Disiplin Prokes dan Vaksinasi Cegah Penularan Covid-19

 

Oleh: Anjar Agustine, Mahasiswa Ilmu Kesehatan Undip  

 

Sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2021, dunia masih belum terlepas dari  pandemi Covid-19. Berbagai upaya untuk menekan jumlah korban Corona ini telah dilakukan oleh berbagai negara, namun masih tidak berhasil mengusirnya. Di sisi lain, banyak peneliti yang berusaha mengembangkan vaksin dari virus ini, tetapi vaksin yang berhasil dibuat dinilai masih belum sepenuhnya dapat menghentikan pandemi ini.

Berbagai negara, termasuk Rusia, Inggris, Cina, Amerika, dan berbagai negara lainnya mengeklaim telah mampu menemukan atau membuat vaksin untuk virus corona ini. Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi masyarakat. Meski disebutkan belum mampu mengatasi pandemi, tetapi bila masyarakat terus berperan aktif dalam vaksinasi dan taat menjalankan protokol kesehatan, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk mengakhiri pandemi di Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan vaksin hasil kerja sama dengan berbagai negara. Pemerintah juga telah mendistribusikan vaksin tersebut pada awal 2021 silam. 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 4 jenis vaksin yang akan siap disebarkan secara massal kepada masyarakat. Vaksin-vaksin ini merupakan hasil kerja sama Indonesia dengan berbagai negara seperti Inggris hingga Cina. Langkah yang diambil pemerintah untuk menyiapkan vaksin dan bahkan membagikannya secara gratis kepada masyarakat merupakan kebijakan yang sangat luar biasa. Penentuan prioritas penerima vaksin pun juga merupakan keputusan yang baik.

Kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi pandemi ini sebenarnya sudah tepat. Dimulai dengan kebijakan PSBB, bantuan sosial, larangan masuk WNA supaya virus yang bermutasi tak masuk Indonesia, hingga pemberian vaksin gratis. Namun, semuanya kembali kepada masyarakat. Pemerintah hanya bisa mengambil keputusan atau memberikan kebijakan, namun tetap rakyatlah yang menjalankannya.

Dalam mengatasi gelombang penolakan vaksin, pemerintah sendiri telah mengambil langkah yang jelas dan terbuka. Pihak Kementerian Kesehatan menuturkan bahwa pemerintah tengah berusaha memastikan kepada pihak produsen vaksin mengenai kehalalan vaksin. Pemerintah juga menuturkan bahwa pihak kesehatan telah memastikan keamanan vaksin tersebut. Pihak pemerintah juga menuturkan bahwa keamanan vaksin merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah tidak mungkin sembarangan memberikan vaksin yang tidak aman untuk masyarakat.

Adanya berita dan informasi bohong seperti Covid-19 merupakan hasil propaganda atau konspirasi atau hanya tipuan belaka, juga menjadi penyebab penolakan masih terus terjadi. Sebagai harda terdepan, masyarakat harus ikut menyukseskan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan mendukung program vaksinasi nasional.

Dalam situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Tidak ada yang ingin berada dalam kondisi pandemi yang tidak menguntungkan ini. Sebagai masyarakat yang cerdas, hendaknya kita bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Langkah-langkah seperti menaati protokol kesehatan dan menjalankan vaksinasi yang diberikan pemerintah merupakan jalan yang harus kita lakukan demi menghentikan pandemi ini. Sudah sepantasnya seluruh elemen masyarakat mendukung vaksinasi Covid-19 demi keselamatan dan kemajuan bangsa.

Kita juga harus belajar menjadi masyarakat yang mampu memahami berbagai informasi terkait pandemi yang disampaikan pemerintah sehingga tidak mudah terbodohi dengan berita-berita palsu yang menyesatkan.

BERITA TERKAIT

Lapor SPT Online Tanpa Password?

Oleh: Athorfi Rofiasari, Staf Ditjen Pajak Kemenkeu *) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nyatanya sama wajibnya dengan membayar pajaknya. Satu…

UU Ciptaker Katalis Pertumbuhan Ekonomi di Era Covid-19

  Oleh : Made Raditya, Pemerhati Industri Kecil Saat Indonesia dilanda kelesuan ekonomi akibat pandemi, maka kita wajib bangkit dan…

Mengapresiasi Presiden Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras

  Oleh : Zakaria, Pengamat Sosial Ekonomi Lampiran Perpres yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja, mengenai investasi industri miras…

BERITA LAINNYA DI Opini

Lapor SPT Online Tanpa Password?

Oleh: Athorfi Rofiasari, Staf Ditjen Pajak Kemenkeu *) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nyatanya sama wajibnya dengan membayar pajaknya. Satu…

UU Ciptaker Katalis Pertumbuhan Ekonomi di Era Covid-19

  Oleh : Made Raditya, Pemerhati Industri Kecil Saat Indonesia dilanda kelesuan ekonomi akibat pandemi, maka kita wajib bangkit dan…

Mengapresiasi Presiden Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras

  Oleh : Zakaria, Pengamat Sosial Ekonomi Lampiran Perpres yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja, mengenai investasi industri miras…