Ketua KPK Minta Civitas Akademika Berkontribusi Cegah Korupsi

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta civitas akademika dapat berkontribusi positif dalam pencegahan korupsi.


Hal tersebut dikatakan Firli saat memberikan sambutan dalam acara Anti-Corruption Summit (ACS) ke-4 Tahun 2020 yang bertemakan "Quo Vadis Pemberantasan Korupsi" digelar secara virtual melalui akun Youtube KPK, Rabu (18/11).


"Melalui tema tersebut, Anti-Corruption Summit ke-4 Tahun 2020 dapat memberikan gambaran arah ke depan bagi para stakeholder pemberantasan korupsi, khususnya civitas akademika untuk semakin berkontribusi positif dan bersinergi dalam pencegahan korupsi berbasis perguruan tinggi," kata Firli.


Lebih lanjut, ia menyatakan alasan tema "Quo Vadis Pemberantasan Korupsi" dipilih karena sejalan dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi baik pada upaya pemberantasan korupsi maupun dengan upaya adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak pandemi COVID-19.


"Untuk itu, melalui Anti-Corruption Summit tahun ini kita bersama menjawab pertanyaan pada tema tersebut, inovasi dan pendekatan baru apa yang bisa ditetapkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi agar akademisi dan mahasiswa tetap menjadi poros gerakan pemberantasan korupsi yang efektif, berdaya guna, dan berhasil guna," kata Firli.


Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa KPK tetap berkomitmen dan bekerja keras memberantas korupsi.


"Antara lain korupsi terkait dengan bisnis, korupsi terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi yang terkait dengan politik, korupsi terkait dengan pelayanan publik, dan korupsi terkait dengan Sumber Daya Alam," ujar dia.


Selain itu, kata dia, berdasarkan kajian dan pengalaman empiris terkait dengan sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi maka pimpinan KPK periode 2019-2024 beserta insan KPK merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang merupakan "core business" KPK ke dalam tiga strategi atau pendekatan.


Pendekatan pertama adalah pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan kedua adalah pendekatan pencegahan, dan pendekatan ketiga adalah pendekatan penindakan secara tegas.


Firli menyatakatan pendekatan pendidikan masyarakat dilaksanakan agar masyarakat paham tentang tindak pidana korupsi dan menimbulkan perlakukan masyarakat yang tidak ingin melakukan korupsi.


"Melalui pendekatan pendidikan masyarakat, KPK akan membangun ahli pembangun integritas dan juga penyuluh antikorupsi. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan jejaring pendidikan baik formal maupun nonformal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi," tuturnya.


Berikutnya adalah pendekatan pencegahan dilakukan dengan cara perbaikan sistem."Karena kita mengetahui perilaku korupsi juga disebabkan karena sistem apakah itu sistemnya gagal, sistemnya buruk ataupun sistemnya lemah. Maka diperlukan untuk upaya-upaya pencegahan dalam rangka perbaikan sistem sehingga tidak terjadi korupsi karena tidak ada peluang dan tidak ada kesempatan melakukan korupsi," kata Firli.


Terakhir adalah pendekatan penindakan. Ia menegaskan lembaganya tetap melakukan penindakan untuk menindak tegas para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Dengan tujuan agar para pelaku korupsi takut melakukan korupsi dan timbulnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan korupsi," ucap dia.


Diketahui sejak 2016, KPK bersama mitra perguruan tinggi menyelenggarakan Anti-Corruption Summit yang merupakan konferensi puncak kegiatan kerja sama KPK dengan perguruan tinggi.


Anti-Corruption Summit kemudian menjadi forum konsolidasi gerakan pemberantasan korupsi berbasis perguruan tinggi, media berbagi "best practice", evaluasi serta penyusunan rencana kolaborasi perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pelaku Usaha Minta Kebijakan ODOL Ditunda Hingga 2025

NERACA Jakarta - Pemerintah menetapkan pelarangan angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load atau ODOL yang direalisasikan melalui…

Ketua Ombudsman RI Bicara Penyadapan Hakim - Saat Diuji Jadi Calon Anggota KY

NERACA Jakarta - Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021 Amzulian Rifai membicarakan soal penyadapan hakim saat diuji kepatutan dan kelayakan (fit…

KPK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Papua - Melalui Aplikasi JAGA

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal implementasi rencana aksi pencegahan korupsi oleh masyarakat Papua melalui aplikasi JAGA. Rencana…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Pelaku Usaha Minta Kebijakan ODOL Ditunda Hingga 2025

NERACA Jakarta - Pemerintah menetapkan pelarangan angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load atau ODOL yang direalisasikan melalui…

Ketua Ombudsman RI Bicara Penyadapan Hakim - Saat Diuji Jadi Calon Anggota KY

NERACA Jakarta - Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021 Amzulian Rifai membicarakan soal penyadapan hakim saat diuji kepatutan dan kelayakan (fit…

KPK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Papua - Melalui Aplikasi JAGA

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal implementasi rencana aksi pencegahan korupsi oleh masyarakat Papua melalui aplikasi JAGA. Rencana…