Oleh: Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Fenomena penemuan seaglider di perairan Pulau Selayar beberapa waktu lalu membuat kegaduhan dan bertebarnya asumsi yang penuh pro kontra di publik. Banyak pengamat dalam dan luar negeri yang menyebutkan benda tersebut berfungsi untuk memata-matai perairan Indonesia. Namun keterangan resmi negara yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono beberapa waktu lalu menyatakan, tidak adanya keterangan negara pembuat dalam benda tersebut dan besar kemungkinannya benda itu digunakan dalam penelitian oseanografi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi (FPIK Unsrat) pernah menerima bantuan Underwater Glider dari Institut Oseanografi China pada 2018. Begitu juga beberapa universitas lainnya di Indonesia juga pernah menjalin kerja sama serupa. Karenanya, perlu ada upaya penyatuan riset maritim yang terkoordinasi satu sama lain.

Peneliti China pernah bercerita, di Indonesia justru sulit mendapatkan izin kerja sama. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara lain yang berada di Asia Tenggara. Dia bilang sangat sulit kapal surveinya mendapatkan izin (riset) di Indonesia. Ketika mereka menjalin kerja sama dengan Indonesia, hanya orangnya saja, kapalnya kapal Indonesia. Berbeda dengan Filipina misalnya. Kapal survei China boleh masuk asalkan ada personel Coast Guard yang ikut di atas kapal untuk mendampingi riset mereka.

Di Indonesia, berdasarkan pengakuan peneliti China, seluruh perizinan riset ada di Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun sayangnya, koordinasi antar lembaga terkadang tidak jelas. Hal ini bisa dilihat dari kasus seaglider kemarin di Selayar. Seharusnya seluruh aparat kita juga mengetahui jika kampus di Indonesia ada yang sedang membuat kerja sama penelitian oseanografi dengan negara lain.

Akibatnya misinformasi ini mengalir deras bak bola panas ke tengah publik dan membuat sentimen terhadap China semakin tinggi. Terlebih ketika ada pengamat Australia ikut angkat bicara soal penemuan itu. Ke depannya hal seperti ini perlu diatur dalam sebuah peraturan yang jelas sehingga ketika ada penelitian bersama, semua institusi mengetahui. Kemenristek, LIPI, BPPT dan termasuk Angkatan Laut sekalipun tidak berjalan sendiri-sendiri, semua harus terkoordinasi.

Kta layak mengapresiasi Kasal terkait konferensi pers yang dilakukan dalam memberikan informasi kepada publik perihal temuan tersebut. Tetapi sangat disayangkan ketika publik sebelumnya telah mempercayai bahwa benda tersebut milik negara tertentu yang digunakan untuk memata-matai perairan kita. Tidak ada yang memberikan informasi dari Kemenristek, LIPI atau BPPT. Hanya Kasal yang memberi keterangan kepada publik walaupun akhirnya menjadi bulan-bulanan publik karena sudah mendapat kesimpangsiuran informasi dari pengamat luar negeri. Entahlah.