Efektivitas Rapat APBD-P DKI 2020 Dipertanyakan

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Center For Budget Analys (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan efektivitas rapat kerja pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 yang berlangsung hanya sehari di Hotel Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Rabu (21/10).

Menurut Uchok, seharusnya pembahasan tersebut dibuka dulu ke publik sebagai amanat untuk transparansi demi meminimalisir masuknya program-program siluman pada perubahan APBD DKI 2020 ini. "Makannya dibuka dulu ke publik APBD-nya, jangan jangan asal oke oke saja. Siapa tahu, terselip program selundupan yang seringkali terjadi," katanya, seperti dikutip Antara, kemarin (22/10).

Uchok menilai pembahasan APBD-P yang hanya sehari ini tidak berkualitas karena seperti terburu-buru yang akhirnya merugikan masyarakat Jakarta."Kalau sehari rapat APBD, kayak hanya minta stempel saja dari ekesekutif ke legislatif. Tanpa membahas, proyek per proyek, sama saja merugikan rakyat Jakarta dong," ujar dia.

Meski hanya sehari dan dilaksanakan di luar kota, katanya, pembahasan perubahan APBD DKI Jakarta itu dianggapnya menguntungkan anggota DPRD DKI Jakarta, karena selain ada uang saku yang lebih besar, dugaan potensi memasukkan program-program lainnya akhirnya semakin besar.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan rapat pembahasan APBD-P DKI 2020 oleh DPRD DKI Jakarta di kawasan Puncak, Jawa Barat.

"Harus diaudit oleh BPK. Kalau ini dianggap penyimpangan anggaran maka itu bisa diproses hukum karena ini pasti dianggap pemborosan," kata Misbah saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/10).

Kemudian Misbah menilai rapat DPRD DKI Jakarta untuk membahas APBD Perubahan 2020 tidak perlu diselenggarakan di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Misbah menyebut alasan DPRD DKI Jakarta menyelenggarakan rapat di Puncak untuk menghindari COVID-19 juga tidak masuk akal.

"Rapat di luar kota dengan alasan COVID-19 itu jelas gak masuk akal. Karena posisi keterpaparan COVID-19 antara Jakarta dan Bogor itu sama termasuk di Puncak, apalagi mengundang ratusan orang kayak gitu. Itu potensi terpapar COVID-19 tetap ada," kata Misbah.

Justru, lanjut dia, jika ingin menghindari penularan COVID-19, Banggar DPRD DKI seharusnya menggunakan platform rapat dalam jaringan. "Tapi tetap harus mengedepankan transparansi dan partisipasi masyarakat. Jadi harus dipublikasikan live streaming sehingga masyarakat bisa melihat, memantau dan memberi masukan terhadap pembahasan itu," ucap Misbah.

Lebih lanjut, Misbah melihat pembahasan APBD-P DKI tahun 2020 dengan rapat di luar kota itu, terindikasi kuat melanggar PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD di Pasal 91 yang mengharuskan rapat hanya diperbolehkan dilakukan di Gedung DPRD meski di ayat (2) dan (3) memang ada ketentuan diperbolehkan rapat di luar gedung DPRD bila terjadi kondisi kahar (force majeur).

"Pertanyaannya, Apakah gedung DPRD saat ini sangat rentan COVID-19? Jika dijawab iya, siapa yang berhak menyatakan gedung DPRD dalam kondisi kahar? Apakah Satgas COVID-19? Ini yang tidak jelas," ucapnya.

Akhirnya jangan salahkan masyarakat, tambah dia, jika banyak yang melihat rapat di luar kota dengan alasan COVID-19 ini hanya sebatas alasan untuk menutupi persoalan serapan anggaran. "Karena dengan membahas APBD-P di luar kota, ada konsekuensi biaya perjalanan dinas, akomodasi, penginapan dan mungkin honor dan seterusnya, mungkin alasan itu yang akan dilihat jika rapat di luar kota," tutur dia.

Sebelumnya, anggota DPRD memilih menggelar rapat membahas APBD-P DKI 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor (Jalan Puncak Pass Km 17 Cipayung Mega Mendung Bogor) pada Rabu ini.

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/10), pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang menyebutkan bahwa pembahasan tersebut dilakukan di Bogor, bukannya di Kompleks DPRD DKI, adalah demi ruang terbuka mengantisipasi COVID-19. mohar

 

 

 

BERITA TERKAIT

APINDO: LEBIH BURUK DARI KRISIS 1998 - Pariwisata dan Jasa Travel Paling Terdampak Covid-19

Jakarta-Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, sektor pariwisata dan jasa perjalanan menjadi yang paling terdampak…

Ekonom: Tiga Sektor Potensial Pulihkan Ekonomi 2021

NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengungkapkan ada tiga sektor usaha yang potensial memulihkan perekonomian Indonesia pada 2021 karena sektor…

PENEGASAN PRESIDEN SAAT PENYERAHAN DIPA 2021 - K/L dan Kepala Daerah Diminta Segera Lelang

Jakarta- Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR,…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

APINDO: LEBIH BURUK DARI KRISIS 1998 - Pariwisata dan Jasa Travel Paling Terdampak Covid-19

Jakarta-Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, sektor pariwisata dan jasa perjalanan menjadi yang paling terdampak…

Ekonom: Tiga Sektor Potensial Pulihkan Ekonomi 2021

NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengungkapkan ada tiga sektor usaha yang potensial memulihkan perekonomian Indonesia pada 2021 karena sektor…

PENEGASAN PRESIDEN SAAT PENYERAHAN DIPA 2021 - K/L dan Kepala Daerah Diminta Segera Lelang

Jakarta- Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR,…