NERACA

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pokok-pokok Haluan Negara untuk mewujudkan cita-cita mulia tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Tujuan tersebut adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, diperlukan pokok-pokok haluan negara," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Hal itu dikatakan Bamsoet dalam Kuliah Umum di Universitas Pamulang dengan tema "Perlukah Haluan Negara Dihidupkan Kembali" secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta.

Namun dia mengatakan, permasalahannya jika kita cermati lampiran yang terdapat dalam UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Bab Pendahuluan angka 4 dan angka 5.

Dalam Bab Pendahuluan angka 4 dan angka 5 disebutkan dengan tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka tidak ada lagi rencana pembangunan jangka panjang.

"Keleluasaan yang diberikan bagi calon presiden-calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye justru berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan presiden-wakil presiden ke masa jabatan presiden-wakil presiden berikutnya," ujarnya.

Dia menjelaskan, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya perencanaan pembangunan antar daerah, serta antara daerah dan pusat.

Untuk itu menurut dia ditetapkan sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Dari uraian tersebut, kiranya dapat ditarik kesimpulan awal bahwa kita memang memerlukan penjabaran lebih lanjut dari cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka," katanya.

Karena itu menurut dia, sebenarnya perdebatan menghadirkan pokok-pokok haluan negara bukan terletak pada urgensinya, melainkan terletak pada bentuk hukumnya, lalu apakah perlu diatur dalam bentuk ketetapan MPR, atau cukup undang-undang, atau ada alternatif lain.

Bamsoet mengungkapkan, dari serangkaian diskusi yang dilakukan MPR dengan berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan, pada umumnya sependapat bahwa Indonesia memerlukan haluan negara untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, serta integrasi sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Dorongan yang sangat kuat agar MPR kembali memiliki wewenang menetapkan haluan negara, antara lain datang dari Forum Rektor, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu. Ant