Jakarta-Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo meminta kepada masyarakat agar tetap patuh dan tidak kendur dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Hal itu wajib terus didorong meski jutaan dosis vaksin telah tiba di Indonesia. Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menilai pesimis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada tahun ini bisa tercapai, kendati waktu vaksinasi tahap awal telah sesuai dengan skenario pemerintah.

NERACA

"Dengan adanya vaksin ini jangan sampai membuat kita kendur (protokol kesehatan). Vaksin ini harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan," tegas Doni dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (12/1).

Dia mengungkapkan, tidak benar jika seseorang sudah divaksinasi bisa abai protokol kesehatan. Sebab protokol kesehatan adalah kesadaran kolektif yang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan seluruh elemen masyarakat. "Hal yang mendasar dan menjadi rekomendasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut merujuk data analisis Satgas Covid-19 bahwa kasus aktif di Tanah Air masih mengalami peningkatan cukup signifikan," ujarnya.

Menurut catatan Satgas, sejak awal November 2020, kasus aktif di Indonesia adalah yang paling rendah, yakni 12,12 persen dengan akumulasi angka 54 ribu orang. Namun dalam dua terakhir pada pekan ke dua bulan Januari 2021, angka kasus naik menjadi lebih dari 123 ribu orang. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan hingga dua kali lipat hanya dalam waktu dua setengah bulan terakhir.

Oleh sebab itu, kunci dari upaya menekan angka kasus adalah dengan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan yakni mendisiplinkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan.

Secara terpisah, ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menilai pesimis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tahun ini bisa tercapai, kendati waktu vaksinasi tahap awal telah sesuai dengan skenario pemerintah. Mengingat, upaya vaksinasi di tanah air akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. "Seperti diketahui, vaksinasi kepada setidaknya 70 persen penduduk atau sekitar 180 juta jiwa akan membutuhkan waktu yang cukup lama," ujarnya seperti dikutip merdeka.com, kemarin.

Dengan demikian, penanggulangan pandemi diyakini masih sangat ditentukan oleh kecepatan pelaksanaan vaksinasi. Pun, kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan juga dinilai penting untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini. "Kalau masyarakat tetap tidak disiplin. vaksinasi bisa menjadi tidak efektif. Penanggulangan pandemi masih membutuhkan waktu yang lama," tutur dia.

Selain itu, pemerintah juga diminta perlu untuk segera meningkatkan pengawasan implementasi protokol kesehatan terhadap seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat maupun dunia usaha. Sebab, saat ini tingkat penularan virus mematikan asal China itu kian mengancam aspek kesehatan masyarakat setelah lemahnya fungsi pengawasan. "Bila itu (pengawasan) tidak terjadi, pertumbuhan ekonomi tetap akan rendah. Target 5% sulit dicapai," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi yang akan dilakukan kepada masyarakat merupakan langkah pendorong dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5% untuk tahun ini. "Kita melihat pada Januari ini atau sepanjang tahun 2021 APBN kita didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 5%,” katanya seperti dikutip Antara, pekan lalu.

Airlangga menjelaskan tiga juta vaksin telah dikirimkan ke berbagai daerah dan diharapkan pertengahan Januari 2021 vaksinasi dapat dilakukan secara bertahap sampai kuartal pertama 2022.

Pelaksanaan vaksinasi yang saat ini masih menunggu BPOM mengeluarkan Emergency Use Authorization maupun MUI mengeluarkan sertifikat kehalalan ini akan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam beraktivitas.

Aktivitas yang meningkat tersebut turut mendorong kegiatan konsumsi dan daya beli masyarakat menjadi lebih bergerak sehingga target pertumbuhan 4,5% sampai 5% untuk tahun ini akan mampu tercapai. "Masyarakat cukup percaya diri untuk melakukan konsumsi. Saat ini confident level itu sudah meningkat. Konsumsi masyarakat sudah bergerak," ujarnya.

Mal dan Resto Terpuruk

Pada bagian lain, pemberlakuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali akan menjadikan pengusaha mal dan restoran semakin terpuruk. Sebab, selama periode ini, jam operasional pusat perbelanjaan/mal dan restoran dibatasi hingga pk. 19.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyayangkan pembatasan jam operasional mal dan restoran yang sampai pk. 19.00 WIB saja. Padahal jam 7 malam disebutnya merupakan salah satu waktu puncak (peak hour) kunjungan ke pusat perbelanjaan. "Jadi dengan pembatasan ini maka pusat perbelanjaan akan kehilangan salah satu waktu puncak (peak hour) kunjungan dari pengunjung," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Menurut perhitungannya, peak hour pada pukul 19.00 WIB memainkan porsi pendapatan yang sangat besar bagi pengelola mal dan restoran, yakni mencapai 60% dari total pemasukan. "Pendapatan dari makan malam untuk restoran dan kafe bisa mencapai 60% dari total pendapatan," ujarnya.

Selain itu, Alphon menyoroti sektor usaha restoran dan kafe juga akan sangat terdampak akibat PSBB ini. Sebab secara aturan hanya boleh melayani makan di tempat (dine in) dengan kapasitas 25% saja.

"Selama ini dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%n saja maka restoran dan kafe masih mengalami defisit, apalagi sekarang dibatasi hanya boleh 25%. Maka sudah dapat dipastikan akan semakin banyak lagi restoran dan kafe yang terpuruk. Dengan pembatasan ini maka restoran dan kafe akan kehilangan bisnis makan malam. " tegas Alphon.

Sejak pemerintah menerapkan kebijakan PPKM di Jawa dan Bali sejak Senin (11/1), berbagai aktivitas ekonomi yang semula sudah mulai aktif terpaksa  harus kembali menyesuaikan diri. Restoran, kafe dan ritel pun harus menelan pil pahit. Tingkat konsumsi yang mulai bergerak kembali mengalami penurunan.

"Dengan adanya PSBB ketat (PPKM) ini, cafe dan ritel ini kembali alami penurunan karena adanya pembatasan jam operasional yang semula sampai jam 9 malam menjadi jam 7 malam," ujar Analis Ibrahim Assuaibi.

Ibrahim menilai PPKM Jawa-Bali ini akan mengindikasikan penurunan tingkat konsumsi masyarakat bakal mengalami penurunan. "Ini mengindikasikan konsumsi masyarakat ini akan berpengaruh," ujarnya.

Sisi lain masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Sehingga dampak PPKM Jawa-Bali tidak akan sama dengan saat penerapan kebijakan PSBB pertama kali pada Maret 2020. Sebab dia melihat pergerakan orang di Jakarta, misalnya masih relatif tinggi. Sehingga tidak akan banyak memengaruhi perekonomian. "PSBB ketat ini akan berpengaruh ke perekonomian tapi tidak terlalu signifikan," ujarnya.

Kecuali, bila kebijakan PPKM ini diperpanjang atau melebihi tanggal 25 Januari 2021. Kondisi ini akan semakin parah bila diterapkan hingga bulan Februari 2021. Bila ini yang terjadi, maka dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama ini akan tumbuh negatif. Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 bisa terkontraksi 1%. bari/mohar/fba