Oleh: Amanda Katili Niode, Ph.D.

Manajer Climate Reality Indonesia

Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) mencatat, dengan adanya pandemi Covid-19, sebanyak 100 juta pekerjaan terkait langsung dengan pariwisata sangat terancam. Selain itu risiko juga melanda usaha terkait seperti akomodasi dan industri jasa makanan, penyedia lapangan kerja bagi 144 juta pekerja di seluruh dunia.

Jumlah wisatawan mancanegara  yang melancong ke Indonesia selama Januari – November 2020, menurut Badan Pusat Statistik, berkurang 73% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Sedangkan Bank Indonesia mencatat devisa dari sektor pariwisata mengalami penurunan 97%.

Namun, kondisi pandemi juga merupakan peluang untuk memikirkan kembali bagaimana pariwisata berinteraksi dengan masyarakat, sektor ekonomi lainnya, serta sumber daya alam dan ekosistem. Juga untuk mengukur dan mengelolanya dengan lebih baik; untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dan untuk memajukan transisi menuju ekonomi pariwisata yang netral karbon dan tangguh.

Sebagai contoh, aliansi pariwisata di Peru mencanangkan komitmen iklim mereka untuk menjadikan Machu Picchu, suaka bersejarah peninggalan suku Inca, sebagai keajaiban dunia pertama yang memperoleh sertifikasi netral karbon.

Perubahan Iklim merupakan hal penting dalam industri pariwisata, karena bencana yang diakibatkannya, seperti badai, banjir, dan naiknya permukaan laut, dapat menghambat pertumbuhan pariwisata. Tetapi jika dikelola dengan baik pariwisata dapat menjadi bagian solusi dari krisis iklim, khususnya melalui moda transportasi ramah lingkungan, manajemen energi dan mengelola lingkungan, mengonsumsi makanan dan produk lokal, dan mengelola limbah.

Krisis Covid-19 adalah momen penting untuk menyelaraskan upaya keberlanjutan mata pencaharian yang banyak bergantung pada pariwisata dan memastikan masa depan yang lebih tangguh, inklusif, netral karbon, dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Untuk itu Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendorong peta jalan Pariwisata dan Covid-19 melalui lima bidang prioritas a.l. Pertama, mengurangi dampak sosial ekonomi pada mata pencaharian, khususnya lapangan kerja bagi perempuan dan keamanan ekonomi.

Kedua, meningkatkan daya saing dan membangun ketahanan, termasuk melalui diversifikasi ekonomi, dengan promosi pariwisata domestik dan regional, dan fasilitasi lingkungan usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Ketiga, memajukan inovasi dan transformasi digital pariwisata, termasuk promosi inovasi dan investasi keterampilan digital, khususnya bagi pekerja lepas dan pencari kerja.

Di Indonesia, Presiden Jokowi baru saja memberikan 9 arahan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang meliputi: kampanye 3 M - memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak - dan disiplin protokol kesehatan; memetakan peluang investasi; menggunakan dana abadi “Sovereign Wealth Fund”; dan membangunan sumber daya manusia.

Dalam pemulihan sektor pariwisata, Sekjen PBB menekankan pentingnya membangun kembali pariwisata secara aman, adil dan ramah iklim. Dengan demikian, industri pariwisata dapat memperoleh kembali posisinya sebagai penyalur pekerjaan yang layak, pemberi pendapatan yang stabil, serta pelindung warisan alam dan budaya. (W)