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin (4/3).

Wapres mengatakan ASN merupakan aset bangsa sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan yang responsif dan efektif. Oleh karena itu, Wapres meminta pelaksanaan Rekrutmen ASN Tahun 2021 harus diletakkan dalam konteks perkembangan lingkungan global dan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi di masa mendatang.

“Saya minta agar hal ini benar-benar menjadi perhatian kita bersama karena rekrutmen merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan kita dalam mencapai kualitas birokrasi masa depan yang kita cita-citakan,” tegasnya.

Sejak 2012, kata Wapres, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan pegawai. Perbaikan sistem tersebut dilakukan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, guna memenuhi kriteria sistem merit. “Alhamdulillah saat ini kita juga telah menerapkan sistem seleksi yang dipandang mampu menjaga integritas semua tahapan proses rekrutmen ASN,” ujarnya.

Kemudian Wapres menyatakan peran sebagai administrator sekaligus eksekutor kebijakan yang lebih sigap, responsif dan kolaboratif menjadi tantangan birokrasi saat ini dan di masa depan.

"Pengalaman dalam penanganan pandemi COVID-19 yang dampaknya melanda hampir semua sektor, semestinya menjadi pelajaran yang penting tentang bagaimana seharusnya birokrasi kita tata," jelas Wapres.

Menurut Wapres, birokrasi harus siap melangkah untuk mengawal dengan lebih baik lagi tahap pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi. Dia tetap optimis, dapat melewati pandemi karena dimulainya program vaksinasi COVID-19.

"Pentingnya kesamaan pemahaman untuk mempercepat reformasi birokrasi sejalan dengan perkembangan situasi nasional dan global, khususnya terkait dengan munculnya tatanan dan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 dan pentingnya peran teknologi informasi," pesan Wapres.

Wapres menegaskan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah guna mempercepat pengambilan keputusan.

Selain itu, penyederhanaan birokrasi dapat menjadikan komunikasi yang fleksibel serta proses bisnis yang sederhana, agar tercipta birokrasi yang dinamis, gesit, profesional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

"Arahan Presiden itu menekankan tugas aspek yang meliputi aspek transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja dan transformasi jabatan," jelas Wapres.

Rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon pegawai ASN tahun 2021 dilakukan bersama sekretaris jenderal, sekretaris utama, sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota.

"Pemilihan dua agenda tersebut saya nilai tepat dan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan birokrasi ramping, minim struktur tapi kaya fungsi, kapabel, bersih, akuntable serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima," kata Wapres Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah membuka formasi sebanyak 1,3 juta posisi untuk 1.000.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 189.000 untuk pemerintah daerah dan 83.000 untuk instansi pemerintah pusat. mohar