Oleh: Amanda Katili Niode, Ph.D.

Manager, Climate Reality Indonesia

Berdamai dengan alam adalah tanggung jawab mutlak abad ke-21 yang harus menjadi prioritas utama bagi semua orang, di mana pun dia berada. Itulah pesan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyambut tahun 2021.

Alam kini semakin murka karena ulah manusia terhadap lingkungannya,  dan ditunjukkan dengan kemarahan yang dilampiaskan melalui gangguan lingkungan global yang terus melanda Bumi. Korban bencana dan pandemi COVID-19 berjatuhan, keanekaragaman hayati terus mengalami kepunahan, dampak pencemaran lebih berbahaya, dan lautan makin memanas. Krisis iklim, kemiskinan, kelaparan dan kesenjangan sosial ekonomi terus meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga bertambah, dan rasa tidak aman menjalar ke mana-mana.

Ketidakadilan menjadi marak karena serangkaian gangguan lingkungan global itu. Berbeda dengan gangguan konvensional, pada kasus global seperti krisis iklim, pencemaran udara, kelangkaan air, dan sampah plastik di lautan, sejumlah negara yang menyebabkan masalah tidak selalu merasakan akibatnya.

Awal tahun 2021 menjadi momentum untuk merenungkan bagaimana pandemi COVID-19 membuktikan bahwa segala sesuatu di Bumi, baik yang hidup maupun tidak, saling terhubung dengan cara tertentu. Adakalanya hubungan itu jelas, dan kadang samar, namun sering kali tidak dapat diukur maupun dilacak.

Kini saatnya untuk mengimbuh ikhtiar dan gairah dalam menjalankan aksi untuk berdamai dengan alam baik dalam kapasitas individu, institusi, korporasi, negara, maupun melalui kemitraan global.

Karena karakteristiknya, penyelesaian masalah lingkungan global memerlukan upaya semua negara di dunia, dan juga berbagai kesepakatan internasional. Diantaranya, Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim dengan Persetujuan Paris, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perdagangan Internasional untuk Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Di Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru saja meluncurkan “The State of Indonesia's Forest 2020” – Status Hutan Indonesia 2020, sebagai dokumen politik yang menggambarkan keadaan hutan dan kehutanan Indonesia. Buku tersebut menjelaskan proses partisipatif dalam mencapai konsensus berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.

Menteri juga mengungkapkan tiga fokus kerja KLHK pada 2021. Pertama, pemantapan Perhutanan Sosial sebagai basis pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberian akses lahan, kesempatan usaha, dan fasilitasi yang terintegrasi. Kedua, pemulihan lingkungan secara sistematis, masif, meluas, dan melembaga. Upaya ini meliputi pemulihan gambut dan mangrove, serta rehabilitasi hutan dengan kerja bersama secara besar-besaran. Ketiga, penyederhanaan bagian elemen masyarakat untuk berusaha menjadi produktif, dengan pengawasan standar, dan penegakan hukum.

Pada dasarnya setiap orang, selaku bagian dari masyarakat, dapat membantu menjaga planet Bumi, dengan mengubah kebiasaan masing-masing dan membuat pilihan yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. Karenanya, PBB mencanangkan “Act Now” (Bertindak Sekarang), kampanye  untuk tindakan perorangan dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai SDGs melalui aplikasi ponsel bernama AWorld. Sampai tulisan ini diturunkan sudah lebih dari satu juta aksi iklim yang tercatat, dilaksanakan sebilangan orang di seluruh dunia.

Serangkaian tindakan yang bisa dilaksanakan perorangan dapat dimulai dengan 10 hal, yaitu mandi hanya 5 menit, membawa tas belanja sendiri, mengurangi berkendaraan bermotor, mematikan lampu, menggunakan produk lokal, mengonsumsi makanan nabati, mendaur ulang, mengisi ulang dan menggunakan kembali, mencabut colokan listrik tidak terpakai, dan mengikuti fesyen tanpa limbah.

Ambisi utama PBB untuk tahun 2021 adalah membangun koalisi global menuju “net zero emission” pada 2050, yang berarti jumlah emisi karbon penyebab perubahan iklim akibat kegiatan manusia, sama dengan emisi yang diserap melalui berbagai upaya. (W)