Pengadilan Kasus Perusahaan Sarang Burung Walet Kabulkan Permohonan Pemohon

NERACA

Jakarta - Sidang untuk kasus perusahaan sarang burung walet yang dipimpin hakim tunggal T Marbun, mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” salah satu penetapan dalam persidangan tersebut.

 

Menanggapi hal itu, kuasa hukum PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) C Suhadi menegaskan bahwa perusahaan saat ini sedang melakukan audit."Sehingga, pada putusan ada kata belum dijalankan, itu beda maknanya," kata Suhadi dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

 

Sekarang ini, lanjut Suhadi, tim audit yang telah disepakati pemohon dan termohon sedang bekerja. Berarti, ada sesuatu yang tidak benar dalam memutus perkara."Hakim terlalu ceroboh dalam memutuskan perkara ini, bukan pakai hukum, malah pakai perasaan," aku Suhadi.

 

Oleh karena itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum, melaporkan hakim dan juga mengadakan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

 

"Ini putusan apa-apaan seperti ini. Harusnya sebelum memutus diteliti dengan baik,” kata Suhadi menanggapi hasil putusan sidang perkara nomor register 445/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr di PN Jakarta Utara, Rabu (21/10).

 

Karena, sesuai faktanya, tim auditor sedang bekerja. Dan lagi yang namanya badan hukum perusahaan kalau ada persoalan-persoalan interen, maka masalahnya harus diselesaikan di internal perusahaan, bukan di pengadilan.

 

"Ini kan lucu, di depan media massa, salah satu alasannya tim audit yang sudah dipilih belum kerja. Dari mana dasarnya hakim menilai seperti. Tugas hakim jelaskan kalau ada dasar hukum dalam perkara yang berjalan, maka dia harus menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan,” ulas Suhadi.

 

Dan berkaitan tim audit yang menurut Hakim belum bekerja, Suhadi akan membuktikan. "Dan itu artinya, putusan ini cacat secara yuridis dan harus dibatalkan," tegas Suhadi.

 

Cukup Adil

 

Sementara itu, kuasa hukum pemohon Pho Kiong, Alvin Lim menyatakan bahwa Hakim sudah cukup adil, patokan dari pemeriksaan ini inti permohonan ada di pasal 138 UU no 40 tahun 2007.

 

“Di situ sudah dijelaskan, persyaratan sebelum mengajukan pemeriksaan harus memberikan keterangan tertulis dan membawa ke RUPS. Kedua hal itu sudah kita lakukan. Sampai saat ini, mereka tidak ada itikad baik memberikan laporan keuangan. Di satu pihak meminta penambahan modal Rp35 miliar kepada klien kami, tentu saja ini berpotensi membuat kerugian,” papar Alvin.

 

Bagi Alvin, apa yang terjadi di pengadilan ini proses penegakkan hukum."Keadilan sudah ditegakkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," tandas Alvin.

 

Menanggapi akan adanya pelaporan, kuasa hukum Pho Kiong menyatakan bahwa itu hak mereka untuk melaporkan.“Kami siap membela kebenaran dan keadilan. Bagaimana bisa orang yang disebut melakukan perbuatan melawan hukum, malah mau melaporkan orang yang dirugikan,” pungkas Alvin. Mohar/Rin

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pelaku Usaha Minta Kebijakan ODOL Ditunda Hingga 2025

NERACA Jakarta - Pemerintah menetapkan pelarangan angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load atau ODOL yang direalisasikan melalui…

Ketua Ombudsman RI Bicara Penyadapan Hakim - Saat Diuji Jadi Calon Anggota KY

NERACA Jakarta - Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021 Amzulian Rifai membicarakan soal penyadapan hakim saat diuji kepatutan dan kelayakan (fit…

KPK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Papua - Melalui Aplikasi JAGA

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal implementasi rencana aksi pencegahan korupsi oleh masyarakat Papua melalui aplikasi JAGA. Rencana…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Pelaku Usaha Minta Kebijakan ODOL Ditunda Hingga 2025

NERACA Jakarta - Pemerintah menetapkan pelarangan angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load atau ODOL yang direalisasikan melalui…

Ketua Ombudsman RI Bicara Penyadapan Hakim - Saat Diuji Jadi Calon Anggota KY

NERACA Jakarta - Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021 Amzulian Rifai membicarakan soal penyadapan hakim saat diuji kepatutan dan kelayakan (fit…

KPK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi di Papua - Melalui Aplikasi JAGA

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal implementasi rencana aksi pencegahan korupsi oleh masyarakat Papua melalui aplikasi JAGA. Rencana…