Jakarta-Presiden Jokowi berharap kerja sama kemitraan antara investor besar dan kalangan UMKM terus ditingkatkan dan diperluas, seiring dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis neraca perdagangan Indonesia pada 2020 mencapai surplus US$21,74 miliar. Sementara itu, PMA dan PMDN dengan UMKM sepakat kerja sama usaha senilai Rp 1,5 triliun.

NERACA

 "Saya minta kemitraan seperti ini terus diperluas. Saya senang kemarin mendapat laporan dari BPS bahwa neraca perdagangan kita di tahun 2020 itu surplus US$21,7 miliar, surplusnya US$21,7 miliar," ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Penandatanganan Komitmen PMA dan PMDN dengan UMKM dalam siaran virtual di Istana Bogor, Senin (18/1). Presiden juga menyaksikan penandatanganan komitmen kerja sama senilai Rp 1,5 triliun antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kepala Negara mengatakan, hal tersebut berpeluang untuk para eksportir mengajak UMKM agar segera meningkat ke pasar global. Sebab menurut dia jika eksportir yang membawa harga agar bersaing, kualitas produk akan lebih baik hingga pengiriman barang akan tepat waktu.

"Sehingga sekali lagi pengembangan usaha besar harus terus melibatkan UMKM kita, bisnis model kemitraan seperti ini harus terus dilembagakan harus menemukan pola relasi yang menguntungkan semua harus untung, yang gede suruh rugi yang kecil untung, tidak, semua harus untung," ujar Presiden.

Jokowi pun akan memantau terus perkembangan tersebut. Dia juga menegaskan agar para pengusaha besar memikirkan para UMKM. Sehingga dilibatkan dalam berusaha. "Dan yang perlu akan terus saya lihat, usaha besar tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri tolong dilihat lingkungannya, ada usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro libatkan dalam kegiatan perusahaan-usaha sehingga akan mengangkat usaha-usaha itu menjadi naik levelnya," ujarnya.

Selain itu, Jokowi berjanji pemerintah akan terus berupaya serta membangun ekosistem yang kondusif. Sehingga kolaborasi usaha besar dan UMKM dapat menguntungkan. "Kedua belah pihak dan kita harapkan terus berkembang kalau tadi yang terlibat 196 UMKM dan 59 usaha besar, saya minta ini bisa diperluas karena ini saya tahu baru tahap awal bisa diperluas diperbanyak di masa yang akan datang," tegas dia.

Presiden menilai BKPM selama ini telah mempermudah proses perizinan investasi dan memfasilitasi investor dengan baik. "Saya mengapresiasi BKPM yang telah bekerja keras di tengah pandemi Covid-19. Saya menghargai upaya-upaya BKPM yang terus melakukan percepatan proses investasi," ujarnya.

Percepatan proses investasi ini bertujuan membuat investasi dari dalam dan luar negeri bisa tumbuh pesat. Selain itu juga membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam menaikkan level atau kelas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kerja sama ini sangat penting agar UMKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global, dan juga meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif," ujarnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemarin menggelar acara penandatanganan komitmen kerja sama antara 56 usaha besar dengan 196 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun komitmen kerja sama tersebut senilai Rp1,5 triliun untuk tahap awal.

Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, tujuan kerja sama tersebut untuk menciptakan investasi yang berkualitas dan inklusif. Investasi yang berkualitas dan inklusif meliputi antara keseimbangan investasi di Jawa dan luar Jawa termasuk Sumatera Kalimantan Maluku dan Papua.

"Di samping itu juga ukurannya seberapa banyak penanaman modal asing dan modal dalam negeri. Tapi jauh dari itu semua adalah bagaimana investasi itu masuk dan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi yang ada di daerah," ujarnya.

Bahlil menuturkan, untuk bisa diwujudkan, maka tidak ada cara lain harus ada kolaborasi kerja sama antara pengusaha besar dalam negeri dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah.

"Kami laporkan hari ini jumlah pengusaha yang melakukan tanda tangan sebesar 56 perusahaan besar asing dan dalam negeri dengan 196 UMKM. Investasi kali ini Rp1,5 triliun adalah UMKM yang melakukan supply changes yang sudah melakukan modernisasi jadi yang jual sembako, kerupuk itu pasti akan mendekati kita," ujarnya.

Dia mengatakan, kerja sama tersebut menjadi jawaban bagi perkembangan ekonomi nasional. Sebab, selama ini investasi kerap terkendala kerja sama antara pengusaha besar dan UMKM.

"Kalau investasi besar masuk, ini agar daerah mengambil bagian selama ini sudah ada tapi belum maksimal. Maka ini adalah jawaban bahwa tidak ada lagi investasi yang masuk di negara kita yang tidak melibatkan anak-anak daerah. UMKM yang mengambil bagian untuk meningkatkan ekonomi daerah dan nasional," tandasnya.

Luput Bansos

Sebelumnya, hasil Survei lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga usaha ultra mikro di Jabodetabek sangat rendah. Mengingat 81,5% responden tinggal di rumah kontrakan, dan 58,0% di antaranya memiliki utang.

"Sangat ironis, kerentanan hidup keluarga miskin kota ini bisa luput dari bantuan pemerintah. Bahkan, sebesar 47,5% responden mengaku sama sekali tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah," tegas Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam pernyataannya, Jumat (15/1).

Selain itu, meski beroperasi dengan jam kerja yang panjang mereka mengalami kejatuhan omzet hingga 40%. Menurut dia, kondisi buruk ekonomi pelaku usaha ultra mikro di masa pandemi ini akibat jatuhnya secara drastis permintaan pasar dan hilangnya pelanggan.

"Bila sebelum pandemi hanya 24,5% responden yang keuntungan harian-nya di bawah Rp 100 ribu, maka di masa pandemi angka ini melonjak menjadi 77,1% responden. Temuan-temuan ini menunjukkan betapa keras pandemi menghantam usaha ultra mikro," ujar Yusuf seperti dikutip merdeka.com.

IDEAS juga menemukan data bahwa selama pandemi, hambatan terbesar responden terbesar ialah produk yang sering tidak laku dan minimnya pembeli sebesar 45,5%, tidak memiliki lokasi usaha sebesar 36,0%. Lalu, razia atau penertiban sebesar 8,0% dan larangan berdagang sebesar 6,0%. "Di masa pandemi, seluruh hambatan usaha terfokus pada jatuhnya permintaan pasar dan hilangnya pelanggan," ujarnya.

Untuk itu, IDEAS meminta pemerintah harus memfokuskan intervensi pada dukungan pemasaran yang memberikan hasil secara cepat bagi usaha ultra mikro. "Klastering digital untuk usaha ultra mikro misalnya, dapat meningkatkan jangkauan usaha ultra mikro ke konsumen," tandasnya.

Untuk diketahui, survei terkait dampak pandemi terhadap usaha ekonomi mikro dilakukan di wilayah Jabodetabek tersebut dimulai pada bulan Juli 2020 lalu. Total ada 200 responden pelaku usaha di sektor perdagangan dengan kriteria usaha tanpa pegawai, tanpa lokasi usaha, tanpa kendaraan bermotor, dan bukan merupakan distributor usaha besar. bari/mohar/fba