Jaksa Agung Ingatkan Jajaran Belum Tangani Tipikor, Siap Dimutasi

NERACA

Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan kepada para kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri yang belum menangani perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) agar mengoptimalkan kinerjanya.

"Masih ditemukan adanya satuan kerja yang belum atau tidak melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi," kata Burhanuddin saat menutup Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Terkait dengan hal itu, Jaksa Agung menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan memberikan tindakan tegas kepada jajarannya yang tidak memenuhi target kinerja.

"Sebagai bentuk komitmen atas instruksi dan arahan yang telah saya buat, saya akan mengambil tindakan tegas berupa evaluasi atas jabatan pada satuan kerja yang sama sekali tidak atau belum ada penanganan perkara tipikor," kata Jaksa Agung kepada seluruh peserta Raker Kejaksaan RI 2020.

Oleh karena itu, kata dia, jangan kaget apabila ada pimpinan satuan kerja, asisten tindak pidana khusus, maupun kepala seksi tindak pidana khusus yang menerima surat mutasi.

Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung mengingatkan kembali tentang pentingnya mewujudkan secara konkret komitmen menyukseskan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo dalam pembukaan raker yang menyatakan bahwa kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah serta wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional.

"Maka, seyogianya harus memahami bahwa capaian pemerintah serta persepsi publik terkait dengan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, ditentukan dan diwarnai oleh baik buruknya kinerja kejaksaan," katanya.

Untuk itu, Jaksa Agung memerintahkan kepada segenap jajaran kejaksaan untuk mendedikasikan seluruh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Selain itu, menjauhi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan mampu memegang amanah yang diberikan kepadanya serta meningkatkan soliditas untuk menciptakan sinergi antarbidang secara koordinatif dan harmonis untuk kesatuan dan sinkronisasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas.

Jaksa Agung yakin dan optimistis melalui ikhtiar tersebut kejaksaan mampu menciptakan penguatan kelembagaan yang lebih baik lagi untuk mendorong kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang terdepan dan role model dalam penegakan hukum, terutama dalam mengawal keberhasilan pemulihan ekonomi nasional dan berkontribusi membawa negara keluar dari krisis. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Ekonomi Digital Perlu Kerangka Hukum Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dinilai memerlukan kerangka hukum persaingan usaha yang dapat menjamin kepastian hukum…

Digugat Konsumen 1,1 Ton Emas, Antam Dinilai Tidak Bersalah

NERACA Jakarta - Pakar hukum perdata bidang kontrak dari Unair Faizal Kurniawan mengatakan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) tidak bertanggung…

KPPU Intensifkan Pemantauan Harga Daging di Sumatera

NERACA Pangkalpinang - Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengintensifkan pemantauan harga daging sapi di lima provinsi di…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Ekonomi Digital Perlu Kerangka Hukum Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air dinilai memerlukan kerangka hukum persaingan usaha yang dapat menjamin kepastian hukum…

Digugat Konsumen 1,1 Ton Emas, Antam Dinilai Tidak Bersalah

NERACA Jakarta - Pakar hukum perdata bidang kontrak dari Unair Faizal Kurniawan mengatakan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) tidak bertanggung…

KPPU Intensifkan Pemantauan Harga Daging di Sumatera

NERACA Pangkalpinang - Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengintensifkan pemantauan harga daging sapi di lima provinsi di…