Kendati pandemi Covid-19 belum segera berakhir, angka positif baru terus meningkat dengan positivity rate yang terus membesar. Walau demikian, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk pesimistis. Sebaliknya, banyak faktor yang membuat kita optimistis mengarungi 2021. "Kita semua harus optimistis, awal tahun 2021 ini akan menjadi sebuah titik balik permasalahan pandemi," ujar Presiden saat memberikan sambutan secara virtual pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan, Jumat (15/1/2021).

Hal itu merupakan titik balik permasalahan pandemi karena dalam waktu setahun ke depan, Covid-19 sudah bisa dikendalikan meski warga tetap diminta menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, sejak 13 Januari 2021 Indonesia sudah memulai vaksinasi massal dengan suntikan perdana kepada Presiden Jokowi.

Kita optimis dalam waktu kurang dari setahun, 182 juta atau 70% penduduk setidaknya sudah divaksinasi, sehingga diharapkan akan tercipta herd immunity . Setiap orang dua kali divaksinasi dengan internal waktu dua pekan, berarti dengan mayoritas penduduk yang sudah divaksin, secara keseluruhan, pandemi bisa dikendalikan. Vaksinasi adalah game changer bagi berbagai sektor, terutama ekonomi. Oleh karena itu, semua pihak wajib mendukung suksesnya vaksinasi.

Presiden menegaskan, pemerintah akan melanjutkan pemberian stimulus ekonomi baik dana kesehatan untuk memerangi Covid-19 maupun dana pemulihan ekonomi nasional. Jika pada tahun 2020, total stimulus sebesar Rp 695,2 triliun, pada 2021 sebesar Rp 403,9 triliun.

Namun, belum lama memasuki pertengahan Januari 2021, sejumlah bencana datang silih berganti. Selain gempa bumi di Sulawesi Barat, ada letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, dan banjir besar di Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang dan banjir bandang di Kabupaten Bogor,  akibat kerusakan lingkungan yang makin parah. Untuk itu, pemerintah harus menambah dana bantuan bencana untuk membantu para pengungsi di tahap tanggap darurat hingga pemulihan dan pembangunan kembali permukiman yang rusak.

Pemerintah menegaskan, berapa pun dana yang dibutuhkan untuk bantuan sosial dan penanggulangan bencana akan disiapkan. Yang terpenting adalah kesigapan petugas dan kepastian bahwa dana bantuan sampai ke tujuan dengan tepat jumlah dan tepat waktu. Lebih dari itu, pemerintah sudah memastikan untuk tetap menggelontorkan dana pembangunan berbagai jenis infrastruktur.

Tidak hanya infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Pemerintah juga memperhatikan infrastruktur enrgi, telekomunikasi, infrastruktur pertanian seperti bendungan, wduk, dan irigasi. Indonesia bahkan masih jauh tertinggal di bidang infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Dengan kondisi riil seperti ini, kita mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak mau melakukan trade off dana bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah memilih terus memberikan bantuan sosial sesuai kebutuhan dan membangun infrastruktur yang selama ini menjadi kendala pembangunan ekonomi dan sosial. Satu contoh di masa pandemi baru terungkap betapa infrastruktur telekomunikasi kita masih terbatas, sehingga menyulitkan belajar jarak jauh bagi para siswa. Para bankir tentunya menyambut positif kebijakan pemerintah untuk tetap melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dan mengalokasikan dana infrastruktur dalam jumlah signifikan.

Selain itu, OJK menerbitkan kebijakan relaksasi yang akan berlanjut hingga akhir 2021. Dengan relaksasi kredit, debitur diharapkan bisa terus beroperasi dan melakukan ekspansi tanpa merugikan pihak perbankan. Debitur yang memiliki prospek tidak dikenakan biaya berlebihan yang memberatkan. Semoga.