NERACA

Jakarta – Dalam rapat kerja nasional pertanian, Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian Pertanian untuk mengatasi masalah impor dengan membangun Kawasan berskala besar. Penanganan komoditas pangan skala kecil dinilai tidak cukup untuk mengatasi masalah impor. Menurut Presiden, lahan kecil tidak akan memberikan harga yang efisien bagi petani. “Percuma kita punya produksi dikit-dikit, tidak akan berpengaruh dengan impor,” katanya, di Istana Negara Jakarta, Senin (11/1).

Jokowi mengatakan, lahan yang kecil akan membuat biaya pokok produksi menjadi tinggi. Sehingga harga yang ditanam di lahan tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan harga komoditas yang diimpor. Sementara bila menyesuaikan harga dengan harga impor, maka petani akan mengalami kerugian. Hal itu yang disebut Jokowi tidak suksesnya pembangunan pada lahan kecil. "Kalau harga tidak kompetitif, ya akan sulit kita bersaing, sehingga ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas," ujarnya. 

Namun, perluasan lahan bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Perluasan lahan pertanian saat ini sulit dilakukan mengingat terbatasnya jumlah lahan yang masih memungkinkan untuk dipakai untuk kegiatan pertanian dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan efisiensi lahan yang sudah ada, peningkatan kapasitas petani dan revitalisasi alat pertanian serta pabrik-pabrik yang sudah tua.

Menurut Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta, faktor lain yang menyebabkan sulitnya perluasan lahan pertanian terwujud, salah satunya adalah gencarnya industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Industrialisasi dan pembangunan infrastruktur tidak jarang malah harus mengorbankan lahan pertanian.

“Perubahan lain adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia terjadi sangat cepat. BPS memperkirakan populasi Indonesia akan mencapai 319 juta orang di 2045. Jumlah penduduk yang bertambah harus diikuti dengan peningkatan produktivitas pertanian untuk menyediakan pangan untuk mereka, Lahan sifatnya terbatas, namun produktivitas akan bisa terus ditingkatkan.  Peningkatan produktivitas pertanian di lahan yang ada dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas petani, pengembangan bibit berkualitas, maupun penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efisien dan pembaharuan metode tanam,” jelasnya, kemarin.

Penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efisien dan pembaharuan metode tanam sangat erat kaitannya dengan efisiensi produksi. Penelitian yang dilakukan oleh International Rice Research Institute (IRRI) pada tahun 2016 menemukan bahwa rata-rata ongkos produksi beras di Indonesia sekitar Rp 4.079 per satu kilogram beras, 2,5 kali lebih mahal dari Vietnam (Rp 1.679) dan 2 kali lebih mahal dari Thailand (Rp 2.291) dan India (2.306). Biaya produksi beras di Indonesia juga lebih mahal 1,5 kali dibandingkan dengan biaya produksi di Filipina (Rp 3.224) dan China (Rp 3.661).

Studi IRRI juga menunjukkan komponen dari ongkos produksi yang besar ini adalah sewa tanah (Rp 1.719) dan biaya tenaga kerja (Rp 1.115) untuk memproduksi satu kilogram beras tanpa sekam. Produktivitas tenaga kerja yang rendah di Indonesia telah berkontribusi pada rendahnya daya saing sistem usaha tani padi dan telah berkontribusi pada kemiskinan di daerah pedesaan. “Penguasaan teknologi di kalangan petani juga belum menjadi sesuatu yang memasyarakat. Hal ini tentu membutuhkan waktu,” ungkap Felippa.

Revitalisasi alat pertanian dan mesin pengolahan juga penting dilakukan karena hal ini sangat memengaruhi produktivitas pangan. Untuk itu, lanjut Felippa, pemerintah seharusnya mendukung pengembangan teknologi pertanian dan mendorong peningkatan investasi untuk riset dan pengembangan. bari