NERACA

Jakarta - Pencapaian realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi di penghujung tahun 2020 tidak terhentikan oleh pandemi COVID-19.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat penyaluran dana FLPP pada penghujung tahun ini telah mencapai 106,59 persen.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan pencapaian itu setara dengan nilai Rp11,23 triliun bagi 109.253 unit rumah, sehingga total capaian penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 28 Desember 2020 adalah sebesar Rp55,59 triliun untuk 764.855 unit rumah.

Adapun kelompok penerima FLPP berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2010 hingga per 28 Desember 2020, antara lain swasta 72,55 persen, PNS 12,08 persen, wiraswasta 8,30 persen, TNI/Polri 3,95 persen, dan lainnya 3,12 persen.

Pencapaian yang melebihi angka seratus persen ini tentunya menjadi prestasi tersendiri bagi Kementerian PUPR, mengingat realisasi FLPP di angka 106,59 persen tersebut berhasil tercapai ketika sektor properti masih di bawah bayang-bayang krisis pandemi COVID-19.

Lalu apa yang menjadi faktor-faktor kunci kesuksesan yang mengantarkan penyaluran dana FLPP tahun ini bisa menembus di atas 100 persen.

  Digitalisasi

Faktor pertama yang menjadi kunci kesuksesan penyaluran dana FLPP tahun ini adalah platform digitalisasi dan Information Technology (IT) yang dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Kementerian PUPR.

Pemanfaatan teknologi IT tersebut salah satunya melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep) yang mengubah dan menyederhanakan prosedur FLPP yang panjang dan konvensional.

Layanan FLPP mengalami peningkatan tajam setelah tersedianya aplikasi siKasep, serta relaksasi dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kemampuan layanan rata-rata per minggu 1.500 debitur meningkat, dan mencapai puncaknya dengan nilai 4.390 debitur. Terjadi peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan rata-rata sebelum Work From Home (WFH) di masa pandemi COVID-19.

Pemanfaatan digitalisasi dalam penyaluran FLPP itu membuat staf verifikasi memiliki banyak waktu kerja, yang mana sebelum WFH rata-rata staf membutuhkan waktu perjalanan ke kantor tiga jam lebih rata-rata per hari untuk pulang-pergi.

Tingginya minat masyarakat dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana FLPP tidak terlepas dari layanan aplikasi digitalisasi yang bisa diakses masyarakat di mana pun berada. Cukup hanya mengunduh SiKasep di Playstore, masyarakat sudah bisa mencari rumah subsidi yang dibutuhkan dan mengikuti proses yang ada.

Pelayanan FLPP via digitalisasi yang sangat memudahkan ini membuat Kementerian PUPR, khususnya PPDPP mempertimbangkan segera merilis aplikasi terkait FLPP yakni sistem e-FLPP versi 2 pada tahun 2021 yang merupakan pengembangan dari e-FLPP pada tahun 2018. Rencananya sistem e-FLPP versi terbaru tersebut akan diluncurkan oleh Kementerian PUPR.

Tidak hanya itu, Kementerian PUPR juga mulai menerapkan tanda tangan elektronik kepada 42 bank pelaksana FLPP dalam rangka semakin mempercepat penyaluran dana rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tanda tangan digital ini merupakan salah satu fitur dan layanan yang tersedia secara otomatis dalam sistem e-FLPP 2.0 yang akan segera dioperasikan. Selain itu dalam melakukan pengesahan dokumen, sistem e-FLPP 2.0 telah menerapkan tandatangan elektronik yang dapat diakses melalui smartphone, sehingga penyaluran FLPP dapat diproses dalam 1 hari kerja.

Evaluasi Sangat Ketat

Faktor lainnya yang mendorong kesuksesan pencapaian FLPP di tahun ini adalah evaluasi sangat ketat terhadap bank pelaksana FLPP yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Berdasarkan evaluasi Kementerian PUPR terhadap kinerja bank pelaksana triwulan III TA 2020, dari 42 bank pelaksana yang bekerja sama dengan PPDPP tahun 2020, terdapat 12 bank pelaksana (terdiri dari 3 bank nasional dan 9 Bank Pembangunan Daerah/BPD) yang berkinerja di bawah 70 persen dan 30 bank pelaksana berkinerja di atas 70 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Penilaian rapor bank pelaksana dilihat dari indikator operasional, indikator keuangan dan kinerja pencapaian bank pelaksana. Aspek kualitas rumah subsidi pun menjadi salah satu aspek yang turut dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR dalam evaluasi terhadap aspek pelaksana.

Hal ini dikarenakan dalam pembangunan rumah subsidi tidak hanya diukur dari penyaluran kreditnya, namun juga harus dibarengi kualitas bangunan dan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, termasuk sanitasi dan air bersih.

Kementerian PUPR melihat pembangunan rumah-rumah sederhana yang layak huni sebenarnya justru menjadi pemicu, inisiator, atau tempat awal pemerintah mengembangkan sebuah area baru yang akan mendorong peningkatan perekonomian. Mohar/Ant