NERACA

Jakarta- Membangun geliat pertumbuhan sektor otomotif di tahun pemulihan ekonomi menjadi alasan pemerintah memberikan insentif pajak. Dimana awal Maret (1/3), kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) resmi berlaku. Pemerintah sendiri menaruh harapan besar, lewat kebijakan tersebut mampu kembali membangkitkan sektor otomotif dan turunnya karena di tahun lalu pertumbuhannya terkoreksi tajam akibat pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa stimulus diberikan untuk mendorong konsumsi dan peningkatan utilitas industri otomotif. “Insentif diberikan karena sektor tersebut tahun lalu turun tajam hampir 50%. Industri mesin beserta perlengkapannya dari 80,5% jadi 40% dan kendaraan bermotor dari 80,8% jadi 40%,”ujarnya di Jakrta, Senin (1/3).

Tahun 2020 terjadi penurunan penjualan, dimana motor turun sebesar 43,57%, mobil turun 48,35%, dan suku cadang minus 23%. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak PPnBM menjadi stimulus bagi kendaraan bermotor berupa. Apalagi, industri manufaktur berkontribusi 19,88% terhadap produk domestik bruto. Secara khusus, pangsa industri alat angkutan menyumbang 1,35%. Hanya saja,  pertumbuhannya terkontraksi paling dalam yaitu 19,86%.

Relaksasi PPnBM berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM Atas Penyerahan BKP Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Insentif berikan untuk kategori kendaraan sedan tipe kapasitas silinder maksimal 1.500 cc. Lalu 4x2 tipe dengan kapasitas silinder maksimal 1.500 cc. Pertimbangannya adalah untuk bagian tersebut karena mengandung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 70%. Selain itu pembelinya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah dan tingkat pasarnya tinggi.

Besaran PPnBM adalah penurunan 100% dari tarif untuk tiga bulan pertama yang terhitung dari Maret. Tiga bulan kedua turun jadi 50% dan triwulan selanjutnya 25%. Pembelian ini, kata Airlangga, mendapatkan kredit dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu juga sudah diatur uang muka 0% dan aktiva tertimbang menurut risiko diberikan fasilitas. “Sebagai tambahan sektor otomotif ini pembiayaan oleh lembaga pembiayaan 70% dan sisanya oleh perbankan. Ini terdiri dari totalnya hampir Rp350 triliun,”katanya.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian (Kemenperin) Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021, Senin, tertera sebanyak 115 komponen yang 70% di antaranya harus dipakai pada mobil yang menerima insentif.

Pada keputusan yang ditandatangani Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita itu terdapat beberapa jenis komponen, antara lain 30 jenis untuk mesin, 10 jenis komponen transmisi, enam komponen sistem kopling, sembilan komponen bodi dan sasis, sembilan komponen sistem kemudi, delapan komponen sistem pengereman, tiga komponen suspensi, serta 40 komponen universal.

Di lampiran kedua terdapat surat penyataan yang mewajibkan pemohon atau perusahaan otomotif menyepakati syarat "Pemanfaatan Hasil Pembelian Lokal" yang tertulis, "Pembelian Lokal (Local Purchase) untuk produk yang dimohonkan program PPnBM DTP mencapai paling sedikit 70%, bersedia diverifikasi atau audit oleh lembaga verifikasi independen dan/atau lembaga Pemerintah serta jika hasil pemeriksaan poin 2 (dua) tidak mencapai batasan minimal pembelian lokal, maka perusahaan terkait bersedia untuk memenuhi segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."

Dalam lembaran itu juga terdapat daftar 21 mobil yang mendapatkan PPnBm yang diproduksi sejumlah pabrikan, meliputi Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Astra Daihatsu Motor, Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, Honda Prospect Motor, Suzuki Motor Indonesia dan SGMW Wuling Indonesia.

Sebelumnya, ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai, kebijakan tersebut terlambat diberlakukan. Mengingat negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand, diberikan pada pertengahan 2020. Mereka tercatat berhasil menaikkan penjualan, dan menekan angka penurunan penjualan. Sementara Indonesia, penjualan mobil pada 2020 secara akumulasi, mengalami koreksi cukup dalam. Ya, khususnya dibandingkan dengan negara tetangga."Jadi menurut saya usulannya relatif terlambat, pada saat dibutuhkan," ujarnya.