NERACA

Jakarta - Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan terdapat sejumlah peluang yang dapat menggairahkan kembali kebangkitan industri properti pada tahun 2021.

"Peluangnya (pertama) adalah bapak Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa akan dilakukan vaksinasi COVID-19 secara gratis untuk 182 juta penduduk. Ini kabar baik bagi kita semua," Wakil Ketua Umum REI Hari Ganie dalam seminar daring di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Selain itu, Hari menambahkan bahwa peluang lainnya adalah pembangunan infrastruktur meningkat sekitar 47 persen, di mana pembangunan infrastruktur masa pandemi dan kondisi resesi saat ini tidak berhenti namun terus bergulir.

Sejumlah kebijakan di sektor properti, lanjutnya, turut membuka peluang kebangkitan sektor properti di tahun 2021, seperti pemulihan ekonomi dengan adanya penurunan suku bunga Bank Indonesia BI7DRR 3,75 persen.

Kemudian, penurunan suku bunga KPR/KPA dan kenaikan kredit properti, anggaran FLPP rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) meningkat, dan relaksasi properti menengah atas.

Peluang lainnya, ujar dia, yakni pemulihan daya beli pencari rumah pertama dan investor, kemudian pasokan pengembang perumahan mengalami peningkatan lewat produk atau klaster baru perumahan.

Wakil Ketua Umum REI itu juga berharap implementasi UU Cipta Kerja melalui sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang pro duni usaha, bisa jadi peluang untuk membangkitkan sektor properti.

Kendati demikian, Hari Ganie juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang kemungkinan dihadapi pasar properti pada 2021, seperti pandemi yang tidak tertangani dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Masih terdapat bayang-bayang resesi ekonomi sampai dengan perubahan gaya hidup konsumen dalam mencari rumah juga diperkirakan dapat menjadi tantangan sektor properti di tahun 2021.

Bank Tanah Dikerjasamakan dengan Pengembang

Kemudian REI mengusulkan bank tanah bisa dikerjasamakan dengan pengembang perumahan. Hari mengatakan kerja sama tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan kewajiban menyediakan hunian yang berimbang.

Selain itu REI juga melihat terdapat beberapa hal yang sudah sangat baik terkait UU Cipta Kerja, seperti PP mengenai tata ruang yang banyak sekali perkembangannya."Lebih cepat, lebih ada kepastian, dibentuknya forum penataan ruang sehingga asosiasi dapat terlibat dalam memberikan masukan berkaitan dengan tata ruang," kata Hari.

Wakil Ketua Umum REI itu menambahkan bahwa peninjauan tata ruang bisa lebih cepat, tidak perlu lagi menunggu lama tapi pada saat memang dibutuhkan.

"Di samping itu mengenai tanah telantar, definisinya dalam UU Cipta Kerja tidak kaku lagi seperti sebelumnya. Dengan demikian tanah telantar memang betul-betul yang tidak memiliki itikad baik dan aktivitas sosial di lapangan sehingga ditelantarkan begitu saja tanahnya memang pantas untuk dikategorikan sebagai tanah telantar," katanya.

Sebelumnya REI menilai pembentukan bank tanah yang diamanahkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat menjamin ketersediaan lahan bagi pembangunan kawasan perumahan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa manfaat bank tanah tidak hanya digunakan untuk kepentingan umum semata, namun juga kepentingan sosial seperti perumahan rakyat. Imbasnya biaya pembangunan rumah di perkotaan bisa menjadi lebih murah.

Menurut dia, pihaknya menginginkan agar aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) bank tanah dalam UU Cipta Kerja segera dibuat. Dirinya melihat untuk di properti hal tersebut positif, misalnya bank tanah ini memuat juga soal ketentuan bagi perumahan rakyat.

REI menaruh harapan yang besar pada UU Cipta Kerja untuk bisa mendorong sektor properti di Indonesia. Apalagi industri perumahan dan properti mempunyai efek berganda yang sangat besar terhadap 175 industri ikutan lainnya, serta berkontribusi besar terhadap pajak pusat dan daerah. Mohar/Ant