NERACA

Jakarta - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengatakan radikalisme lebih “halus” dari pada virus dan membuat orang yang sudah terpapar radikalisme tidak menyadarinya.

“Kalau dalam COVID-19, kita menyebutnya orang tanpa gejala (OTG). Gejala awal orang yang terpapar radikalisme ini ketika seseorang muncul sikap kekecewaan atau kebencian maupun kemarahan terhadap situasi dan kondisi yang ada,” ujar Ahmad dalam webinar penanggulangan radikalisme yang diselenggarakan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) yang dipantau di Jakarta, Rabu (20/1).

Kekecewaan yang timbul tersebut bisa disebabkan kekecewaan pada pemerintah atau pada pemimpin.

Dia mengibaratkan radikalisme sama halnya dengan virus HIV/AIDS, yang mana melemahkan ketahanan tubuh penderitanya. Sedangkan radikalisme melemahkan ketahanan berbangsa dan bernegara. 

“Secara perlahan tapi pasti suatu bangsa dan negara bisa dikatakan hancur, jika elemen radikalisme telah masuk ke dalam institusi negara termasuk BUMN yang membuat sistem ketahanan menjadi lemah dan tidak berfungsi dengan baik,” jelas dia.

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan.

Sementara terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. 

Pemicu radikalisme dan terorisme adalah politisasi agama, pemahaman agama yang menyimpang, intoleransi, kemiskinan dan kebodohan, kesenjangan dan ketidakadilan, sistem politik dan hukum lemah, serta kondisi mental psikologi.

Potensi radikal bisa meliputi semua agama, sekte, kelompok maupun individu manusia, baik yang berstatus sebagai ASN, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

Hasil riset Alvara Centre dan Mata Air Foundation menunjukkan sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju jihad untuk khilafah, sebanyak 18,1 persen pegawai swasta tidak setuju Pancasila, sebanyak 9,1 persen pegawai BUMN tidak setuju Pancasila, sebanyak 23,3 pelajar SMA setuju jihad untuk khilafah, dan 19,4 persen PNS tidak setuju Pancasila.

Oleh karena itu, dia mendorong agar perusahaan BUMN turut terlibat dalam mencegah masuknya paham radikal di perusahaannya. Apalagi BUMN merupakan garda ketahanan ekonomi bangsa.

“Hati-hati dalam pemberian bantuan CSR, karena kami monitor ada dana CSR dari perusahaan BUMN maupun kementerian yang terindikasi lari ke kelompok radikal. Mungkin ada oknum yang terlibat atau mungkin juga tidak tahu,” jelas dia lagi.

Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Alex Denni, mengatakan saat ini perusahaan di lingkungan memiliki core value yang sama yakni AKHLAK. Ant