DP 0 Persen KPR Bisa Pengaruhi Permintaan Rumah

NERACA

Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai kebijakan uang muka atau down payment (DP) KPR rumah nol persen kemungkinan bisa mempengaruhi permintaan rumah di sejumlah wilayah yakni Sumatera, Jawa, dan kawasan Jabodetabek (Jakarta).

"Sekarang ini demand perumahan 70 persen ada di Jawa, Sumatera, dan Kawasan Jabodetabek (Jakarta). Jadi konsentrasi pasar perumahan ada di wilayah-wilayah tersebut," ujar Aviliani dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (23/2).

Karena itu, untuk wilayah-wilayah di luar Jawa, Sumatera dan Jabodetabek kepadatan populasinya cenderung rendah sehingga market untuk perumahannya kemungkinan kurang begitu terdampak dengan adanya DP 0 persen ini.

"Jadi kalau kita melihat di daerah-daerah itu biasanya setiap pengembang perumahan itu sudah tahu potensi pasarnya seperti apa, dan ketika mereka melakukan pembangunan itu modelnya seperti apa," kata Aviliani. 

Dalam kesempatan sama, peneliti ekonomi Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan bahwa peningkatan demand rumah dengan adanya kebijakan DP 0 persen tentunya akan dipengaruhi oleh pendapatan itu sendiri. Jadi bagaimana tingkat pendapatan di daerah tersebut terutama daerah dengan pendapatan yang stabil di masa Covid-19.

Kemungkinan terjadinya peningkatan demand rumah di beberapa daerah bisa terjadi karena selain dipengaruhi tingkat kepadatan penduduk juga pendapatan mereka juga mendukung untuk melakukan pembelian rumah.

"Ini juga bisa dilihat apakah akan terjadi peningkatan demand atau tidak melalui indeks harga properti residensial (IHPR) di mana ketika indeks ini meningkat berarti ada kenaikan permintaan terhadap rumah," ujar Riza.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memproyeksi relaksasi berupa pelonggaran uang muka (DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan otomotif akan menumbuhkan kredit konsumsi dua sektor tersebut mencapai kisaran 0,5 persen pada 2021.

Asisten Gubernur BI Juda Agung mengatakan bahwa berdasarkan kajian empiris, dampak dari dua pelonggaran dari BI itu akan semakin mendorong pertumbuhan kredit konsumsi baik di sektor properti dan otomotif.

Ia memproyeksi peningkatan kredit akan terjadi secara simultan ketika mobilitas masyarakat mulai meningkat yang diperkirakan juga akan mendorong permintaan sektor properti dan otomotif.

Sedangkan terkait manajemen risiko, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial itu menambahkan BI tidak mengatur ketentuan secara mikro namun akan diserahkan kepada perbankan masing-masing.

Di sisi lain, lanjut dia, kebijakan pelonggaran uang muka KPR dan kredit kendaraan bermotor itu juga bukan sebuah keharusan melainkan bank sentral memberikan ruang relaksasi.

“Jadi ini bukan sebuah keharusan. Bank boleh memberikan kredit dengan DP nol persen, apakah bank pada praktiknya seperti itu? Tentu bank punya kebijakan tapi BI memberikan ruang sampai 100 persen,” imbuhnya. Mohar/Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Kolaborasi Modena dengan Idemu, Wujudkan Keinginan Konsumen

  PT Modena Indonesia menjalin kerjasama dengan Idemu untuk mewujudkan keinginan dari para konsumen. Atas kolaborasi ini, konsumen dapat mendesain…

Tips Dekorasi Ruangan Agar Lebih Meriah Sambut Ramadhan

NERACA Jakarta - Tahun ini menjadi tahun kedua warga muslim Indonesia harus menjalani ibadah puasa Ramadhan di rumah saja guna…

Hotel Grand Inna Padang Berganti Nama Jadi Truntum Padang

NERACA Padang - Hotel Grand Inna Padang yang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perhotelan PT…

BERITA LAINNYA DI Hunian

Kolaborasi Modena dengan Idemu, Wujudkan Keinginan Konsumen

  PT Modena Indonesia menjalin kerjasama dengan Idemu untuk mewujudkan keinginan dari para konsumen. Atas kolaborasi ini, konsumen dapat mendesain…

Tips Dekorasi Ruangan Agar Lebih Meriah Sambut Ramadhan

NERACA Jakarta - Tahun ini menjadi tahun kedua warga muslim Indonesia harus menjalani ibadah puasa Ramadhan di rumah saja guna…

Hotel Grand Inna Padang Berganti Nama Jadi Truntum Padang

NERACA Padang - Hotel Grand Inna Padang yang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perhotelan PT…