Jakarta-Presiden Jokowi yakin para pengusaha domestik dan internasional akan merasakan dampak positif serta berbagai potensi dan insentif dari kebijakan baru UU Cipta Kerja. "Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha," ujarnya di hadapan sejumlah kepala negara dan CEO global dalam APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual, Kamis (19/11).

NERACA

Presiden berharap, UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Jokowi mengajak para pihak di forum APEC memanfaatkan peluang dari UU itu. "Untuk itu, saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pacific untuk memanfaatkan peluang dari UU Omnibus Law yang baru saja disahkan ini," ujarnya.

Presiden percaya bahwa peluang dan kesempatan di tengah pandemi ini masih terbuka luas, memimpin Indonesia untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum reformasi struktural secara luar biasa.

"Kami membenahi regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit ini sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi pelaku bisnis dan bagi investor dengan cara-cara baru," ujarnya.

Beberapa waktu lalu Indonesia telah mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang. Hal tersebut tak lain bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM.

Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas melalui undang-undang tersebut. Selain itu, rantai birokrasi perizinan yang berbelit juga dipotong dan pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi diberantas dengan tetap mengutamakan komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

"Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat," ujar Jokowi.

Penyederhanaan tersebut membuat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi tidak diperlukan lagi. Para pelaku usaha tersebut kini dapat langsung menjalankan usaha dengan hanya melakukan pendaftaran saja. Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk membantu dan mengembangkan potensi usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Pemerintah juga akan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui online single submission yang berimplikasi pada pencegahan pungutan liar dan korupsi yang semakin kuat.

"Ketiga, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah. Pembentukan Perseroan Terbatas atau PT dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas. Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi di kawasan-kawasan tersebut.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah juga membentuk lembaga sovereign wealth fund dan melindungi sekaligus meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk di antaranya ialah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.

"Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksana itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan," ujarnya.

"Mari bersama-sama bangkit dan bekerja sama untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kawasan, serta segera melakukan lompatan-lompatan kemajuan untuk kejayaan perekonomian di kawasan," tegas Presiden.

Peraturan Pelaksanaan

Secara terpisah, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan UU Cipta Kerja banjir pujian dari berbagai Lembaga internasional, yang dianggap sebagai sebuah reformasi besar yang menjadikan Indonesia akan semakin kompetitif.

"Apresiasi atas undang-undang Cipta kerja juga datang dari berbagai lembaga internasional undang-undang Cipta kerja ini dianggap sebuah reformasi besar yang menjadikan Indonesia akan semakin kompetitif di pasar internasional maupun di dalam pasar domestik," ujarnya dalam acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Perpajakan, kemarin.

Salah satunya apresiasi dari Bank Dunia yang menyebut UU Cipta Kerja merupakan reformasi yang paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan. "Dengan adanya revisi UU terkait investasi dan menghapus diskriminasi terhadap FDI dalam UU Sektoral akan mendorong investasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan," ujarnya.

Selain itu, Bank Dunia juga mengatakan UU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan perdagangan dengan membuat impor-ekspor lebih mudah, diantaranya menghapus lisensi impor ekspor dan registrasi importir eksportir, akan mengurangi biaya dan ketidakpastian perdagangan.

Sebagai contoh Bank Dunia menyebutkan untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk setiap lisensi impor memerlukan biaya sekitar 6 sen untuk setiap dolar impor. Dia menegaskan penyusunan undang-undang Cipta kerja ini merupakan jembatan antara program mitigasi dampak penanganan Covid-19 dan program reformasi struktural Pemerintah Indonesia.

"Selain menjadi jaring penyelamat pasca pandemi undang-undang ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan daya beli masyarakat akan memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam jangka menengah Panjang," ujarnya.

Tidak hanya itu. Pemerintah kini tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang terdiri atas 40 Rancangan PP dan 4 rancangan Perpres. Per hari ini sudah ada 29 RPP yang bisa diakses dan diunduh melalui www.uu-ciptakerja.go.id.

"Per hari ini sudah ada 29 RPP yang sudah bisa diunduh melalui portal resmi undang-undang Cipta kerja, ini kami berharap pada akhir bulan ini semuanya bisa diunduh melalui portal Cipta kerja oleh seluruh masyarakat," kata Susiwijono seperti dikutip merdeka.com.

Susiwijono mengatakan, penyusunan pelaksanaan ini memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh stakeholder, agar dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan arahan Presiden dan komitmen dari pemerintah semua draft RPP dan RPerpes ini dapat diunduh oleh publik melalui portal UU Cipta kerja yang sudah disiapkan oleh pemerintah. bari/mohar/fba