Akademisi: Ekonomi Indonesia Menuju Perbaikan

NERACA

Jakarta - Akademisi yang juga ekonom senior UI Chatib Basri mengatakan, perekonomian Indonesia menuju arah perbaikan dan diprediksi masuk zona positif pada triwulan pertama 2021 karena didukung belanja pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, salah satunya untuk perlindungan sosial.

“Jadi akan ada perbaikan tapi polanya agak relatif lambat,” katanya dalam Mandiri Webinar Series di Jakarta seperti dikutip Antara, kemarin (3/12).

Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu mengatakan perbaikan sudah ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi RI dari sebelumnya minus 5,32 persen pada kuartal kedua sebagai titik terendah, menjadi minus 3,49 persen pada kuartal ketiga.

Anggota Dewan Penasehat Bank Dunia ini menambahkan pada kuartal IV-2020, pertumbuhan ekonomi RI diproyeksi terus membaik namun masih berada pada teritori negatif hingga mendekati nol. Sehingga pola pertumbuhan ekonomi RI, lanjut dia, menyerupai logo sepatu Nike, asalkan tidak ada gelombang kedua kasus Covid-19. Adapun perlambatan itu, kata dia, disebabkan karena pandemi masih akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi 2021.

Alokasi perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah dinilai mampu mendorong konsumsi masyarakat khususnya ekonomi bawah atau masyarakat miskin untuk kebutuhan esensial seperti makanan. Namun, berbeda dengan masyarakat ekonomi menengah ke atas, kata dia, yang mengurangi konsumsi hingga 40 persen khususnya untuk barang-barang nonesensial di antaranya perjalanan wisata.

Chatib menambahkan kelompok ekonomi masyarakat menengah ke atas, berbelanja untuk kebutuhan lain di antaranya memenuhi hobi dan olahraga. “Yang dilakukan mendorong kelompok miskin tetap bisa belanja dengan bansos dan mendorong menengah atas supaya belanja. Masalahnya menengah atas itu merasa nyaman kalau dia belanja, butuh mobilitas tinggi misalnya jalan-jalan,” katanya.

Kemudian, menurut dia, perlunya mendorong penjaminan kredit kepada pelaku usaha pada 2021 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai imbas pandemi COVID-19."Kebijakan sudah ada, tinggal implementasi dilakukan dan dibuat aturannya sederhana," katanya.

Dia menjelaskan penjaminan kredit akan ditanggung 80 persen oleh pemerintah dan sisanya oleh perbankan. Menurut dia, penjaminan kredit kepada pelaku usaha akan mendorong perbankan lebih percaya diri menyalurkan kredit di tengah pandemi, sehingga dunia usaha memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Namun, dia menekankan agar produksi dunia usaha itu terserap, pemerintah didorong memperluas stimulus bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat pendapatan menengah ke bawah agar mendorong permintaan.

Dengan adanya permintaan, maka pelaku usaha akan melakukan investasi yang pendanaannya salah satunya bersumber dari perbankan."Jika konsumsi rumah tangga didorong dengan diberikan BLT, permintaan ada, maka investasi naik," ucapnya.

Dia juga menambahkan cara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong investasi atau ekspansi bisnis pelaku usaha. Dengan begitu, maka perusahaan akan merekrut tenaga kerja, sehingga mendorong mereka memiliki daya beli.

Namun, mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir, lanjut dia, maka pelaku usaha diyakini enggan melakukan ekspansi bisnis mengingat kapasitas usaha yang dibatasi terkait PSBB, misalnya restoran yang harus menerapkan jaga jarak dan tidak melebih 50 persen ruangan.

"Restoran misalnya (kapasitas) maksimal 50 persen, tidak mungkin 100 persen. Akibatnya, jika skala bisnis tidak dapat tapi biaya over head, dia harus bayar sama, risikonya tidak untung," katanya.

Pemerintah telah mengalokasikan penjaminan kredit yang masuk dalam kelompok dukungan kepada sektor UMKM pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Pagu anggaran dukungan UMKM ini mencapai Rp114,81 triliun dari total keseluruhan PEN mencapai Rp695,2 triliun. Untuk tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN mencapai Rp372,3 triliun. mohar

 

 

BERITA TERKAIT

PEDAGANG ANCAM MOGOK JUALAN TIGA HARI - Harga Daging Sapi Melesat Sangat Tinggi

Jakarta-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengungkapkan berbagai alasan dari rencana mogok jualan para pedagang daging…

Pemerintah Diminta Kaji Kembali Kenaikan Tarif Tol

NERACA Jakarta – Mulai 17 Januari lalu, beberapa ruas tol mengalami penyesuaian tarif diantaranya Tol JORR ruas E1, E2, W2U,…

KOMITMEN USAHA PMA, PMDN DAN UMKM RP 1,5 TRILIUN - Jokowi: Kemitraan Investor Besar dan UMKM Diperluas

Jakarta-Presiden Jokowi berharap kerja sama kemitraan antara investor besar dan kalangan UMKM terus ditingkatkan dan diperluas, seiring dengan laporan Badan…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

PEDAGANG ANCAM MOGOK JUALAN TIGA HARI - Harga Daging Sapi Melesat Sangat Tinggi

Jakarta-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengungkapkan berbagai alasan dari rencana mogok jualan para pedagang daging…

Pemerintah Diminta Kaji Kembali Kenaikan Tarif Tol

NERACA Jakarta – Mulai 17 Januari lalu, beberapa ruas tol mengalami penyesuaian tarif diantaranya Tol JORR ruas E1, E2, W2U,…

KOMITMEN USAHA PMA, PMDN DAN UMKM RP 1,5 TRILIUN - Jokowi: Kemitraan Investor Besar dan UMKM Diperluas

Jakarta-Presiden Jokowi berharap kerja sama kemitraan antara investor besar dan kalangan UMKM terus ditingkatkan dan diperluas, seiring dengan laporan Badan…