AA La Nyalla Mahmud Mattalitti

Ketua DPD RI

Pemerintah Atasi Darurat Lahan Pangan

Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendesak pemerintah untuk melakukan lima langkah dalam mengatasi darurat lahan pangan, karena setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi bukan sawah hingga ratusan ribu hektare.

"Saya merasa miris atas kondisi tersebut, dan mendesak pemerintah untuk segera mengatasi krisis lahan tersebut," kata La Nyalla saat melakukan reses, di Jawa Timur (Jatim), Senin (22/2).

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan alih fungsi lahan, utamanya di kawasan lahan pangan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Langkah kedua menurut mantan Ketua Umum PSSI itu, yakni melakukan rehabilitasi kawasan lahan pangan yang mengalami kerusakan. Rehabilitasi dimaksudkan agar lahan pangan tersebut dapat kembali berproduksi sesuai dengan fungsinya.

Langkah ketiga adalah pemerintah harus sesegera mungkin cetak lahan pangan baru.

"Indonesia ini begitu luas. Masih banyak wilayah yang bisa dimaksimalkan sebagai lahan baru untuk areal pangan, baik itu sawah, perkebunan maupun perikanan," ujar mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini pula.

Selanjutnya keempat, ia meminta pemerintah melakukan identifikasi wilayah di seluruh Indonesia, karena hal itu penting untuk memetakan mana wilayah produktif untuk pertanian, mana wilayah permukiman, industri, dan lain sebagainya.

"Hal itu dilakukan agar kita memiliki pemetaan yang jelas mana wilayah yang bisa digunakan untuk pertanian, permukiman, industri, dan lain sebagainya dan mana wilayah produktif sebagai lahan pangan,” kata dia lagi.

Terakhir, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu melanjutkan, pemerintah perlu menetapkan lahan pangan abadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Beberapa wilayah, menurut La Nyalla telah menetapkan kawasan lahan abadi. Senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur itu menilai lahan abadi perlu ditetapkan di seluruh wilayah di Indonesia, agar pembangunan sektor nonpertanian tak menggerus kebutuhan pangan masyarakat. Ant