Lindungi Konsumen Dari Transaksi Digital

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono mengungkapkan, niaga elektronik (niaga-el) saat ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus dalam melakukan perlindungan konsumen.

Atas dasar itulah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar bimbingan teknis (bimtek) sumber daya manusia (SDM) penegak pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS PK). Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai langkah dan tindakan sebagai PPNS PK dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan di bidang perdagangan.

“Melalui bimtek PPNS PK ini diharapkan peserta dapat melaksanakan tugas dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang perlindungan konsumen sesuai kewenangan dimiliki,” ucap Veri.

Veri menyampaikan, niaga-el maupun transaksi keuangan digital saat ini menjadi pilihan yang aman dalam mengurangi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Selain transparansi data penjual dan pembeli, data barang dan jasa yang diperjualbelikan, serta keamanan transaksi, dukungan pemerintah terhadap perlindungan konsumen juga diperlukan.

Menurut Veri, hal ini untuk menjaga kemanan pengiriman barang, proses pengembalian barang, dan menjaga layanan purnajual tetap berjalan selayaknya transaksi konvensional. Perlindungan konsumen digital tertuang secara tersirat dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“PPNS PK diberikan kewenangan sebagai penyidik sesuai undang-undang yang dikawalnya. Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat atau konsumen melalui pengawasan barang beredar dan/atau jasa sebagai upaya pencegahan, selain regulasi yang mendukung terhadap konsumen,” jelas Veri.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ojak Simon Manurung menyampaikan, kegiatan bimtek dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Dalam acara ini panitia pelaksana memberlakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat dengan menyediakan masker, pelindung wajah, hand sanitizer, dan sarung tangan,” jelas Ojak.

Disisi lain, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengakui, melalui digitalisasi, pasar bisa menjadi potensi penambah pendapatan pedagang karena mereka bisa menjajakan dagangan secara daring, tanpa batas, dan membuka akses yang dahulu hanya bisa diakses di tempat bernama pasar saja. Sementara, dari sisi pembeli tidak harus pergi ke pasar secara rutin untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena bisa membeli lewat digital.

Digitalisasi, menjadi salah satu inovasi dan prioritas Kemendag agar sektor perdagangan tetap bergairah. Kemendag mendukung terciptanya digitalisasi pasar rakyat guna menjawab kebutuhan masyarakat di era ini, terlebih setelah adanya pandemi Covid-19.

Digitalisasi pasar ini juga sesuai dengan pola-pola perdagangan baru sebagai dampak pandemi Covid-19. Di antaranya, terjadi peningkatan perdagangan daring, penggunaan kurir daring, peningkatan penggunaan cara pembayaran nontunai, dan penurunan mobilitas dan aktivitas sosial di ruang publik.

Untuk itu, perlu disadari bahwa keberlangsungan ekonomi, bisnis, produksi, distribusi, logistik, dan promosi tak lepas dari dukungan inovasi dan peran teknologi.

“Digitalisasi pasar adalah langkah komprehensif yang bermanfaat luas bagi seluruh pihak. Kemendag akan menjadi pihak terdepan yang mewujudkan hal itu sehingga pasar semakin berfungsi sebagai penyokong perekonomian negara,” tegas Jerry.

Lebih lanjut, menurut Jerry, digitalisasi pasar rakyat bertujuan mempermudah proses transaksi, meningkatkan layanan kepada konsumen, mengurangi risiko terjadinya kejahatan, dan memudahkan pendataan, terutama data omzet.

Sedangkan dalam kerangka besar, digitalisasi pasar adalah cara memodernkan pasar sehingga lebih efisien, efektif, dan memuaskan semua pemangku kepentingan. Digitalisasi pasar akan mengoptimalkan kerja pasar, konsumen, para pengusaha dan pedagang, serta fungsi negara dalam bidang ekonomi.

Pasar rakyat merupakan unsur vital bagi perdagangan dan merupakan bagian aktivitas sehari-hari masyarakat. Untuk itu, pola-pola konvensional yang dilakukan di pasar sebelum pandemi harus segera disesuaikan dengan pola-pola kehidupan adaptasi kebiasaan baru.

"Kami meminta pengelola pasar rakyat untuk mengimbau para pedagang dan konsumen agar selalu memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat mendisiplinkan diri dan lebih cerdas dalam melakukan transaksi di pasar rakyat dengan tetap menjaga diri sendiri dari Covid-19," himbau Jerry.

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Mendorong UKM Pernak-Pernik

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terus melanjutkan kerja sama penyelenggaraan In Store…

Tingkatkan Daya Saing dan Transformasi UMKM

Surabaya – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menegaskan komitmennya mendukung program peningkatan daya saing dan penggunaan produk…

KTT G20 Mengupas Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

NERACA Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar secara virtual pada tanggal 21-22 November 2020 mengesahkan Deklarasi Pemimpin…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Pemerintah Mendorong UKM Pernak-Pernik

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terus melanjutkan kerja sama penyelenggaraan In Store…

Tingkatkan Daya Saing dan Transformasi UMKM

Surabaya – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menegaskan komitmennya mendukung program peningkatan daya saing dan penggunaan produk…

KTT G20 Mengupas Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

NERACA Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar secara virtual pada tanggal 21-22 November 2020 mengesahkan Deklarasi Pemimpin…