Program Nasional Vaksinasi

Presiden Jokowi kemarin (13/1) menjadi orang pertama menjalani vaksinasi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta. Menyusul berikutnya sejumlah pejabat negara, pimpinan ormas, wakil anak muda, pedagang, wakil asosiasi turut menjalani program nasional vaksinasi, sebagai upaya memutus penularan virus Corona yang merebak sejak Maret 2020 hingga kini menunjukkan tren yang terpapar positif meningkat di Indonesia.

Ini sekaligus program nasional vaksinasi sudah resmi digulirkan mulai 13 Januari 2021, yang setidaknya mampu membangkitkan sikap optimisme bangsa Indonesia menatap masa depan yang lebih baik di tengah pandemi. Meski kondisi riil ekonomi masih jauh dari aktivitas normal, para pelaku bisnis sudah memperlihatkan sentimen positif. Indikasi ini terlihat dari pergerakkan harga saham di berbagai bursa dunia, juga indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menunjukkan tren positif seiring dengan pelaksanaan awal kegiatan vaksinasi. 

Kita tentu sangat mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang dengan cepat memutuskan untuk memberikan vaksinasi secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya tersiar kabar, jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi gratis 107 juta orang (39%). Mereka adalah penduduk berusia 18-59 tahun, kelompok umur yang dianggap produktif. Bahkan sempat dikabarkan, bahwa yang disuntikkan vaksin gratis hanyalah penduduk berusia 18-59 yang tergolong tidak mampu. Sedang penduduk yang memiliki kemampuan ekonomis harus membayar sendiri (mandiri).

Pemerintah sekarang sudah siap menyuntikkan dua kali vaksin gratis kepada sekitar 192 juta penduduk, pemerintah harus menyediakan pendanaan sekitar Rp 63 triliun hingga Rp 73 triliun. Angka riil bisa jadi kurang dari nilai itu atau sebaliknya, lebih besar. Bahkan pemerintah akan all out menyediakan dana untuk vaksinasi. Meski yang divaksinasi mencapai 70% dari total penduduk, pemerintah akan memprioritaskan warga Indonesia yang berada di garda terdepan dalam memerangi pandemi Covid-9. Mereka adalah tenaga medis dan paramedis, tenaga pendidik, ASN, tokoh masyarakat, dan serta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang kini jumlah 87 juta. Mereka inilah yang akan diprioritaskan divaksin lebih awal.

Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 275 juta, warga yang divaksinasi mencapai 192 juta. Setiap penduduk minimal akan disuntuk dua kali vaksin dengan interval waktu 14 hari. Dengan target penduduk yang divaksinasi cukup besar, apalagi tempat tinggal penduduk yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, diperkirakan kegiatan vaksinasi rampung pada akhir kuartal II-2021. 

Untuk memenuhi standar WHO, vaksinasi terhadap semua WNI, pemerintah Indonesia sudah membayar uang muka untuk mengimpor vaksin Astra Zeneca, Inggris. Pemerintah juga sudah menjalin kerja sama dengan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) untuk memperoleh vaksin gratis bagi 20% penduduk. Namun patut disadari semua pihak, pandemi Covid-19 tidak otomatis lenyap dengan vaksinasi. Kita harus memulai berperilaku sehat dengan disiplin protokol kesehatan sebagai kunci utama mengatasi pandemi.

Lihat saja di beberapa negara, vaksinasi sudah dimulai. Di AS, negeri dengan angka positif Covid menembus 18 juta, vaksinasi dilakukan secara dramatis. Vaksin yang disuntikkan ke Joe Biden, presiden AS terpilih disiarkan secara luas oleh media massa. Rakyat AS menyambut antusias vaksin, sehingga tak mengherankan jika vaksinasi merupakan game changer, faktor utama yang mengubah keadaan dari pesimistis menjadi optimistis, dari putus asa menjadi penuh harapan. Presiden Jokowi juga dipastikan akan menjadi orang pertama di negeri ini yang disuntikkan vaksin.

Karena itu, disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan (Prokes) tidak boleh kendur. Paling tidak, hingga Juni 2021, setiap penduduk Indonesia harus patuh dan taat meningkatkan disiplin dalam menjalankan Prokes: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sukses memutus rantai penyebaran Covid-19 tidak hanya di tentukan oleh pemerintah, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah juga harus tegas dan lebih agresif dalam melakukan testing, tracing, dan treatment (3T). Dan pastikan tidak ada pasien Covid-19 berstatus OTG yang masih berinteraksi dengan warga lain.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…