Peserta Lelang Pergudangan Kargo AP2 Mengundurkan Diri

NERACA

Jakarta - Demi meraih pendapat yang lebih besar, di tengah pandemi covid-19, PT Angkasa Pura 2 (Perseroan) ngotot menaikkan pendapatan dari sewa gudang kargo sampai minimal 100%. Padahal selama ini, para pengelola atau penyewa gudang kargo sudah mengemukakan, jangankan mencari keuntungan, untuk bertahan di tengah pandemi covid-19 saja, perusahaan sudah megap-megap. Oleh karena itu, secara mengejutkan, seluruh peserta tender pergudangan kargo yang diselenggarakan AP, satu persatu pada Rabu (20/1), secara terpisah memilih mengundurkan diri. Semuanya yang merasa tidak sanggup memenuhi persyaratan dalam tender.

Seluruh peserta tender merupakan pengelola atau penyewa gudang kargo di bandara Soekarno Hatta. Ada enam perusahaan yang mengundurkan diri, yaitu masing-masing (berdasarkan alpabetis) PT Bangun Desa Logistindo (BDL), PT Dharma Bandar Mandala (DBM), PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), PT Menzies Aviation Indonesia (MAI), PT Wahana Dirgantara (WD) dan PT Unex Rajawali Indonesia (URI). Pengunduran diri dimulai dari PT MAI, diikuti oleh PT JAS dan seterusnya oleh perusahaan lainnya,” ujar sumber di kawasan kargo yang enggan disebutkan namanya kepada Neraca, kemarin (21/1).

PT Angkasa Pura (AP) 2 ( perusahaan BUMN pengelola 19 bandar udara (bandara) di Indonesia tengah dilanda gaduh. Pada pekan ini, seluruh peserta tender pergudangan kargo di bandara Soekarno Hatta, mengundurkan diri. Surat pengunduran diri dari keikutsertaan tender telah dilayangkan ke direksi AP2. “Ya benar semua peserta tender sudah mengundurkan diri secara resmi,” kata seorang panitia tender AP2, yang karena khawatir mendapat tekanan, tidak bersedia nama dan jabatannya dicantumkan.

Akibat pengunduran diri seluruh peserta tender pengelola atau penyewa gudang kargo ini, otomatis pelaksanaan tender gudang kargo AP2 tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Sepanjang sejarah AP2, kejadian ini baru pertama kali terjadi. Tentu menjadi noda hitam buat AP2.

Dalam siaran pers AP2 tiga minggu silam, pengelola bandara ini menegaskan berniat meningkatkan pendapatan dari sewa gudang kargo dengan target minimal 100% atau dua kali lipat dari pendapatan saat ini. Caranya dengan mengubah sistem revenu sharing menjadi sewa per meter persegi dan mulai menerapkan sistem pengelolaan gudang berbasis teknologi. Dalam rilis siaran per AP2 itu disebut, sistem yang ada selama ini masih bersifat manual. Trucking barang pun belum memakai barcode.

Akibatnya, pelaporan data produksi serta pendapat selama ini belum real time, yang berbuntut ketepatan pelaporan belum maksimal.“Kami akan memastikan bandara sekelas Soekarno Hatta akan dikelola oleh pemain kargo yang kredibel,” tandas Ghamal Peris, direktur komersial AP2 .

Di masa pandemi covid-19, kendatipun sudah mulai penyuntikan vaksin covid-19, tetap saja kenaikan pendapatan sebesar 100% menjadi sesuatu yang sangat ambisius, kalau tidak mau dikatakan hanya berpikir sektoral saja. Perekonomian nasional dan global masih lesu. Gerak perdagangan pun masih seret. Apalagi jika dirinci kepada teknis pelaksanaan lelangnya ambisi itu justru dapat menjadi bumerang : bukan keuntungan yang diperoleh, melainkan justru melorotnya penghasilan untuk perekonomian nasional. Belum lagi bersamaan dengan pelaksanaan rencana lelang AP2 tersebut mengintip pula sejumlah persoalan lain, mulai dari tiadanya daya tahan perusahaan pengelola gudang kargo menghadapi tuntutan itu, kemungkinan monopoli atau oligopoli sampai kepada peluang penyeludupan yang mengancam keselamatan negara. Oleh karena itu para penyewa gudang kargo seluruhnya secara sendiri-sendiri mengundurkan diri.

