NERACA

Jakarta – Meski geliat bisnis hiburan bioskop belum juga menunjukkan tren pertumbuhan positif seiring dengan kembali diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar akiba pandemi Covid-19, namun hal tersebut tidak membuat rencana dan ekspansi bisnis PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ) tertunda. Bahkan emiten pengelola bioskop ini memeroleh fasilitas kredit senilai Rp41 miliar untuk kebutuhan modal kerja.

Direktur Graha Layar Prima, Yeo Deksu dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menyampaikan pada 18 Januari 2021 perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Shinhan Indonesia senilai Rp41 miliar. Dokumen jaminan untuk perolehan fasilitas pinjaman ini adalah Standby Letter of Credit (SBLC), yang diterbitkan oleh Shinhan Bank Korea tanggal 15 Januari 2021 atas nama CJ CGV Co. Ltd., yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan secara tidak langsung.”Tujuan dari fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja perseroan,"ujarnya.

Para pihak tidak memiliki hubungan afiliasi, sehingga hal ini tidak termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Kinerja BLTZ tengah tertekan akibat pembatasan sosial selama pandemi Covid-19. Sales and Marketing Division Head CGV, Manael Sudarman seperti dikutip bisnis pernah bilang, perusahaan mencoba membuka peluang dengan menggencarkan fungsi-fungsi lain yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan.

Dia menjelaskan beberapa fungsi lain yang bakal digencarkan oleh CGV tahun ini adalah pemanfaatan fasilitas bioskop untuk kegiatan seminar, stand up comedy, dan ajang turnamen gim daring. Manael mengungkapkan upaya tersebut sudah dimulai sejak 2014."Jadi, ketika konten film tidak banyak kita bisa mendapat revenue dengan kegiatan lain dengan harga yang terjangkau," ujar Manael.

Saat ini, lanjut Manael, secara operasional terdapat 60% bioskop di bawah naungan PT Graha Layar Prima Tbk tersebut yang berhasil dibuka sejak April 2020. Tetapi, dari sisi okupansi secara rerata masih di bawah 10% dengan jumlah kunjungan paling sedikit bisa hanya 1-5 orang. Sebelumnya, perseroan juga mengharapkan dalam situasi seperti ini, pemerintah akan memberikan insentif finansial seperti pengurangan pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimum 10% untuk menciptakan kesetaraan antardaerah.

Hal ini mengingat sejatinya film diputar di seluruh wilayah Indonesia pada dasarnya sama, dan tidak perlu dibedakan pengenaan pajaknya, seperti yang selama ini sudah berjalan untuk pajak restoran dan pajak hotel yang juga menjadi pendapatan daerah. Selain itu, pihaknya juga berharap dukungan dan peran Pemerintah untuk memajukan industri perfilman, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.