Food and Drug Administration (FDA) telah mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin Johnson & Johnson. Berbeda dengan vaksin lain, vaksin J&J hanya memerlukan satu dosis alias cukup sekali suntikan.

Pada dasarnya, semua vaksin Covid-19 melatih tubuh untuk mengenali virus SARS-CoV-2. Vaksin biasanya akan mendeteksi lapisan protein berduri yang melingkupi virus. Namun masing-masing dibuat dengan cara berbeda sehingga menghasilkan kinerja sedikit berbeda.

Suntikan vaksin J&J menggunakan virus mirip virus flu untuk membawa gen duri ke dalam tubuh. Sel pun membuat salinan protein yang tidak berbahaya untuk memperkuat sistem kekebalan seandainya virus yang sebenarnya datang. Teknologi seperti ini juga digunakan untuk membuat vaksin Ebola juga vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca dan CanSino Biologics China.

FDA mengatakan vaksin J&J menawarkan perlindungan kuat terhadap penyakit serius, rawat inap dan kematian. Satu dosis mampu memberikan perlindungan 85 persen terhadap virus.

"Ini benar-benar kabar baik. Hal terpenting yang dapat kami lakukan sekarang adalah mendapatkan sebanyak mungkin suntikan di lengan kami," ujar Francis Collins, direktur National Institute of Health, seperti dikutip dari The Associated Press.

Senin, paling cepat, J&J mulai menyediakan beberapa juta dosis dan pengiriman ke negara-negara bagian. Pada akhir Maret, J&J mengatakan akan mengirimkan 20juta dosis ke AS dan 100 juta pada musim panas mendatang.

Di samping itu, perusahaan juga mengupayakan otorisasi untuk penggunaan darurat di Eropa dan dari WHO. Targetnya, perusahaan akan memproduksi sekitar 1 miliar dosis secara global hingga akhir tahun ini.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan program vaksinasi gotong royong alias mandiri akan menggunakan empat jenis atau merek vaksin virus corona (Covid-19).

Keempat merek vaksin itu berasal dari produsen vaksin asal China, Amerika Serikat, dan Rusia. "Vaksinnya yang akan dipakai, yang sudah pasti Sinopharm dan Moderna. Kemudian Sputnik dan Johnson & Johnson, tapi masih dalam pembahasan dengan pihak produsen, kalau yang pasti Sinopharm dan Moderna," kata Rosan

Rosan menjelaskan pihaknya sudah sepakat dengan pemerintah untuk mengalokasikan 20,2 juta dosis vaksin dalam program vaksinasi mandiri. Ia juga mengklaim sekitar 8 ribu perusahaan telah mendaftar untuk berpartisipasi, angka tersebut diperoleh dari pendataan Kadin terhadap perusahaan yang ada di Indonesia hingga hari ini.

Rosan sekaligus menegaskan vaksinasi mandiri hanya bakal dimulai saat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin penggunaan darurat, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan label halal.

"Yang kami sepakati dengan pemerintah untuk akhir tahun sudah pasti 20,2 juta vaksin, tapi bisa tambah ya. Itu yang sudah pasti alokasi pemerintah, dan sudah mendapat persetujuan dari produsen vaksin," jelasnya.

Vaksin berbeda dari vaksinasi pemerintah

Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi yang dihubungi terpisah mengaku belum bisa memastikan merek vaksin apa yang bakal digunakan dalam program vaksinasi mandiri. Nadia mengatakan nantinya akan ada penetapan merek vaksin menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan. "Yang pasti jenis vaksin gotong royong tidak sama dengan vaksin program pemerintah," kata Nadia melalui.

Nadia juga menambahkan PT Bio Farma (persero) sengaja dipilih menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat melakukan impor vaksin untuk vaksinasi mandiri. Hal ini berdasarkan konsultasi Kementerian Kesehatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Untuk upaya mitigasi penyimpangan-penyimpangan saat ini perusahaan importir tunggal akan dilakukan oleh Bio Farma," pungkas Nadia.

Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah pusat segera merinci jenis-jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi mandiri.

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga memberikan beberapa catatan untuk pemerintah. Menurut dia perusahaan atau badan usaha yang mengikut harus bisa memberikan jaminan bahwa vaksin diberikan secara gratis dan tidak memotong gaji bulanan tiap karyawan.

Sebagai informasi Vaksin Gotong Royong merupakan program vaksinasi mandiri dari pemerintah, sesuai dengan Kepmenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam Rangka Pengendalian Pandemi.

Dalam beleid tersebut vaksinasi mandiri dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan sehingga pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan. Namun Kemenkes belum memberikan rincian jenis vaksin yang akan digunakan dalam program mandiri ini.