Keluarnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro seharunya mampu menekan kasus Covid-19 dan memangkas positivity rate dengan risiko yang minim terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pasalnya, sebelumnya pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, dan PPKM. Namun, kasus Covid-19 bukannya menurun, tapi terus meningkat. Padahal, pembatasan telanjur menyebabkan roda ekonomi sempat terhambat.  

Kita pada dasarnya berharap pemerintah agar lebih cermat melakukan perhitungan dengan matang. Mengapa? Karena PPKM Mikro ternyata lebih longgar dari kebijakan sebelumnya. Aktivitas work from office (WFO) dalam PPKM ditetapkan 25%, dibanding 50% dalam PSBB. Pusat perbelanjaan (mal) dan pertokoan dalam PSBB boleh buka hingga pk. 19.00, dalam PPKM Mikro hingga pk. 21.00. Restoran dalam PSBB boleh maksimal 25% pengunjung, dibanding 50% dalam PPKM Mikro. PPKM Mikro yang lebih longgar membuka peluang bagi terjadinya kerumunan warga. Maka penegakan hukum seharusnya menjadi kunci strategis agar masyarakat patuh disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Tanpa penegakan hukum, PPKM Mikro tidak akan efektif. Karena itu, pembatasan yang lebih ketat harus kembali diberlakukan jika kasus Covid-19 cenderung terus meningkat.

Bila kebijakan 'gas' dan 'rem' terus diterapkan, roda ekonomi hanya akan stagnan berputar di tempat. Di luar itu, pemerintah tak bisa menggantungkan pemulihan ekonomi pada PPKM Mikro semata. Perlu ada terobosan yang bisa memacu perekonomian secara cepat dan punya dampak pengganda besar.

Tentu kita menyambut baik keluarnya pemangkasan PPnBM mobil 1.500 cc ke bawah berkandungan lokal minimal 70% mulai Maret, Juni, dan September 2021 masing-masing sebesar 100%, 50%, dan 25%. Pemangkasan PPnBM akan mendorong masyarakat menengah-atas membeli mobil karena harganya turun.

Diharapkan pulihnya produksi dan penjualan mobil akan berdampak luas karena industri otomotif punya banyak industri pendukung. Industri otomotif menyerap 1,5 juta tenaga kerja dengan kontribusi Rp 700 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB). Roda ekonomi saat ini sulit bergerak karena masyarakat menengah-atas menahan belanja kebutuhan sekunder dan tersier.

Apabila masyarakat menengah-atas berbelanja, efek domino setidaknya bakal tercipta. Industri manufaktur bergerak. Kredit perbankan mengalir. Sektor riil bangkit kembali, dan daya beli masyarakat akan meningkat yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemangkasan PPnBM mobil hanya akan efektif, jika didukung dengan kebijakan lain, seperti pelonggaran uang muka (DP) 0% dan penurunan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) perusahaan pembiayaan dan perbankan, serta penurunan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sebab itu, kita mendorong OJK segera merelaksasi aturan DP kredit mobil. Pemda juga segera menurunkan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Sementara terobosan lainnya di sektor properti, misalnya, pemerintah bisa melonggarkan DP serta memangkas berbagai pajak dan bea, mulai PPnBM, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea balik nama (BBN).

Nah, bila kondisi ekonomi nasional pada kuartal I-2021 tetap melambat  apalagi sampai terkontraksi, maka target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% bisa pudar. Meski penentu (game changer) pemulihan ekonomi ada di sisi vaksinasi dalam jangka pendek, kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Karena proses vaksinasi kemungkinan baru rampung minimal pada akhir 2021. Bayangkan, ada sekitar 181,5 juta atau 70% penduduk Indonesia yang harus divaksin untuk menciptakan kekebalan komunal (herd immunity). Karena itu, PPKM Mikro harus menjadi ‘dewa penyelamat’ ekonomi dalam negeri. Semoga.