NERACA

Jakarta – Mulai 17 Januari lalu, beberapa ruas tol mengalami penyesuaian tarif diantaranya Tol JORR ruas E1, E2, W2U, S, dan ATP, Tol JORR ruas Pondok Aren Bintaro – Ulujami, Tol Surabaya – Gempol, Tol Waru – Porong, Tol Kejapanan – Gempol, Tol Palimanan – Kanci, Tol Kanci – Pejagan, Tol Pejagan – Pemalang, Tol Cipularang, dan Tol Padaleunyi.

Akan tetapi, penyesuaian tarif tol tersebut dinilai kurang tepat disaat kondisi pandemi seperti ini. Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menginginkan regulasi yang terkait pemberlakuan tarif baru di beberapa ruas jalan tol resmi dapat dikaji kembali guna dilakukan penundaan atau pembatalan terhadap kebijakan tersebut. "Kurang tepat naiknya tarif tol di saat kondisi pandemi, kenaikan ini tentu akan berpengaruh pada beberapa sektor," ujarnya dalam rilis di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut dia, persoalan ini jangan hanya dilihat dari sudut pandang investasi semata. Namun, lanjutnya, harus pula diperhatikan seksama terhadap kondisi ekonomi termasuk pengaruhnya terhadap biaya logistik kebutuhan pokok dan biaya tranportasi umum. Ia mengingatkan bahwa sektor logistik barang dan jasa akan terkena dampak dari naiknya tarif tol ini, ongkos operasional kendaraan logistik akan semakin memberatkan. Selain itu, ujar dia, kenaikan ini dikhawatirkan akan berdampak pada penyesuaian tarif transportasi umum antar kota yang dapat memberatkan masyarakat.

Junaidi mengatakan, meski operator jalan tol berhak untuk melakukan penyesuaian tarif sesuai regulasi yang ada, namun kebijakan ini kurang memperlihatikan kondisi ekonomi. "Kenaikan tol setidaknya dapat berdampak pada kenaikan biaya logistik barang dan jasa tranportasi, lalu dapat meningkatkan harga barang kebutuhan masyarakat dan dapat mempengaruhi daya beli," ucap Junaidi.

Sebagaimana diwartakan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyebutkan tentang pemberlakuan tarif integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (Layang) dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan penetapan dan penyesuaian tarif tol terintegrasi ini disetujui setelah tim Kementerian PUPR melakukan audit terhadap standar pelayanan minimum (SPM) secara ketat yang meliputi kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan pengguna. "Kami mengupayakan agar badan usaha jalan tol (BUJT) sebagai operator jalan tol untuk terus berkomitmen meningkatkan pelayanan sehingga SPM bisa dipenuhi dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata," kata Endra.

Namun begitu, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memilih opsi jalur non tol sebagai alternatif pengiriman logistik menghadapi kenaikan tarif tol di Trans-Jawa, termasuk penetapan tarif terintegrasi di Jakarta- Cikampek dengan Jakarta-Cikampek Elevated.

Ketua ALI Zaldy Ilham Masita mengatakan semestinya pemerintah belum menaikkan tarif tol Trans Jawa karena masih tergolong relatif baru digunakan. Selain itu pada masa pandemi, kebijakan untuk menaikkan tarif jalan tol berdampak langsung pada kegiatan ekonomi.

Zaldy menuturkan kenaikan tarif di sejumlah ruas tol trans Jawa milik PT Jasa Marga Tbk. mendorong truk logistik menghindari jalur tol. “Sebelum adanya penaikan tarif tol saja kondisi yang berat sudah dialami oleh angkutan logistik sehingga memang sudah banyak beralih melewati non tol,” ujarnya, Minggu, 17 Januari 2021.

Dia juga berpendapat untuk pengintegrasian tarif ruas tol Jakarta –Cikampek selalu menghadapi permasalahan klasik dengan kemacetan yang belum terpecahkan. Alhasil menurutnya, kenaikan harusnya hanya dilakukan kepada kendaraan penumpang bukan truk. Terlebih karena jalur tol tersebut memang dibuat sebagai lintasan truk agar tidak masuk ke dalam kota. bari