Meskipun angka gizi buruk di Indonesia sudah melandai, namun penyakit ini tidak boleh diremehkan dan harus dicegak pertumbuhannya. Maka berangkat dari kepedulian sosial dan membantu pemerintah menekan angka pertumbuhan gizi buruk atau stunting, Tanoto Foundation memberikan pendampingan kepada 7 kabupaten. Bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu sebagai mitra pelaksana, Tanoto memilih tujuh Kabupaten yakni Kab. Pasaman Barat, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pandeglang, Kab. Garut, Kab Kutai Kartanegara, Kab. Lombok Utara, dan Kab. Lombok Barat.

CEO Global Tanoto Foundation, J. Satrijo Tanudjojo dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, pemilihan 7 daerah ini telah dikoordinasikan dengan TP2AK dan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dan didasarkan pada tingkat prevalensi stunting.”Secara umum, pelaksanaan program akan berisi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengembangan, dan penguatan implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai stunting,”ujarnya.

Disampaikannya, kemitraan adalah salah satu prinsip kerja Tanoto Foundation. Maka untuk mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting, pihaknya telah bermitra dengan pemerintah pusat, organisasi seperti The World Bank dan UNICEF, serta sejumlah komunitas masyarakat. Secara khusus dalam program pendampingan kepada tujuh pemerintah kabupaten ini, Tanoto Foundation juga menggandeng beberapa organisasi yang memiliki keahlian yang dibutuhkan,”

kata J. Satrijo Tanudjojo saat memberi sambutan dalam acara Kick-off Program Pendampingan, Pengembangan, Pendalaman, dan Penguatan Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting.

Asal tahu saja, dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup baik. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting berada di angka 30,8%, sementara data studi status gizi balita Indonesia (SSGBI) 2019 menujukkan penurunan sekitar 3,1% menjadi 27,67%.

Keseriusan pemerintah untuk  menangani isu stunting ini juga terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadikan upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu proyek prioritasnya. Di sisi lain, target pemerintah menekan angka prevalensi stunting menjadi di bawah 20% di tahun 2024 tetap menjadi tugas yang besar dan bahkan menjadi lebih berat dengan adanya pandemi Covid-19.

Untuk itu, penanganan stunting membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak. Tujuannya, agar penanganan dan pencegahan stunting menjadi lebih maksimal. Sementara itu, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Sekretariat Wakil Presiden  mengatakan, perubahan perilaku masyarakat  menjadi hal yang penting karena stunting bukanlah masalah gizi buruk semata.

Penyebab stunting bahkan lebih sering merupakan hal-hal di luar kesehatan ataupun gizi, dan lebih terkait pola asuh dan kebiasaan hidup bersih masyarakat.“Perubahan perilaku merupakan salah satu intervensi kunci mencegah terjadinya stunting. Pelayanan Kesehatan dan gizi yang baik yang disertai dengan penyampaian pesan penting untuk memperhatikan kualitas gizi ibu hamil dan anak akan sangat efektif dalam mendukung pencegahan stunting. Selain itu, saya juga meminta agar para pihak yang terlibat dalam program kemitraan ini dapat berkoordinasi dengan baik sehingga konvergensi antar program yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta benar-benar dapat diwujudkan, dan menghasilkan dampak positif bagi percepatan pencegahan stunting”, kata Suprayoga Hadi.