Ditengah Pandemi, Budidaya Ikan Hias Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

NERACA

Jakarta - Komoditas ikan hias menjadi salah satu andalan Indonesia dalam menopang perekonomian masyarakat. Data mencatat dalam beberapa tahun terakhir produksi ikan hias nasional terus mengalami peningkatan dari 1,19 milyar ekor pada tahun 2017 menjadi 1,22 milyar ekor di tahun 2018 hingga tumbuh menjadi 1,28 milyar ekor dengan nilai mencapai Rp. 19.81 milyar pada tahun 2019 (sumber : Satu Data KKP diolah).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong sektor usaha produktif seperti budidaya ikan hias karena telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

“Seperti kita ketahui bersama, pandemi Covid 19 telah menekan berbagai sektor usaha, namun juga membuka berbagai peluang usaha baru bagi sebagian orang. Bisnis budidaya ikan hias termasuk salah satu peluang usaha baru yang banyak dilirik oleh masyarakat karena menjanjikan keuntungan yang besar apabila ditekuni,” jelas Slamet.

Slamet menilai kemajuan internet dan teknologi digital turut mempermudah pemasaran produk perikanan seperti ikan hias. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk belanja online di tengah kondisi pandemi karena lebih mudah dan banyak pilihan sehingga turut memperluas pasar.

“Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan oleh KKP untuk mengadakan pelatihan maupun webinar secara online untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha budidaya mengenai teknik budidaya hingga model bisnis mulai dari pemula hingga professional,” ungkap Slamet.

Meski begitu, Slamet mengakui, bahwa budidaya ikan hias layak untuk dijadikan komoditas unggulan dalam budidaya karena memiliki berbagai keunggulan seperti sistem budidaya yang tidak memerlukan lahan yang luas, nilai jual yang lebih tingi dibandingkan dengan ikan konsumsi serta perputaran uang yang lebih cepat dalam usaha sehingga pelaku usaha dapat lebih cepat dalam pengembalian modal.

“Guna mendukung peningkatan industri ikan hias nasional, selain terus melakukan program diseminasi melalui webinar dan pelatihan, kami juga melakukan koordinasi dengan asosiasi serta pelaku usaha ikan hias untuk dapat mensinkronkan program dengan pemerintah,” ucap Slamet.

Sebagai informasi pada tahun 2020 KKP menyalurkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias sebanyak 50 paket bantuan kepada masyarakat berupa benih, pakan, wadah budidaya, obat-obatan, sarana budidaya seperti instalasi air dan listrik, serta peralatan pendukung lainnya. Untuk tahun 2021 KKP akan kembali menyalurkan paket bantuan budidaya ikan hias sebanyak 150 paket.

“Selain menggenjot dari sisi produksi, hal lain yang perlu didorong ialah pengembangan varian ikan hias yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain turut meningkatkan pendapatan, ke depan hal ini juga akan turut mendongkrak nilai ekspor nasional, terutama untuk komoditas andalan ekspor seperti arwana, koi, cupang, gapi dan manvis,” tambah Slamet.

Menurut data, sejak tahun 2012-2019 ekspor ikan hias mengalami peningkatan signifikan dari USD 21 Juta menjadi USD 33 juta. Negara-negara tujuan ekspor ikan hias Indonesia diantaranya menuju ke China, Amerika, Jepang, UK, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Australia dan berbagai negara lain.

Selain keuntungan ekonomis, kata Slamet, ikan hias juga diyakini dapat menjadi obat stress bagi penikmatnya. Hal ini menjadi penting dalam masa pandemi Covid-19 karena dapat turut menjaga imunitas dan semangat masyarakat dalam menghadapi situasi seperti sekarang.

Contohnya, beberapa ikan hias seperti ikan cupang, guppy dan koi merupakan beberapa jenis ikan hias yang menanjak penjualannya selama masa pandemi, bahkan bisa memberikan keuntungan fantastis. “Dengan optimalisasi budidaya ikan hias bernilai ekonomis tinggi, diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan peningkatan pendapatan dan nilai tambah di masyarakat” jelas Slamet.

Lebih lanjut, tinggginya budidaya perikanan ditengah pandemi ini maka Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) bergerak cepat merealisasikan inovasi tersebut. Hal ini ia tegaskan saat memberi arahan kepada 15 kepala UPT DJPB di Karawang, Jawa Barat kemarin.

"Kita harus bergerak membangun kampung-kampung budidaya, misal Kampung Nila, Kampung Lele, Kampung Udang, penamaannya disesuaikan saja dengan komoditas apa yang paling dominan di tempat tersebut," ungkap Trenggono.

Menurut Trenggono, pembangunan sentra budidaya ini katanya harus dibarengi dengan hitungan ekonomi dan sosial yang matang agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tercapai. Dia juga mengarahkan supaya pembangunan sentra budidaya ini melibatkan pemerintah daerah.

Pembangunan sentra budidaya perikanan disebutnya sebagai sumber ekonomi baru yang ramah lingkungan. Sebab tolak ukur keberhasilnya adalah besaran perputaran ekonomi yang dihasilkan bukan seberapa luas kolam budidaya yang dibangun. Kegiatan di dalamnya bukan hanya budidaya, tapi juga aktivitas jual beli, kuliner, bahkan wisata.

"Perlu membangun sumber-sumber ekonomi baru (di sektor kelautan dan perikanan melalui perikanan budidaya) karena sumber daya alam bisa habis bila terus dieksplorasi. Dan setiap melakukan sesuatu itu harus ada nilai tambahnya, untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk negara," pungkas Trenggono.

 

 

BERITA TERKAIT

Kemenparekraf Sertifikasi Halal Produk Mamin di 3.000 Desa Wisata

NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk…

Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola…

Nilai Impor di Bulan Maret Sebesar USD 17,96 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai impor selama Maret 2024 tercatat sebesar USD 17,96 miliar. Kinerja impor ini melemah 2,60 persen dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Kemenparekraf Sertifikasi Halal Produk Mamin di 3.000 Desa Wisata

NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk…

Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola…

Nilai Impor di Bulan Maret Sebesar USD 17,96 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai impor selama Maret 2024 tercatat sebesar USD 17,96 miliar. Kinerja impor ini melemah 2,60 persen dibandingkan…