Jakarta-Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 3% pada 2021 mendatang. "Dengan segala perkembangan global maupun domestik, kita perkirakan perhitungan di 2020 minus 1,35%, dan tahun 2021 itu 3%,” ujar Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam webinar proyeksi ekonomi Indonesia 2021, Senin (23/11).

NERACA

Tauhid mengakui pandemi Covid-19 masih menghantui kelas menengah untuk melakukan konsumsi. Begitu juga laju kredit perbankan diprediksi hanya mencapai 5% hingga 6% dari prediksi normal 9-11% disebabkan permintaan yang belum normal.

"Wajar Bank Indonesia kemarin menurunkan suku bunga menjadi 3,75% untuk antisipasi penurunan laju kredit, sekarang pertumbuhan di bawah 1% bahkan September 0,28%, ini harus ditingkatkan," ujarnya.

Khusus inflasi di tahun 2021, menurut proyeksi Indef akan menyentuh sekitar 2,5% dari yang normalnya 3 persen. Hal ini dikarenakan program pemulihan ekonomi masih belum terlaksana dengan optimal dan daya beli masyarakat masih terbatas. Untuk suplai pangan dan kebutuhan pokok, menurut dia, tidak ada masalah berarti.

Pada tahun depan juga, nilai tukar Rupiah diprediksi masih melemah di level Rp14.800 per US$, ini didasarkan pada situasi ketidakpastian global dan program pemulihan ekonomi yang berjalan lambat sehingga tingkat investasi turut melambat. Tingkat indikator risiko investasi (CDS) yang masih volatile juga mempengaruhi hal ini.

"Ke depan, Joe Biden juga akan membawa ekonomi Amerika Serikat membaik dan tentu saja diprediksi dolar akan menguat bukan hanya di pasar keuangan tapi secara riil. Jadi tahun depan, nilai tukar kita nampaknya akan melemah sedikit," ujarnya.

Selain itu, Tauhid memprediksi tingkat kemiskinan Indonesia pada 2021 akan naik seiring dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. Menurut perhitungan Indef, tingkat kemiskinan akan bertambah 10,5% pada 2021. Masyarakat miskin diproyeksi bertambah sekitar 1 juta jiwa, sehingga total masyarakat miskin diperkirakan mencapai 28,37 juta jiwa.  "Asumsinya, program pemulihan ekonomi nasional tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin," ujarnya.

Lebih lanjut, tingkat pengangguran juga akan semakin meningkat. Indef memprediksi jumlah pengangguran akan bertambah 3,6 juta jiwa, menjadi 10,4 juta jiwa pada 2021 dengan persentase 7,8% dari 4,99%. Rinciannya berasal dari 2,5 juta angkatan kerja baru yang tidak terserap optimal dan 1,1 juta angkatan kerja yang masih belum terserap akibat dampak Covid-19.

Adanya penambahan pengangguran ini membuat angka kemiskinan naik di atas 2 digit. Menurut Tauhid, program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah khususnya dalam jaring perlindungan sosial harus dievaluasi kembali. "Ini cukup kita perlu kritisi, meskipun ada beberapa program seperti Kartu PraKerja, ternyata tidak cukup mampu menahan laju pengangguran kita," ujarnya.

Dukungan Program PEN

Meski demikian, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memperkirakan sebanyak 3,43 juta orang selamat dari kemiskinan berkat dukungan perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Dari beberapa data dan perhitungan kami, diperkirakan 3,43 juta orang itu terselamatkan dari kemiskinan karena program perlindungan sosial," ujar Kepala Pusat Kebijakan APBN  BKF Ubaidi Socheh Hamidi, kemarin.

Artinya, perlindungan sosial mampu menekan angka kemiskinan menjadi 9,69% dari persentase akibat Covid-19 sebelumnya yang diperkirakan mencapai 10,96%. Dia menjelaskan, realisasi perlindungan sosial program PEN mencapai Rp193,07 triliun atau 82,4% dari pagu Rp234,33 triliun hingga 18 November 2020.

Sejumlah program dalam perlindungan sosial sudah terserap hampir 100% di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras dan kartu prakerja dalam kelompok perlindungan sosial. "Perlindungan sosial yang realisasinya sudah 82,4% mampu menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin," ujarnya.

Dalam paparannya, Ubaidi juga mengungkapkan program PEN juga mendorong unit usaha baru yakni kategori orang berusaha yang dibantu buruh/karyawan tidak tetap, naik 1,13 juta pelaku usaha berkat dukungan kepada UMKM.

Tak hanya itu, program PEN juga mendorong orang yang berusaha sendiri naik 40 ribu orang. Dalam program PEN, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk dukungan UMKM sebesar Rp114,81 triliun dan hingga 18 November 2020 sudah terserap sebesar Rp96,61 triliun atau 84,1% dari pagu.

Adapun bantuan UMKM itu di antaranya berupa subsidi bunga kepada 20,4 juta debitur, penjaminan kredit UMKM kepada 246,6 ribu debitur, diskon listrik/pembebasan biaya 31,4 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM.

Selain itu, juga dalam bentuk pembiayaan investasi kepada 101 ribu UMKM dan bantuan usaha mikro kepada 9,32 juta penerima. "Jadi indikasi usaha menengah besar menurun, beralih menjadi UMKM," ujarnya.

Namun Indef memprediksi, serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya mencapai 67,8% hingga akhir 2020. Perkiraan ini didasarkan pada realisasi PEN yang masih rendah, di bawah 60% hingga November 2020.

"Kami perkirakan di tahun 2020 itu tidak bisa terserap habis, kurang lebih hampir 67,8 % dan ini menjadi catatan ketika memang semua berharap bahwa PEN bisa menyelesaikan masalah dari pemulihan ekonomi," ujar Tauhid.

Menurut dia, gelontoran anggaran PEN masih kurang efektif untuk mendorong konsumsi yang tengah alami penurunan. Artinya, kebutuhan ekonomi masyarakat masih lebih tinggi namun nilai bantuan yang digelontorkan tidak setara. Hal ini lah yang membuat anggaran PEN diproyeksi masih tersisa 30-an persen.

Pada kesempatan yang sama, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, penyerapan anggaran PEN telah mencapai 58,7% per 18 November 2020, dari pagu anggaran Rp695,2 triliun. Bantuan di klaster Perlindungan Sosial sudah tersalur 82,4% atau Rp193,07 triliun. Beberapa program di sisi permintaan (demand side), sudah terserap 100%.  "Kita lihat ada PKH bantuan beras dan Kartu Prakerja, dan di sisi supply baru tersalur, terutama untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang baru kita berikan pertengahan tahun," ujarnya.

Ubaidi mengakui, memang masih terdapat beberapa program PEN yang penyalurannya rendah seperti subsidi gaji guru honorer dan subsidi kuota Kemendikbud. "Ini kan karena didesain ketika memasuki triwulan ke-3, mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa ter-disbure secara maksimal," ujarnya. bari/mohar/fba