Jakarta-Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengungkapkan, pandemi virus Covid-19 menambah lebar kesenjangan ekonomi antar umat di Indonesia. Wapres khawatir itu akan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan di waktu mendatang. "Bahkan harus diakui, bahwa sebelum pandemi Covid-19 melanda, kegiatan ekonomi umat masih tertinggal dengan kesenjangan yang melebar," ujarnya dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) secara virtual, Sabtu (23/1).

NERACA

Untuk itu, menurut Ma’ruf, perlu kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini, katanya, bisa dilakukan dengan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. "Tidak ada jalan lain selain kita harus mampu melibatkan sebanyak-banyaknya lapisan umat terbawah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi," ujarnya.

Menurut Wapres, pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan. Pertama, menggabungkan tiga bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan modal, aset, dan pembiayaan bagi masyarakat. "Dengan demikian akan meningkatkan efektifitas, meningkatkan daya saing dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip-prinsip syariah," ujarnya.

Kedua, perluasan wakaf melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Menurutnya, wakaf sangat penting karena bisa membuat masyarakat berpartisipasi pada pembangunan ekonomi umat dalam bentuk sedekah.

Apalagi, Indonesia punya potensi wakaf yang besar. Estimasinya mencapai Rp180 triliun per tahun karena memiliki penduduk mayoritas muslim yang besar di dunia. "Potensi akan akan semakin besar apabila kita berhasil menarik partisipasi diaspora Indonesia di luar negeri," ujarnya.

Selain kebijakan dari pemerintah, ia juga berharap kehadiran MES dapat mengembangkan perbaikan ekonomi umat. Tak hanya itu, ia juga mengharapkan MES dapat berperan aktif dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"MES di berbagai daerah diharapkan akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan setempat. Pengurus pusat diharapkan aktif membina pengurus di wilayah dan daerah agar kehadirannya dapat lebih dirasakan," ujar Ma'ruf seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Pada waktu yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES Wimboh Santoso mengatakan Indonesia sejatinya punya banyak potensi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini bisa menjadi modal untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Hanya saja, ada sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi. Pertama, pangsa pasar keuangan syariah masih minim dan kalah dari keuangan konvensional.

Wimboh mencatat pangsa pasar keuangan syariah baru 9,9% di dalam negeri. Sisanya diisi oleh keuangan konvensional mencapai 91,1 persen. "Market share syariah masih di bawah cita-cita sekitar 20% karena pandemi," ujarnya.

Kedua, literasi dan inklusi keuangan syariah juga tertinggal dari konvensional. Tercatat, literasi keuangan syariah baru 8,93%, sementara konvensional mencapai 38,03%. Begitu juga dengan inklusi keuangan syariah 9,1%, sedangkan konvensional 76,19%.

Ketiga, diferensiasi model bisnis dan produk syariah yang masih terbatas, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, asuransi, hingga pembiayaan syariah. Keempat, adopsi teknologi belum memadai. "Hal ini karena belum ada integrasi teknologi keuangan syariah yang mutakhir," ujarnya.

Kelima, pemenuhan SDM yang masih belum optimal. Untuk itu, perlu ada sejumlah strategi yang dijalankan MES. Diantaranya, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, memperluas basis anggota MES, mempercepat akses masyarakat pada program pembinaan usaha, meningkatkan kapasitas SDM insani, pengembangan ekosistem syariah berbasis teknologi, peningkatan organisasi serta sinergi kelembagaan, hingga meningkatkan fungsi riset.

Tanpa Utang

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah sengaja membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) demi menggenjot investasi di Indonesia tanpa utang.

Dengan SWF, menurut Erick, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan modal melalui skema kemitraan dengan investor. "Agenda pemerintah terkait SWF, ini kami ingin mempercepat investasi yang ada di Indonesia tapi tidak dengan utang, dicari tambahan modal dengan ber-partner," ujarnya.

Dia menyatakan SWF yang dibentuk oleh Indonesia akan berbeda dengan SWF milik negara tetangga, salah satunya Malaysia. Erick berjanji SWF yang sedang digodok pemerintah tak seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB). "Kami harapkan SWF yang berbeda dengan SWF tetangga, di mana ada kasus-kasus dikit 1MDB dan lain-lain," ujar Erick.

SWF Indonesia, sambung dia, akan fokus pada aset nasional. Nantinya, jika ada investasi yang masuk lewat SWF di aset-aset nasional, maka dampaknya harus dirasakan juga ke pengusaha dan daerah sekitar. "Jadi ini bagaimana menciptakan investasi yang bersahabat," jelas Erick.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menilai kehadiran Sovereign Wealth Fund (Lembaga Pengelola Investasi-LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), akan menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi pada tahun 2021. "Instrumen ini akan mampu menjadi pelengkap upaya kita di dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian," ujarnya, Jumat (22/1).

Untuk mendukung pemulihan ekonomi lainya, pemerintah juga akan tetap memberikan berbagai insentif fiscal policy, termasuk insentif pajak kepada dunia usaha. Dukungan diberikan kepada berbagai industri yang memiliki peranan strategis sehingga Indonesia mampu membangun sektor industri yang makin kuat.

"PPh, PPN, dan KUP kita akan terus di-adjust di dalam rangka untuk memberikan rezim perpajakan yang friendly terhadap dunia usaha. Namun tugas kami juga tetap harus mengumpulkan penerimaan perpajakan karena itu adalah sumber bagi belanja negara untuk melindungi Indonesia ke depan," ujarnya.

Menkeu menuturkan,  kebijakan strategis APBN 2021 akan terus mendukung keberlanjutan program pemulihan ekonomi, terutama untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

"Program-program perlindungan sosial tahun 2021 yang mencapai Rp408 triliun juga untuk masyarakat kita yang masih akan menghadapi masa transisi dan tekanan yang belum sepenuhnya pulih, baik itu dalam bentuk bantuan sosial maupun bantuan bagi anak-anak didik yang tidak mampu dalam bentuk beasiswa," ujarnya.

Selain itu sektor pendidikan, infrastruktur, serta teknologi informasi dan komunikasi (ICT) juga akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021. "(Anggaran) pendidikan Rp550 triliun dan kesehatan Rp169 triliun. Kita juga akan terus mendorong pembangunan kembali infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk infrastruktur jalan dan infrastruktur ICT, Rp417 triliun untuk infrastruktur dan untuk ICT Rp26 triliun," ujarnya. bari/mohar/fba