Jakarta - Sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang mutlak dijalankan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

NERACA

Benar, bahwa guna mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN maka Kemenperin terus berupaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) satker yang ada. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mempertahankan birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel.

“Upaya itu tentunya sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan di Jakarta.

Menurut Masrokhan, perbaikan birokrasi bersih, produktif dan akuntabel dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, akan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

“Contohnya, Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, salah satu satker teknis di lingkungan Kemenperin yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2018 dan predikat WBBM pada tahun 2020,” tutur Masrokhan.

 Beberapa waktu lalu, Masrokhan melakukan kunjungan kerja ke Baristand Industri Surabaya untuk memantau pengembangan inovasi dalam pelayanan, pengujian produk dan desain produk elektronik. Hal ini dapat meningkatkan pengembangan industri elektronik dan mampu menjadi success story peraihan predikat WBK dan WBBM serta dapat ditransfer ke unit kerja lain.

 “Dengan semakin banyaknya unit kerja di Kemenperin mengikuti jejak Zona Integritas sebagai miniatur Reformasi Birokrasi dan Good Governance, hal ini tentunya akan menjadi pondasi Kemenperin dalam membangun industri tangguh,” papar Masrokhan.

 Masrokhan pun menjelaskan, peningkatan pengelolaan informasi publik juga dapat mendorong sentimen positif terhadap industri dan produk elektronik dalam negeri. “Kemenperin terus memacu pertumbuhan industri yang kuat. Program-program prioritas mampu mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya,” jelas Masrokhan.

Diharapkan dengan menerapkan zona integritas bisa menjadi langkah penguat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebab, pencapaian desain besar dari reformasi birokrasi Kemenperin adalah dynamic governance pada 2024. Melalui pembangunan zona integritas, birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan disertai pelayanan terbaik diharapkan dapat tercapai.

"Wujud nyata yang dapat dilakukan saat ini adalah kesediaan satker (satuan kerja) Kemenperin dalam perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tambah  Masrokhan.

Sehingga dalam hal ini Masrokhan juga mendorong satker Kemenperin agar siap menghadapi setiap pemeriksaan guna monitoring dan evaluasi kinerja satker, termasuk pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, kesiapan dokumen, sumber daya manusia (SDM) hingga informasi dan komunikasi harus selalu diperhatikan.

Dorongan tersebut salah satunya pada satker Kemenperin di klaster Bandung yang akan menghadapi pemeriksaan BPK. Sebagai bentuk komitmen, satker Bandung menandatangani pernyataan komitmen yang menyatakan kesediaan satker dalam memperoleh WBK dan WBBM.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengapresiasi capaian satker Kemenperin, terutama yang memperoleh predikat WBBM pada 2020.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada satker yang mencapai predikat WBBM, karena hal ini mendorong satker lainnya untuk mencapai predikat tersebut dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel,” ujar Doddy. Seperti diketahui, bahwa implementasi Pelaksanaan Zona Integritas perlu diimbangi dengan penguatan di sisi pengawasan.

Sedangkan Kepala Baristand Industri Surabaya, Aan Eddy Antana menyatakan, pencapaian predikat WBBM adalah suatu prestasi yang diperoleh berkat dukungan semua pihak terutama seluruh pegawai di Baristand Industri Surabaya, Pimpinan Kemenperin Pusat khususnya di Inspektorat Jenderal, dan para pelanggan.

“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Baristand Industri Surabaya hingga mampu mencapai predikat WBBM,” ungkap Aan.

Baristand Industri Surabaya senantiasa akan menjaga konsistensi penerapan Zona Integritas hingga level staf, peningkatan inovasi, serta kegiatan-kegiatan lain untuk mempertahankan kualitas layanan dan predikat WBBM. “Manfaat kegiatan ini tentunya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan industri,” tambah Aan.