KKP Gandeng Jepang Kembangkan Teknologi Perikanan

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng pemerintah Jepang bekerjasama di bidang teknologi perikanan. Diantaranya dalam hal budidaya tuna, sidat, dan abalone yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP dan juga sejumlah pembudidaya di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, kerja sama ini akan memberi keuntungan bagi kedua negara. Produksi perikanan Indonesia akan meningkat sementara Jepang membutuhkan ikan dari Indonesia untuk mendukung industri perikanan dan bisnis kuliner di sana.

Berdasarkan catatan KKP, Jepang merupakan salah satu pasar terbesar produk perikanan Indonesia, khususnya untuk komoditas tuna dan sidat.

"Jepang - Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, sedangkan Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerjasamakan," ujar Menteri Trenggono saat bertemu Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji di Kantor KKP, Jakarta.

Kerja sama teknologi untuk penguatan budidaya tuna, sidat maupun abalone ini juga dalam rangka menjaga komoditas tersebut dari kepunahan. Sebab populasi di alam menjadi terjaga, sedangkan aktivitas usaha berbasis tiga komoditas itu dapat berjalan berkesinambungan.

Langkah tersebut tentunya sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang selama ini digaungkan oleh berbagai negara di dunia. Dengan prinsip ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan tidak menghambat melainkan mendukung keberlanjutan ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan.

Trenggono berharap, “pemerintah Jepang membebaskan bea masuk sejumlah komoditas perikanan dari Indonesia yang masih dikenai tarif dalam kerangka perundingan General Review Indonesa IJEPA.”

Hal lain yang dapat dikerjasamakan, menurut Trenggnono, yakni pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia. Lalu kerja sama penguatan pengawasan sumber daya perikanan dari praktik illegal fishing.

"Kami menyampaikan terima kasih atas pembangunan SKPT di Natuna dan lima wilayah lain di Indonesia. Kami berharap kerja sama dua negara di bidang perikanan semakin erat dan saling menguatkan," terang Trenggono.

Sementara itu, Duta Besar Kanasugi Kenji, menyambut baik usulan kerja sama di berbagai bidang yang ditawarkan oleh KKP. Dia akan menyampaikan usulan-usulan tersebut ke Pemerintah Jepang sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

"Semuanya sudah saya catat, saya akan tindaklanjuti dengan menyampaikan ke pemerintah supaya kerja sama dua negara bisa ditingkatkan. Termasuk kerja sama yang sudah dijalankan," kata Kanasugi.

Sebelumnya, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga memberikan dukungan pendanaan hibah untuk pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Hibah, Grant Agreement for The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands Phase 2.

Dukungan tersebut dalam rangka menyukseskan “Program for Development of the Integrated Marine and Fisheries Center and Market in Outer Islands”, yaitu pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk bisa didirikan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan pada 6 pulau terluar yaitu Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaki, Moa, dan Biak.

Menurut Antam SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan.

Ini merupakan mekanisme hibah langsung yang baru pertama kali ada di Indonesia, dimana Pemerintah Jepang secara langsung mentransfer dana Hibah kepada KKP dalam mata uang Yen senilai 5,5 miliar Yen atau setara dengan Rp704,6 miliar. Transfer sendiri melalui dua tahapan. Tahap pertama telah diberikan senilai 2,5 miliar Yen dan kedua senilai 3 miliar Yen akan diberikan setelah perjanjian hibah kedua dilakukan.

Hibah tersebut efektif sampai dengan pembangunan fisik selesai, yang dalam implementasinya banyak menghadapi hal-hal baru dari mekanisme pengelolaan anggaran Hibah dengan skema grant budget support aid ini. Sejak hibah tahap pertama ditandatangani pada 31 Juli 2018, sudah banyak capaian yang dilakukan oleh KKP.

“Pada hibah tahap pertama, saya lihat banyak capaian yang telah dilaksanakan seperti: pengadaan konsultan manajemen, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, konsultan lingkungan, pengadaan kontraktor, dan juga pelaksanaan konstruksi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di Biak,” jelas Antam.

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Gelontorkan 35 Juta Masker untuk Masyarakat

NERACA Jakarta - Sebagai upaya edukasi pemakaian masker serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker secara masif, Pemerintah melalui Kementerian…

Januari 2021, Realisasi Investasi Hulu Migas Tembus USD 873,2 juta

NERACA Jakarta - Investasi hulu migas di bulan Januari 2021 mencatatkan kinerja yang menggembirakan,dengan realisasi investasi mencapai USD 873,2 juta…

Pertamina Dorong Transisi Energi

NERACA Jakarta - PT Pertamina (Persero) terus bersiap menghadapi transisi energi. Sebagai bentuk komitmen, Pertamina Group dan Subholding Power &…

BERITA LAINNYA DI Industri

Pemerintah Gelontorkan 35 Juta Masker untuk Masyarakat

NERACA Jakarta - Sebagai upaya edukasi pemakaian masker serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker secara masif, Pemerintah melalui Kementerian…

Januari 2021, Realisasi Investasi Hulu Migas Tembus USD 873,2 juta

NERACA Jakarta - Investasi hulu migas di bulan Januari 2021 mencatatkan kinerja yang menggembirakan,dengan realisasi investasi mencapai USD 873,2 juta…

Pertamina Dorong Transisi Energi

NERACA Jakarta - PT Pertamina (Persero) terus bersiap menghadapi transisi energi. Sebagai bentuk komitmen, Pertamina Group dan Subholding Power &…