Data Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan  (26/1), jumlah total kasus positif di Indonesia  telah melewati satu juta, rekor tertinggi di kawasan ASEAN.  Angka ini sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya  oleh ahli epidemiologi  sejak akhir 2020. Ini diprediksi berdasarkan tren perhitungan capaian kasus per hari.

Di luar masalah pendataan resmi yang mungkin telat atau tidak akurat, keterangan Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan ancaman bahaya. Sekali lagi, angka itu mempertegas ironi soal gelombang kasus. Tidak seperti sejumlah negara lain yang mengalami beberapa gelombang kasus, Indonesia memang masih hanya mengalami satu gelombang. Sayangnya, angka pergerakan korban terpapar tidak juga melandai.

Sejumlah epidemiologi pernah mengingatkan bahwa gelombang yang tidak juga melandai berarti pandemi yang belum juga terkendali. Lebih jauh, gelombang kasus yang terus tinggi akan mengganggu potensi keberhasilan vaksin. Segala vaksin covid-19 yang ada saat ini bukanlah pencegah penularan, melainkan hanya menurunkan simptomatik atau keparah­an gejala. Akibatnya, jika kasus terus tinggi, penularan juga bisa tetap tinggi. Lalu, bukan tidak mungkin tingkat kematian tidak berkurang seperti yang diharapkan.

Andaikata pun berhasil, herd immunity atau kekebalan populasi bukan hal instan. Sedikitnya, itu akan baru tercapai dua tahun lagi dan hanya jika program vaksin mencapai 90% populasi. Ketika rekor satu juta kasus dialami, ditambah lagi positivity rate yang mencapai 20% atau jauh di atas standar WHO sebesar 5%, maka harus diakui kita lambat di banyak hal krusial. Bukan saja abai prokes 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), juga kebijakan penerapan 3T (tracing, testing, treatment) oleh fasilitas kesehatan (Puskesmas) sangat lemah.

Banyaknya pekerjaan rumah itu jelas bukan beban satu pihak. Betul bahwa pemerintah harus memperbaiki segera, terutamanya dalam sistem tracing dan testing. Namun, pemutusan rantai penularan atau setidaknya pelandaian gelombang hanya bisa dilakukan jika ada solusi bersama alias solusi yang melibatkan semua sektor terkait.

Membangun gerakan disiplin protokol kesehatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi harus bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. Kerja sama lintas sektor, termasuk swasta dan komunitas masyarakat, memang menjadi kunci resiliensi yang sudah diperlihatkan sejumlah negara. Dengan solusi bersama pula, dua tantangan terberat pandemi, yakni penyelamatan nyawa dan penyelematan ekonomi, bisa tercapai.

Bahkan epidemiolog Unair  Windhu Purnomo menilai, kebijakan pemerintah menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak sungguh-sungguh. Sebab, kebijakan tersebut tidak membatasi ruang gerak masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. "Kita sudah tahu toh, itu kan cuma kebijakan setengah hati," katanya.

Menurut dia, PPKM bukan pedoman khusus dalam penanganan pandemi Covid-19. PPKM hanya opsi untuk mengurangi laju penularan Covid-19. Namun, jika PPKM dipilih di tengah pandemi Covid-19, penerapannya harus diikuti dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan. "Maka sebaiknya kalau tidak sungguh-sungguh tidak usah dipilih. Coba sekarang kalau dipilih harus implementasi lebih tegas, harus ada sanksi terhadap semua pelanggaran," ujar Windhu. 

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan hendaknya segera duduk bersama untuk mencarikan solusi berbagai sektor strategis dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19  agar pergerakan pandemi dapat terbendung dengan optimal, dan tidak meningkat lagi jumlah korbannya.  Semoga.