Menunggu Belanja Masyarakat

Indikasi belum adanya perbaikan konsumsi masyarakat menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), terlihat pada pola konsumsi pengunjung yang berbelanja ritel modern. Kita melihat tipikal masyarakat yang berbelanja di ritel modern terbagi menjadi dua. Mereka yang berada di kelas ekonomi menengah atas dan kelas ekonomi menengah. Dari berbagai kesempatan, jelas kondisi masyarakat kelas ekonomi lemah kehilangan daya beli karena beberapa hal, salah satunya berkurangnya pendapatan.

Sementara itu, mereka yang berada di kelas ekonomi menengah masih menahan diri untuk berbelanja. Sebagai kelompok yang dianggap memiliki pemahaman edukasi yang lebih baik, mereka jadi lebih berhati-hati saat berbelanja. Di tengah ketidakpastian ini, mereka hanya berbelanja kebutuhan pokok saja.

Indikasi tersebut ternyata sesuai dengan data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengungkapkan saat ini, pertumbuhan kredit masih sekitar 1%, sementara untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) pertumbuhannya cukup tinggi, sekitar 11%. Ini menunjukkan fakta kebanyakan masyarakat menengah ke atas ataupun korporasi saat ini kelebihan cash. Karena ekspansi juga berkurang ya dan  belum pulihnya minat belanja mereka.

Selain itu, kebijakan PSBB di beberapa kota besar juga ikut memengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke ritel modern. Saat PSBB kunjungan masyarakat hanya 1-15% dari kondisi normal. Sementara saat masa PSBB transisi kunjungan masyarakat ke ritel modern menjadi 25% dari kondisi normal. Jelas, Pembatasan Sementara Berskala Besar (PSBB) juga andil mengganggu dan menahan orang untuk berbelanja.

Memang untuk mengatasi melemahnya konsumsi masyarakat, Pemerintah berencana memperpanjang berbagai program subsidi bantuan dalam upaya pemerintah mengatasi kontraksi ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satunya program Kartu Prakerja akan diperpanjang hingga 2021.

"Terkait program KUR ataupun subsidi lainnya, nanti kita akan lanjutkan di Kuartal pertama di tahun 2021 jadi dengan demikian support daya beli tetap di 2021, baik itu subsidi KUR maupun terkait dengan kartu pra kerja akan memberikan nafas bagi masyarakat untuk menjaga daya beli yang ada," kata Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto, dalam Talkshow BNPB, belum lama ini.

Pemerintah sudah mempersiapkan jumlah stimulus untuk tahun depan sama dengan tahun ini temanya, yakni untuk prioritas Kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, korporasi dan juga kementerian dan Lembaga. "Di mana keseluruhan program itu diharapkan bisa menjaga daya beli dan kita juga sudah melihat bahwa beberapa program terkait dengan pemulihan ekonomi," ujarnya.

Meskipun pertumbuhan perekonomian di kuartal III-2020 ini terkontraksi minus 3,49%, namun pertumbuhan di kuartal III ini mengalami perbaikan sebab secara kuartal to kuartal ada kenaikan sebesar 5,05% dengan demikian rock bottom sudah dicapai di kuartal II-2020.

Jadi, walaupun secara konservatif pertumbuhan ekonomi kuartal IV diprediksikan minus 1,6% sampai dengan positif 0,6%, berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah seluruhnya sudah berada dalam jalur yang benar (on right track).

"Kita ketahui kesembuhan dari Covid-19 sudah 84%, kemudian juga tingkat kematian masih sedikit di atas nasional di atas global dan kita melihat bahwa baik penanganan Covid maupun pemulihan ekonomi dilakukan dengan gas rem yang seimbang," ujar Airlangga.

Optimisme pemerintah tersebut juga diperkuat lagi pernyataan Presiden Jokowi, yang meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mempercepat membelanjakan angggarannya sebelum berakhirnya tahun 2020. Dengan demikian, kondisi Indonesia segera lepas dari jerat resesi semakin terlihat sejak kuartal tahun ini.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…