NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan proyeksi alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini mencapai Rp553,09 triliun atau mendekati realisasi 2020 sebesar Rp579,78 triliun. Padahal dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan anggaran PEN di 2021 capai Rp403,9 Triliun.

 “Dalam rapat sidang kabinet lalu, paripurna dan dalam rapat-rapat kami, Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi 2021 ini besarnya adalah Rp553 triliun,” katanya dalam acara Akselerasi Pemulihan Ekonomi di Jakarta, Selasa (26/1).

Airlangga menyatakan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran PEN dari sebelumnya Rp403,9 triliun sebagai bentuk komitmen serta dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. “Artinya, pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi pada 2021 ini memerlukan support yang sama seperti 2020,” ujarnya.

Menurutnya, selama herd immunity masyarakat Indonesia belum terpenuhi melalui vaksinasi yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan maka enam bidang harus terus mendapat dukungan. Enam bidang yang masuk dalam fokus anggaran PEN 2021 sebesar Rp553,09 triliun meliputi kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.

Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp104,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP. Untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp150,96 triliun dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.

Untuk program prioritas dialokasikan Rp141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya. Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.

Kemudian juga untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW. Terakhir yaitu alokasi untuk insentif usaha 2021 masih akan secara reguler dilaporkan. Sementara itu, realisasi anggaran PEN untuk tahun lalu yaitu hingga akhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun. Selanjutnya UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun.

Tidak Efektif

Namun demikian, ekonom senior dan pendiri Indef Prof. Dr. Didik J Rachbini menilai program PEN menyerap anggaran yang besar tetapi efektivitas dan penyerapannya tidak maksimal, bahkan terjebak dalam kasus korupsi yang buruk. "Selain itu belanja kesehatan dan belanja sosial justru diturunkan tahun 2021, sehingga permintaan domestik terkendala oleh efektivitas program kesehatan dan belanja pemerintah di sektor ini," ucap Didik, beberapa waktu lalu.

Pada sisi masyarakat, belanja domestik kelas menengah, sebagai motor penggerak ekonomi, belum maksimal karena kasus harian covid-19 belum mereda, bahkan memburuk. Pertumbuhan ekonomi mulai jatuh pada triwulan kedua 2020, sebesar -5,32 persen, yang kemudian berlanjut pada triwulan ketiga, sebesar -3,49 persen.

"Semua itu sangat tergantung pada keberhasilan atau kegagalan kebijakan mengatasi pandemi covid-19 sekarang ini," urai dia. Secara faktual, perkembangan pandemi masih belum mampu diatasi oleh pemerintah sehingga proses pemulihan ekonomi akan berjalan sulit dan berat.

Menurut Didik, tidak mungkin bisa menyelesaikan pemulihan ekonomi jika tidak bisa mengatasi pandemi. "Saya memperlihatkan masalah berat dalam kebijakan mengatasi pandemi ini sehingga akan berdampak krusial bagi perekonomian 2021," ujar Didik. bari