Jakarta-Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2020 mendatang. Keputusan ini diambil karena belum ada penurunan signifikan kasus positif Covid-19 di beberapa daerah. Perpanjangan pembatasan ini juga berlaku kepada pelarangan Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke negeri ini sampai 8 Februari 2021.

NERACA

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dalam perpanjangan ini pemerintah mengizinkan operasional mal dan restoran diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB. Sementara sektor lainnya masih tetap mengikuti aturan sebelumnya.

"Pembatasan kegiatan yang diatur ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran di mana mal dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 19.00,” ujarnya dalam video conference di Jakarta, Kamis (21/1).

Airlangga menuturkan, salah satu alasan pelonggaran untuk operasional mal dan restoran ini dilakukan karena adanya penambahan kasus Covid-19 yang flat di beberapa daerah. Oleh karena itu pemerintah melonggarkan kebijakan ini dari PPKM sebelumnya.

Sementara untuk perkantoran, aturannya masih sama, yaitu tetap akan dibatasi kapasitas maksimal sebanyak 25% saja. Artinya sebanyak 75% karyawannya akan tetap menjalankan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Untuk sektor-sektor lainnya, menurut dia, kebijakannya masih sama dengan PPKM pada awal bulan ini. Mulai dari kapasitas tempat ibadah 50%, penutupan fasilitas umum, serta operasional transportasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial termasuk industri tetap 100% beroperasi, pusat belanja atau mal sampai dengan jam 8, dan dine-in 25%, take away diizinkan. Kegiatan lain konstruksi tetap berjalan," ujarnya.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, keputusan tersebut didasarkan pada hasil rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, kemarin.

"Tadi diupdate mengenai situasi Covid-19 dimana per 20 Januari tingkat kasus positif akumulasinya 939.948 orang, dengan tingkat kesembuhan 81,2%, tingkat kematian 2,9% dan positivity rate 16,6%,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hasil pemberlakuan PPKM di 7 provinsi yang meliputi 77 kabupaten kota. Tercatat ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota beresiko sedang, dan 3 kabupaten/kota berisiko rendah. Dari 7 provinsi, terdapat peningkatan di 5 provinsi, dimana yang mengalami penurunan adalah Banten dan Yogyakarta.

Berdasarkan parameter tersebut, kasus mingguan di 52 kabupaten/kota naik dan 21 kabupaten/kota turun. Kasus aktif di 46 kabupaten/kota naik, 24 kabupaten/kota turun dan 3 kabupaten/kota tetap. Tingkat kematian 44 kabupaten/kota naik dan 29 kabupaten/kota turun serta tingkat kesembuhan 33 kabupaten/kota turun, 34 kabupaten/kota naik dan 6 kabupaten/kota tetap. "Berdasarkan evaluasi tersebut, Pak Presiden meminta agar PPKM dilanjutkan dari tanggal 26-8 Februari," katanya. Perpanjangan pembatasan ini juga berlaku kepada pelarangan Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke Indonesia. "Termasuk pembatasan WNA di Indonesia dilakukan pelarangan 26 sampai 8 Februari," ujarnya.

Nantinya, Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri agar masing-masing gubernur dapat mengevaluasi kondisi penanganan Covid-19 berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional dan bed occupancy ratio (BOR) di atas nasional. "Nah ini menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi dan kemudian untuk terus diberlakukan," tutur dia.

Tidak hanya itu. Presiden menyatakan, bakal terus melanjutkan penerapan protokol kesehatan pada setiap kegiatan ekonomi, meskipun Indonesia nantinya sudah terlepas dari pandemi Covid-19. Menurut dia, aktivitas ekonomi selama masa new normal ini telah mereformasi pola pikir pemerintah dan masyarakat. Sehingga penerapan protokol kesehatan nantinya bakal menjadi suatu keharusan.

"Protokol kesehatan akan mengubah semua, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi juga nanti pasti akan berubah protokolnya. Entah itu makan di restoran, pasti nanti akan protokol barunya," ujar Jokowi, kemarin.

Penerapan protokol kesehatan tersebut nantinya akan disiapkan pada sektor transportasi seperti pesawat udara dan lain-lain. Selain itu, hal tersebut juga wajib ditaati oleh pekerja di pabrik dan lain sebagainya.

"Kerja di pabrik, pasti nanti akan ada protokolnya, untuk menjaga kesehatan kita semua. Kerja di mal juga pasti ada protokolnya. Inilah saya kira perubahan-perubahan yang akan terjadi setelah adanya covid bisa kita selesaikan," tuturnya.

Jokowi menilai, penerapan protokol kesehatan ke depannya tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi. Dia mencontohkan produksi beberapa komoditas seperti batubara, minyak sawit mentah (Crude Palm Oil-CPO) hingga karet yang justru naik selama pandemi Covid-19. "Sehingga dalam medium term, dalam jangka menengah, bahwa new normal ini akan pengaruhi seluruh pola kehidupan dan struktur ekonomi ke depan," ujarnya.

Dukungan Pemprov DKI

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung keputusan pemerintah pusat memperpanjang pembatasan aktivitas warga Jawa-Bali. Masa pembatasan berlaku selama dua pekan dimulai sejak 26 Januari. "Kami memahami, mengerti dan kami juga akan mendukung kebijakan yang diambil," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut dia, DKI Jakarta akan mengikuti segala keputusan pemerintah pusat dalam penanggulangan Covid-19. Menurutnya, pembatasan aktivitas warga perlu diperpanjang mengingat lonjakan kasus Covid-19 setiap hari cukup tinggi.

Untuk itu, Riza berharap, kebijakan membatasi mobilitas warga dapat berdampak baik dengan menurunnya angka kasus Covid-19 di ibu kota. "Mudah-mudahan 2 minggu ke depan setelah tanggal 25 kita akan lihat hasilnya," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Perlu diketahui, pemerintah pusat memperpanjang masa PPKM di Jawa-Bali. Wacana ini lantaran belum ada tren penurunan kasus Covid-19 di Jawa-Bali. "Dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM, dan angka terakhir belum menunjukkan penurunan angka positive rate yang signifikan dan akan diperpanjang nih hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA dalam acara Sosialisasi SE No. 903/145/SJ melalui daring, Rabu (20/1).

Safrizal menuturkan bahwa perpanjangan bakal dilaksanakan selama dua minggu usai PPKM tahap I resmi berakhir. "Akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setalah tanggal 25 Januari, akan diperpanjang kembali dua minggu ke depan sampai dengan angka menunjukkan penurunan atau pelandaian, “ ujarnya. bari/mohar/fba