KPK Terbitkan SE Ingatkan Penyelenggara Negara Sampaikan LHKPN 2020

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020.

"Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu. LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/1).

Selain itu, lanjut dia, dengan terbitnya Peraturan KPK No 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut.

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut, diantaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.

"Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa (lampiran 4) atas nama penyelenggara negara, pasangan, dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp10.000. Peraturan baru juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu "tanda terima lengkap", ucap Ipi.

Oleh karena itu, kata Ipi, penyelenggara negara harus memastikan laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur, dan lengkap.

Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap maka penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

Ia menegaskan jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN.

"Bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-Filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat LHKPN, kolom aksi, dan tombol "download" tanda terima," tuturnya.

Berdasarkan aplikasi elhkpn, kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2020 per 18 Januari 2021 tercatat baru 15,34 persen dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 378.553 penyelenggara negara. Secara rinci kepatuhan per bidang, yaitu eksekutif 14,11 persen, yudikatif 45,88 persen, legislatif 5,99 persen, dan BUMN/BUMD 13,99 persen. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Kodam Jaya Ikuti Proses Perkembangan Penyidikan Brigadir CS

NERACA Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur -  Kapendam Jaya Letnan Kolonel Arh Herwin BS mengatakan, bahwa Pangdam Jaya telah memerintahkan…

Anggota DPR Apresiasi KPK Sidik Kasus Suap Ditjen Pajak

NERACA Jakarta - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyidikan kasus dugaan suap di…

KPK Sosialisasi Tentang Gratifikasi Kepada Pegawai PT MRT Jakarta

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi tentang gratifikasi secara serial kepada jajaran komisaris, direksi, dan sekitar 700…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kodam Jaya Ikuti Proses Perkembangan Penyidikan Brigadir CS

NERACA Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur -  Kapendam Jaya Letnan Kolonel Arh Herwin BS mengatakan, bahwa Pangdam Jaya telah memerintahkan…

Anggota DPR Apresiasi KPK Sidik Kasus Suap Ditjen Pajak

NERACA Jakarta - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyidikan kasus dugaan suap di…

KPK Sosialisasi Tentang Gratifikasi Kepada Pegawai PT MRT Jakarta

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi tentang gratifikasi secara serial kepada jajaran komisaris, direksi, dan sekitar 700…