NERACA

Jakarta - Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020.

“Inflasi tahun 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi,” ujar Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Presiden Jokowi, kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan kepada daya beli masyarakat dan para produsen, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan.

“Pemerintah Daerah (Pemda) pun diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terutama, belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya sektor UMKM. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda diutamakan untuk menyerap produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM,” ungkap Presiden Jokowi.

Dalam hal ketersediaan pangan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sangat penting untuk memastikan data benar-benar valid agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. “Segera perkuat data informasi pangan, baik di pusat dengan PIHPS, maupun di daerah dengan data dan informasi yang penting lainnya. Sinergikan dengan data-data di daerah. Buat neraca pangan yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa diatasi dengan cepat,” imbuh Presiden Jokowi.

Disisi lain, Presiden Jokowi juga meminta para gubernur, walikota, dan bupati untuk terus memberikan tone yang positif dan optimis kepada masyarakat. Selain itu, harus dapat menyampaikan langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi covid-19 setiap saat dan menjelaskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah. 

“Ajak masyarakat untuk saling membantu, saling mengingatkan, dan bergotong royong di masa sulit ini. Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semua ini,” ujar Presiden Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi di 2019, serta tantangan pengendalian inflasi ke depan, utamanya di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19. 

“Sebelumnya, kita telah berhasil menjaga level inflasi selama lima tahun terakhir pada kisaran 3,0% dan terjaga dalam sasaran nasional dengan laju inflasi pada 2019 sebesar 2,72% (year on year/yoy), lebih rendah daripada 2018 sebesar 3,13% (yoy). Namun, realisasi inflasi pada September 2020 masih menunjukkan perlambatan 1,42% (yoy), sejalan dengan permintaan domestik yang masih lemah di tengah pandemi covid-19,” ujar Airlangga.

Inflasi yang rendah ini dipengaruhi turunnya inflasi inti, akibat permintaan domestik yang masih lemah. Inflasi komponen volatile food yang masih rendah dipengaruhi berlanjutnya penurunan harga bahan pangan seiring pasokan yang terjaga dan minimnya gangguan distribusi.

“Sementara, komponen administered prices melambat, terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara dan kebijakan energi yang akomodatif,” jelas Airlangga.

Airlangga pun menyampaikan bahwa refocusing kebijakan TPIP dan TPID pada tahun ini tidak hanya mengupayakan agar realisasi inflasi 2020 tetap pada kisaran sasaran, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan TPIP dan TPID tersebut diarahkan pada perbaikan daya beli masyarakat, memastikan produktivitas pangan tetap terjaga, meningkatkan penyerapan produk pangan, dan menjaga kelancaran distribusi produk pangan. 

“Kami juga sangat mengharapkan inovasi dan terobosan para Kepala Daerah agar APBD terealisasi lebih cepat, sehingga dapat menahan kontraksi lebih dalam pada kuartal 4-2020 mendatang,” Airlangga.

Untuk itu, menurut Airlangga, TPIP dan TPID perlu mengembangkan berbagai kegiatan dan inovasi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.

Dari sisi keterjangkauan harga, pemerintah pusat dan daerah terus mendorong stimulus ekonomi melalui berbagai jenis bantuan sosial (bansos) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan logistik daerah yang terpapar covid-19, di samping juga terus menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap aman bagi kebutuhan masyarakat sehingga tidak akan terjadi gejolak harga. 

Juga yang tak kalah pentingnya yakni aspek kelancaran distribusi, sebab Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran distribusi pangan. TPIP terus memastikan kelancaran distribusi melalui rekayasa sistem logistik melalui kerja sama dengan BUMN dan BUMD.

Penguatan sistem logistik daerah telah ditindaklanjuti tidak hanya lewat kebijakan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas oleh kementerian teknis, tetapi juga oleh TPID, di antaranya oleh TPID Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Peluang digitalisasi juga harus dapat dimanfaatkan seiring infrastruktur digital yang terus dikembangkan secara masif. Literasi digital masyarakat saat ini juga sudah meningkat, dan konektivitas antarwilayah juga semakin baik.

“Transformasi digital UMKM, khususnya UMKM Pangan, harus diterjemahkan melalui sinergi kebijakan keanggotaan TPIP dan TPID dengan kebijakan sektoral Koperasi dan UMKM. Peningkatan kapasitas, efisiensi, dan kualitas output UMKM dapat membantu pemulihan perekonomian secara lebih cepat dan mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara maju,” kata Airlangga.

Dalam rangka memperluas akses pasar bagi petani, kata Airlangga juga diterapkan sistem teknologi informasi (TI) melalui platform e-commerce. Pasalnya, pada masa pandemi Covid-19, hal itu merupakan solusi optimal, karena aktivitas di pasar modern maupun pasar tradisional sangat dibatasi. Sementara, perluasan pemanfaatan teknologi sebagai pendorong produktivitas dan efisiensi telah dilakukan beberapa inisiasi utama di daerah.

Sebagai contoh, program smart farming yang dilakukan oleh TPID Kab Maluku Tenggara melalui Smart Irrigation dengan membangun Kebun Pintar yang menggunakan SMS Controller dan Control Timer. Dalam sistem ini, petani dapat mengendalikan pengairan irigasi ke area lahan yang dikontrol secara otomatis melalui beberapa parameter seperti suhu, cahaya dan kelembapan udara. Jadi, implementasi jalan pengendalian inflasi 2018-2021 masih on track pada target yang ditetapkan.