NERACA

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Pilkada Serentak 2020 adalah melahirkan kedaulatan rakyat, untuk itu kita tidak boleh berubah dari kesepakatan bahwa seluruh agendanya adalah dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pilkada bukan untuk membelah NKRI, menguatkan liberalisme, menguatkan kedaerahan atau menjalankan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip dasar bahwa pilkada itu rezim pemilu, pemilu rezim reformasi," kata HNW dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (9/11).

HNW menyatakan hal itu, saat hadir secara virtual dalam diskusi yang bertema "Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah" di Bandung.

HNW mengatakan, untuk melaksanakan pilkada yang tidak bertentangan prinsip dasar itu, pimpinan MPR mengusulkan kepada KPU agar membuat ketentuan yang mencantumkan NKRI di dalam visi dan misi calon kepala daerah.

Tujuannya, menurut dia, agar apa yang dilaksanakan atau dijalankan oleh kepala daerah tidak keluar dari Empat Pilar MPR, karena kalau itu sudah dijalankan, berarti tidak keluar dari NKRI.

"Hanya saja Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari atau hari efektif menuju pelaksanaan Pilkada 9 Desember kurang dari satu bulan. Mungkin visi misi NKRI belum tercermin dalam visi misi calon kepala daerah untuk sekarang ini," ujarnya lagi.

HNW berharap pada pemilu yang akan datang masalah tersebut betul-betul diakomodasi, sehingga menjadi rujukan dalam menyusun visi misi calon kepala daerah.

Kalau itu terwujud, menurut dia, diharapkan tidak ada kepala daerah yang mengampanyekan trisila atau ekasila, karena yang kita sepakati adalah Pancasila.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Fraksi PAN MPR RI Ali Taher Parasong mengatakan visi besar pilkada tidak boleh bergeser dari alinea kedua dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Visi besar Indonesia itu ada di alinea kedua, berbunyi, "Dan, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".

"Jangan lupa itu visi Indonesia, jadi pilkada di Papua, di Aceh atau di mana pun dari Miangas sampai Rote itu hanya soal konfigurasi politik kedaerahan. Tetapi visi besar NKRI-nya sesuai visi konstitusi," katanya lagi.

Karena itu, menurut Ali Taher, tujuan visi misi ini adalah untuk membangunkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, "happines for all".

"Kebahagiaan untuk semua, tidak boleh orang per orang, tidak boleh kelompok per kelompok, tapi kebersamaan. Di situlah sebenarnya tugas pemimpin, siapa pun yang terpilih bertugas untuk menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan," ujarnya lagi. Ant