Penunjukan Langsung 

Saat ini lokasi lahan kargo di Bandara Soekarno Hatta seluas 89.974 meter persegi dibagi dalam empat klaster. Tiap klaster luasnya berbeda-beda. Dilihat dari letaknya, klaster 4 yang paling strategis, karena paling dekat ke terminal dan pesawat pengangkut. Sebaliknya klaster 1 yang paling jauh. Dari keempat klaster tersebut, masing-masing klaster disewa atau dikelola oleh antara empat sampai enam  perusahaan gudang kargo. Untuk konstribusi perusahaan kargo kepada AP2, selama ini berdasarkan pada besarnya masing-masing omzet perusahaan di tiap klaster. Bentuknya revenue sharing atau bagi hasil. Besarannya kisaran antara 15 % sampai dengan 30%.

Untuk mencapai target revenu sharing ini saja kami sudah setengah mati, apalagi kalau dibebani tambahan tuntutan kenaikan setoran dua kali lipat, semakin sulit,” jelas seorang direksi perusahaan pengelolaan sewa gudang kargo.

Dalam rancangan baru AP2, lahan-lahan itu bakal dilelang secara terbuka. Ada khusus ada dua klaster akan diberikan dengan penunjukan langsung kepada Gapura dan Angkasa Pura Kargo (APK) serta Garuda. Baik Gapura, APK dan Garuda merupakan perusahaan terkait AP2 dan  Garuda dan sendiri. Dengan demikian, hanya dua klaster saja yang bakal dilelang.

Dari pembobotan sistem lelang, ternyata sistem otomatisasi digital yang didengung-dengungkan AP2 sebagai dasar kebijakan dilaksanakannya lelang ini, cuma diberi bobot 20%. Sedangkan bobot terbesar, 60%, justru jatuh pengajuan besarnya biaya sewa. Begitu pula penunjukan langsung Gapura dan APK di klaster 1 dan Garuda di Klaster 3, menjauhkan dari pencapaian otomatisasi pelaporan yang real time. Dengan kata lain, kalau dilihat dari pembobotan pemenang lelang, dan adanya penunjukan langsung, sejatinya, tujuan utama lelang bukan memperbaiki sistem pelaporan,  tetapi lebih untuk mengeduk keuntungan.

Kenaikan 10 Kali Lipat 

Sementara untuk menjadi pemenang lelang tentu harus mengalahkan perusahaan peserta lelang lainnya, dan itu artinya si pemenang harus memberikan penawaran yang tertinggi. Kalau dilihat dari target AP2 untuk raihan pendapatan dari sistem sewa, sebagaimana diumumkan dalam pengumuman lelang, harga sewa dasar per meter persegi Rp 2,5 juta. Maka harga pemenang lelang seharusnya di atas harga itu.

Jika dilihat dari kontribusi rata-rata perusahaan pergudangan saat ini, dan dikonversikan ke standar sistem harga sewa per meter persegi, rata-rata harga sewa saat ini sekitar Rp 200 ribu – Rp 300 ribu per meter persegi. Dengan sistem lelang, dengan harga dasar sekurang-kurangnya Rp 2,5 juta, AP2 sedikitnya bakal mengeruk tambahan pendapatan sekitar 10 kali lipat. Direksi AP2 tentu dapat tersenyum mendapatkan tambahan income dadakan ini.

Tetapi senyum itu dapat menjadi pesan muram bagi perekonomian nasional di sektor kargo Indonesia. Bagi perusahaan yang memenangkan lelang, seperti juga prinsip AP2 yang ingin mencari untung sebesar-besarnya, pastilah perusahaan kargo juga akan mencari untung sebesar-besarnya. Caranya? Modal biaya sewa yang besar, harus dikembalikan, lantas ditambah keuntungan. Maka untuk itu perusahaan pemenang akan memberi angka yang tinggi kepada agen, setidak-tidaknya 10  kali lipat dari harga yang sekarang. Dan tentu saja agen akan membebankannya lagi ke konsumen. Tegasnya, dengan sistem lelang baru nanti harga pengiriman barang oleh konsumen bakal mengalami kenaikan sekitar 10 kali lipat!! mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…