Kenali Budaya, Kuasai Perdagangan

Oleh: Sarwani

Pengamat Kebijakan Publik

Jalan perdagangan internasional dibuka lebar-lebar oleh pemerintah melalui perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), satu perjanjian perdagangan terbesar di dunia di luar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sedikitnya 15 negara tergabung dalam RCEP. Mereka adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapore, Thailand, Vietnam, Australia, China, Jepang, Korea, New Zealand, dan Laos. India batal menandatangani perjanjian.

RCEP menguasai 30,2 persen total produk domestik bruto dunia, 29,8 persen investasi asing langsung (FDI) global, meliputi 2,1 miliar orang atau 29,6 persen populasi dunia, 27,4 persen perdagangan global, sedikit di bawah EU-27 sebesar 29,8 persen.

Perjanjian ini bak sebuah jalan tol yang memperlancar arus barang. Ia bisa digunakan untuk membawa barang keluar rumah Indonesia, atau sebaliknya membuka akses barang dari luar untuk masuk ke rumah Indonesia. Tinggal nanti dihitung seberapa banyak yang keluar dan seberapa banyak yang masuk setelah ‘jalan tol’ ini jadi.

Ada peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia dari perjanjian tersebut. Seberapa besar peluang itu, nyaris tanpa batasan sepanjang produk dari Tanah Air diterima oleh konsumen di negara lain yang juga menjadi anggota RCEP.

Indonesia tentu harus bisa memanfaatkan peluang di RCEP. Kalau Indonesia tidak ikut andil dalam perjanjian tersebut, maka tidak akan beranjak kemana-mana. Negara pesaing sudah berlari kencang, Indonesia masih sibuk mencari cara untuk berlari.

Namun peluang tidak akan berarti apa-apa jika Indonesia tidak mampu meraihnya. Sekalipun RCEP menawarkan banyak keuntungan, ia tidak datang sendiri. Indonesia harus melakukan mitigasi dengan cepat.

Mitigasi dilakukan terhadap empat hal yang kerap menjadi batu sandungan dalam perdagangan dan investasi. Pertama, jarak budaya. Secara umum, perbedaan budaya antarnegara mengurangi pertukaran ekonomi. Budaya mengacu pada norma-norma masyarakat, kepercayaan umum, dan kebiasaan.

Jarak budaya mengacu pada perbedaan berdasarkan bahasa, norma, identitas nasional atau etnis, tingkat kepercayaan, toleransi, rasa hormat terhadap kewirausahaan dan jejaring sosial, atau kualitas spesifik lainnya.

Beberapa produk memiliki identitas nasional yang kuat, seperti mobil Proton Malaysia. Pemasaran kendaraan tersebut bisa bermasalah jika terjadi konflik antara Malaysia dan mitra dagangnya. Bisa juga satu produk ditolak karena tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah di satu negara terhadap barang tersebut. Makanan rekayasa genetika (GMO) umumnya diterima di Amerika Utara tetapi sangat diremehkan di Eropa Barat.

Jarak budaya seperti itu untuk GMO akan membuat produk seperti jagung GMO lebih mudah dijual di Amerika Serikat, tetapi sangat sulit menjualnya di Eropa. Begitu juga dengan masyarakat China yang tidak suka dengan minuman gelap, sehingga menyulitkan Coca Cola merambah pasar Negeri Panda.

Kedua, jarak administrasi pemerintahan. Alur perdagangan bilateral menunjukkan bahwa negara-negara yang secara administratif serupa melakukan perdagangan jauh lebih banyak satu sama lain. Jarak administratif mengacu pada sejarah ikatan pemerintahan, seperti antara India dan Inggris. Ini masuk akal karena mereka memiliki jenis hukum, peraturan, lembaga, dan kebijakan yang sama.

Jika perbedaan administratif antarnegara terlalu besar maka sulit menyulam hubungan perdagangan — baik di tingkat nasional atau perusahaan. Ini juga dapat merujuk pada tingkat dan sifat keterlibatan pemerintah pada satu industri versus industri lain. Pertanian, misalnya, disubsidi di banyak negara, dan ini menciptakan kondisi serupa. (W)

BERITA TERKAIT

Jaga Ketahanan Ekonomi

Oleh: Agus Santoso Staf Khusus Menkop Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan   Dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi nasional, Kementerian…

Wakaf Uang dan Pembiayaan Pembangunan

Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Dalam terminologi dakwah Islam ada istilah yang cukup populer yakni dakwah bil hal, dakwah dengan…

Kualitas Debitur Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Istilah non performing financing (NPF) dalam lembaga keuangan syariah sering disebut dengan pembiayaan…

BERITA LAINNYA DI

Jaga Ketahanan Ekonomi

Oleh: Agus Santoso Staf Khusus Menkop Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan   Dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi nasional, Kementerian…

Wakaf Uang dan Pembiayaan Pembangunan

Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Dalam terminologi dakwah Islam ada istilah yang cukup populer yakni dakwah bil hal, dakwah dengan…

Kualitas Debitur Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Istilah non performing financing (NPF) dalam lembaga keuangan syariah sering disebut dengan pembiayaan…