Presiden Jokowi menurut rencana akan menjadi orang pertama yang siap divaksinasi pada 13 Januari 2021 (besok), ini sekaligus pertanda dimulainya proses vaksinasi nasional bagi rakyat Indonesia. Seperti diketahui sebelumnya pemerintah Indonesia telah menerima 3 juta vaksin Sinovac dan akan datang lagi sekitar 15 juta vaksin pada Januari 2021. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk kegiatan vaksinasi tersebut, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan vaksin asal China itu halal.

Selain Sinovac, pemerintah Indonesia juga berencana menggunakan vaksin pabrikan global lainnya seperti Novavax, Covax, Pfizer, Moderna dan AstraZeneca; selain aktif mengembangkan vaksin Nasional “Vaksin Merah Putih” untuk mengurangi ketergantungan vaksin dunia seperti yang dijelaskan Menristek pada 27 Oktober 2020. Ini sebagai antisipasi ketidakpastian yang tinggi dari pabrikan dunia dan tingginya permintaan dunia menjadi alasannya.

Vaksin Nasional Indonesia “Vaksin Merah Putih” direncanakan untuk mengisi celah ketidakpastian produsen dunia tersebut. Pemerintah membentuk konsorsium vaksin yang beranggotakan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Namun harapan akan vaksin ini terkendala dengan jeda waktu pengembangan dibandingkan dengan pabrikan dunia.

Vaksin Nasional Indonesia masih dalam tahap pengembangan tahap benih vaksin Covid-19, sedangkan beberapa produsen dunia seperti Pfizer, Moderna dan AstraZeneca telah berhasil mengumumkan tingkat keampuhan vaksin mereka. Vaksin nasional akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk siap melakukan vaksinasi. Kemungkinan baru tersedia pada awal tahun 2022 atau tertinggal satu tahun dibandingkan dengan pabrikan dunia. Selain itu, beberapa masalah uji klinis yang muncul dengan produsen dunia seperti yang dialami AstraZeneca beberapa waktu lalu mungkin juga akan dialami oleh vaksin nasional di masa mendatang. Karena itu, ketersediaan urutan waktu vaksin merupakan pertimbangan penting.

Pemerintah Indonesia berencana untuk memvaksinasi 70% penduduk Indonesia dan akan mengggratiskan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini merupakan berita menggembirakan karena manfaat vaksin yang jauh lebih tinggi daripada biayanya. Karena melalui vaksinasi tingkat penyebaran kasus dan kematian diharapkan dapat turun dengan substansial. Nilai manfaat ekonomi dari vaksinasi ini diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp2.100 trilliun yang terdiri dari manfaat nilai jiwa seseorang dan jiwa orang lain terselamatkan, serta nilai pergerakan ekonomi nasional. Sementara biaya vaksinasi diperkirakan tidak lebih dari Rp100 trilliun.

Namun vaksin gratis tidak akan memberi manfaat optimal yang diinginkan jika tidak berhasil mencapai target Herd Immunity. Target imunisasi skala besar adalah risiko lain yang terkait dengan keberhasilan vaksin Covid-19.

Di sisi lain, penerimaan dan keinginan vaksinasi masyarakat juga merupakan ukuran penting yang harus diperhatikan karena tujuan perkiraan populasi sasaran adalah untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Jadi, jika populasi target substansial menurun untuk mendapatkan vaksinasi, maka tujuan imunitas kelompok mungkin tidak tercapai. Warga negara Indonesia mungkin kurang percaya diri untuk menerima vaksin dari negara produsen tertentu. Pemerintah harus memberikan sosialisasi pemahaman yang masif dan persuasif tentang pentingnya vaksin kepada masyarakat, karena terkait perubahan perilaku masyarakat Indonesia ke depan.