Pernyataan Penuduh Herman Hery Sudah Penuhi Kualifikasi Tindak Pidana Penghinaan

NERACA

Jakarta - Pernyataan Satyo Purwanto, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, dinilai telah menghina atau mencemarkan nama baik, kehormatan, dan reputasi poltik Herman Hery selaku Ketua Komisi III DPR RI, Anggota DPR RI dapil NTT II dan tokoh nasional asal NTT. Hal ini sudah memenuhi unsur tindak pidana penghinaan melalui informasi elektronik.

 

"Tindakan Satyo Purwanto, telah menghina dan/atau mencemarkan nama baik, kehormatan, reputasi poltik Herman Hery selaku Ketua Komisi III DPR RI, Anggota DPR RI dapil NTT II dan tokoh nasional asal NTT, terutama menggiring publik untuk menempatkan Herman Hery ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi yang perkaranya masih dalam penyidikan KPK," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangannya, Selasa (12/1).

 

Disampaikan, pernyataan Satyo Purwanto yang mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos dan tersebar di banyak media online, meskipun beberapa narasi dinyatakan sebagai dugaan, akan tetapi juga terdapat beberapa narasi bahwa ia telah menghakimi Herman Hery bahkan menghakimi KPK sendiri.

 

Sejumlah fakta sebagaimana dapat dibaca dalam frasa-frasa tertentu yang dimuat banyak media online secara membabibuta, memperlihatkan betapa Satya Purwanto tidak sedang menjalankan misi peran serta masyarakat membantu KPK menegakan hukum, melainkan Satya Purwanto justru hendak mengacaukan kinerja KPK dengan menyebar berita penghinaan dan yang dihina pun tidak tanggung-tanggung yaitu KPK, Komisi III DPR RI dan Herman Hery selaku Ketua Komisi III DPR RI.

 

"KPK seolah-olah hendak didikte oleh Satyo Purwanto pada cara berpikir dan bertindak subyektif, sesat dan melanggar hukum, karena bagaimanapun KPK adalah Komisi Negara dengan Penyidik-Penyidik yang profesional akan bertindak secara profesional pula, ketika melakukan penindakan melalui hasil OTT. Jadi Satyo Purwanto jangan sok tau, sok pintar mengajari ikan berenang," kata Petrus. Mohar

 

 

 

BERITA TERKAIT

Ekonomi Digital Perlu Kerangka Hukum Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dinilai memerlukan kerangka hukum persaingan usaha yang dapat menjamin kepastian hukum…

Digugat Konsumen 1,1 Ton Emas, Antam Dinilai Tidak Bersalah

NERACA Jakarta - Pakar hukum perdata bidang kontrak dari Unair Faizal Kurniawan mengatakan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) tidak bertanggung…

KPPU Intensifkan Pemantauan Harga Daging di Sumatera

NERACA Pangkalpinang - Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengintensifkan pemantauan harga daging sapi di lima provinsi di…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Ekonomi Digital Perlu Kerangka Hukum Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dinilai memerlukan kerangka hukum persaingan usaha yang dapat menjamin kepastian hukum…

Digugat Konsumen 1,1 Ton Emas, Antam Dinilai Tidak Bersalah

NERACA Jakarta - Pakar hukum perdata bidang kontrak dari Unair Faizal Kurniawan mengatakan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) tidak bertanggung…

KPPU Intensifkan Pemantauan Harga Daging di Sumatera

NERACA Pangkalpinang - Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengintensifkan pemantauan harga daging sapi di lima provinsi di…