Kerjasama Difokuskan Ke Infrastruktur

 Bank Dunia Dukung Kestabilan Fiskal Indonesia

 Jakarta - Bank Dunia (BD) mendukung segala upaya guna menjaga kestabilan fiskal Indonesia. Oleh karena  BD memfokuskan kerjasama kemitraan ke sektor infrastruktur. Alasannya BD menilai Indonesia sudah menjadi middle income. “Dukungan Bank Dunia kepada Indonesia terkait climate change, lalu untuk menjaga kestabilan fiskal di Indonesia," Direktur Eksekutif Bank Dunia Hekinus Manao kepada wartawan di Jakarta,20/3.

 Diakui Hekinus, BD menyepakati Country Partnership Strategy (CPS) atau peta kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang penekanannya pada empat hal, salah satunya infrastruktur. "Pertama peningkatan iklim investasi. Kedua, pembangunan infrastruktur dasar, “tambahnya.

 Lebih jauh mantan Sekjen Kementrian Keuangan ini menilai pembangunan infrastruktur dasar menjadi fokus penting dalam kolaborasi antara pemerintah dengan Bank Dunia. Kemungkinan menggeser bantuan untuk program pendidikan dan lainnya. "Ssoal itu bisa diambil alih murni APBN. Jadi kerjasama dengan Bank Dunia digeser ke undamental seperti infrastruktur dan sebagainya. Kelihatannya ada tendensi ke sana," paparnya.

 Dikatakan Hekinus, BD akan duduk bersama pemerintah Indonesia karena sudah disahkan di dewan (board) direktur Bank Dunia. Oleh sebab itu, program-program tersebut diharapkan bisa efektif mulai 2012. "Waktu disiapkan itu juga kita duduk bersama dengan pemerintah Indonesia. Jadi bukan datang ke sana lalu bank dunia bikin sendiri. Cuma yang punya strategi itu adalah BD. Jadi Indonesia adalah pihak yang dikonsultasikan," ujarnya.

 Mengenai sasaran proyek, Hekinus menyatakan dalam buku CPS tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Namun sudah ada garis-garis besarnya. Misalnya di bidang infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, infrastruktur telekomunikasi. Begitu juga saat ditanya mengenai pola pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ini.

 Hekinus menyatakan bahwa saat ini CPS itu belum sampai perhitungan angka-angka karena baru saja disepakati. “Teknis, akan dibicarakan setiap saat. Karena indonesia sudah berpindah dari negara yang IDA (negara ekonomi lemah) menjadi negara yang lebih baik," ujarnya.

 Yang jelas, kata Hekinus, alasan pergeseran kemitraan memang strategi partnership Indonesia dengan Bank Dunia. "Kita (Indonesia) sudah naik kelas menjadi IBRD. Jadi itu terus yang harus didorong agar kita menjadi middle income country. Jangan sampai menjadi middle income country tetapi terjebak kembali menjadi IDA," pungkasnya.

 Seperti diketahui, Bappenens memperkirakan ada sekitar 11 proyek infrastruktur yang ditawarkan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) siap ditransaksikan.

 Proyek-proyek tersebut telah memasuki proses studi kelayakan (feasibility study) yang cukup panjang dan kini memasuki tahap persiapan dokumen transaksi untuk kemudian ditenderkan tahun depan. Total kebutuhan investasi diperkirakan mencapai US$ 6,825 miliar.

 Direktur Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan, dari ke-11 proyek tersebut sebanyak tujuh di antaranya berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Di sisi lain, lima di antaranya sudah kerap dipromosikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), seperti proyek kereta api (KA) Bandara Soekarno Hatta yang membentang dari Stasiun Manggarai hingga Bandara senilai US$ 735 juta.

 "Kami sudah siapkan 11 proyek yang siap ditransaksikan pada tahun depan. Dari 11 proyek itu, proyek PLTU di Jawa Tengah senilai US$ 3 miliar akan lebih dulu ditransaksikan, kini tinggal menunggu Per-pres, dijadwalkan bid submission 13 Januari 2011 karena sudah ada tujuh investor masuk kualifikasi dan tandatangan PPA (power purchase agreement) bisa Juni tahun," kata dia, di Bandung, akhir pekan lalu.

 Bastary juga mengatakan, selain terdapat 11 proyek yang siap ditransaksikan pada tahun depan, saat ini terdapat 11 proyek PPP yang tengah dalam proses studi kelayakan dengan total kebutuhan investasi mencapai US$ 769,7 juta. Proyek siap ditransaksikan bila proses studi kelayakan yang mencakup analisis dampak lingkungan (amdal), potensi ekonomi, landasan hukum, dan nilai stategis bagi pembangunan daerah sudah dilalui. *cahyo