Jakarta-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19, Kemenkes mewacanakan memberikan insentif bagi penerima vaksin. Insentif berupa sertifikat digital, nantinya berfungsi sebagai syarat perjalanan, dimana tidak perlu lagi menggunakan keterangan tes PCR/rapid antigen.

NERACA

"Kalau yang sudah vaksin kita akan kasih sertifikat cuma sertifikatnya bukan sertifikat fisik, tapi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple wallet atau Google wallet," ujar Menkes dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).

Fungsi sertifikat digital itu agar memudahkan penerima vaksin untuk bepergian. Sehingga tidak perlu melakukan swab test atau antigen. "Sehingga kalau beliau terbang atau pesan tiket di traveloka tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen. Dengan menggunakan elektronik health certification itu dia langsung bisa lolos dan itu terintegrasi," ujarnya.

Budi menegaskan, akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar insentif ini bisa berjalan. Menurutnya, insentif ini bisa diperluas bukan hanya untuk penerbangan tetapi bisa untuk ke konser, pasar, mall, pengajian dan sebagainya.

Menurut Budi, sertifikat digital itu nantinya bisa digunakan oleh warga yang hendak melakukan perjalanan. "Sehingga kalau beliau terbang atau pesan tiket di Traveloka, tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah akan membuat aplikasi sendiri apabila rencana pemberian sertifikat digital ini berjalan. Ia mengaku akan melibatkan pengembang aplikasi dalam negeri. "Asalkan ada health certificate dalam bentuk google wallet nanti kita cari aplikasi-aplikasinya bisa dibikin anak-anak muda Indonesia agar bisa menjadi mekanisme screening yang baik dan online," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Johnny mengatakan, penandatanganan SKB upaya memberikan kepastian hukum dalam mengatur Sistem Manajemen Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Dengan didukung oleh tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita bersama berharap agar program vaksinasi perdana yang akan dilakukan segera dapat berjalan dengan lancar," ujar Johnny dalam siaran persnya, usai Penandatanganan SKB tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (12/1).

Menurut dia, dalam dua hari terakhir pemerintah telah menyelesaikan langkah-langkah final untuk menjamin keamanan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Mulai dari fatwa halal Covid-19 dari MUI untuk produk dari Sinovac, lalu terbaru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac.

Kemudian, hari ini telah dilakukan uji coba Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19. Nantinya, dengan keluarnya SKN nanti memastikan sistem sudah dapat digunakan saat vaksinasi dilakukan. "Sistem mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga dari tahap persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan vaksinasi Covid-19," jelasnya.

Dia menuturkan, ada 12 hal yang tertuang dalam SKB Nomor HK.03.01/MENKES/53/2021 dan Nomor 5 Tahun 2021 itu. Dalam SKB ditetapkan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 sebagai sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk persiapan, pelaksanaan vaksinasi, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19.

Sistem informasi terintegrasi tersebut mencakup untuk kepentingan pengelolaan, informasi produk vaksin, filtering prioritas calon penerima vaksin, pengiriman informasi via SMS, penerbitan serifikat digital vaksinasi, pelaksanaan dan pelaporan vaksinasi dan kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahap awal ini, Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga penunjang yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Vaksin Ccovid-19 tahap awal juga akan diberikan kepada sebagian tenaga pelayanan publik yang rawan terpapar Covid-19.

Dalam beberapa hari ke depan, calon penerima vaksin Covid-19 akan mendapatkan SMS lagi dari Peduli  Covid untuk diarahkan melakukan registrasi ulang secara elektronik melalui:  Aplikasi PeduliLindungi, Web https://pedulilindungi.id dan Melakukan panggilan ke *119#.

Ada 7,9 Juta Warga DKI Divaksin

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebut ada total 7,9 juta warga Jakarta yang akan mendapat vaksin Covid-19. Angka itu merupakan jumlah keseluruhan warga ibu kota di rentang usia 18 hingga 59 tahun, sebagai salah satu syarat penerima vaksin.

"Secara total jumlah, nantinya di DKI Jakarta yang akan mendapatkan vaksinasi ini bagi kelompok umur 18-59 tahun ada sekitar 7,9 juta," kata Widyastuti dalam video yang diunggah akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, kemarin.

Dari jumlah itu, Widyastuti merinci sebanyak 130.000 merupakan tenaga kesehatan, 500.000 merupakan pemberi layanan publik, kelompok rentan secara geospasial maupun ekonomi sekitar 3 juta lebih, hingga kelompok usaha sekitar 2 juta lebih.

Widyastuti menyebut juga ada kelompok lansia yang jumlahnya berkisar 980.000 orang.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, selain kelompok umur 18-59 tahun, kelompok lansia dengan kondisi tertentu juga bisa diberikan vaksinasi. "Ini merupakan sasaran vaksinasi terbanyak. Karena kami pernah melakukan vaksinasi secara program massal gini paling banyak sekitar 2 juta," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Dengan jumlah yang terbilang besar ini, menurut dia,  perlu ada partisipasi dari masyarakat untuk bisa mensukseskan program vaksinasi. Sebab, ini bukan pekerjaan dari tenaga kesehatan semata.

Selain itu, lanjutnya, juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, pihak swasta, BUMN, serta TNI, dan Polri. "Sehingga tujuan pemberian vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity terjaga atau tercapai. Kalau terjaga, tercapai harapannya kita secara kebal komunitas bisa mengurangi atau menurunkan angka kesakitan akibat Covid-19," ujar Widyastuti. bari/mohar/fba