Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan pemerintah agar teknologi digital bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Sebab, tidak semua pekerjaan bisa digantikan dengan memanfaatkan teknologi digital. Sementara itu, ekonom senior Indef Aviliani melihat, kebanyakan pelaku ekonomi di Indonesia belum siap menghadapi era digital. Ini terlihat di tengah masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.

NERACA

Bahkan menurut penelitian dari CSIS, hanya satu dari lima pekerjaan yang bisa beralih menggunakan teknologi sementara sisanya tidak bisa. "Jadi, sementara mendukung digitalisasi, kita perlu mempertimbangkan mereka untuk pekerjaan yang tidak dapat mengubah perubahan ke berbasis teknologi dan menyediakan platform pada mekanisme untuk mengimbangi transformasi," ujar Sri Mulyani saat menjadi keynote speech dalam webinar Southeast Asia Development Syimposium (SEADS), Rabu (21/10).

Menurut dia, dengan negara yang cukup luas seperti Indonesia, akses internet yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Akses internet hingga kenyamanan bagi beberapa orang atau wilayah telah membatasi manfaat dan kegunaan aplikasi untuk layanan publik.

"Misalnya saat pembelajaran online dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa selama masa pembatasan sosial, tidak semua siswa memiliki akses ke internet atau perangkat seluler. Beberapa bahkan buta huruf secara digital, sehingga rentan kehilangan pendidikan selama pandemi," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pemerintah ingin momentum pandemi covid-19 dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi digital. Bahkan, pemerintah telah menginvestasikan dana cukup besar untuk bisa memanfaatkan teknologi digital di masa depan.

"Kami mempersempit kesenjangan digital, dengan memberikan banyak akses internet melalui dukungan pemerintah. Kami memberikan subsidi listrik untuk 40 persen masyarakat termiskin, tersedianya internet gratis untuk siswa dan pengajar. Ini semua upaya untuk menyediakan fasilitas yang menjadi tulang punggung selama pandemi covid-19," tutur Menkeu.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan dukungan teknologi digital bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apalagi selama ini para UMKM di daerah terpencil belum memiliki akses yang memadai untuk menjangkau teknologi digital.

"Kami juga menempatkan dukungan penting bagi UMKM dalam masa transisi dan mendorong transformasi digiltal untuk mereka memastikan kemampuannya dan mengadaptasi model bisnis baru," ujarnya.

Secara terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani melihat, kebanyakan pelaku ekonomi di Indonesia belum siap menghadapi era digital. Ini terlihat di tengah masa pandemi Covid-19. "Banyak pelaku ekonomi belum siap, sehingga bisa jadi dari sisi sektor riil mereka akan tertinggal," ujarnya dalam sesi webinar, kemarin.

Mayoritas pelaku ekonomi di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih sangat belum siap. Bahkan sangat lamban dalam menghadapi transformasi digital. Karena itu pelaku UMKM perlu diberi pendampingan agar bisa lebih mengenal platform digital. Dengan begitu, mereka dapat memanfaatkan momen pandemi untuk memacu pertumbuhan lebih baik. "Sektor UMKM perlu ada pendampingan untuk percepatan. Karena kalau tidak, nanti mereka bisa lebih lambat karena mereka tidak bisa memanfaatkan momen ini," ujarnya.

Selain UMKM, Aviliani mengatakan, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mempersiapkan diri ke arah digitalisasi. Kondisi tersebut dinilainya bakal memperlambat proses untuk ke masa peralihan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan angka penjualan online yang meningkat sangat signifikan seiring dengan adanya peralihan aktivitas masyarakat ke teknologi digital selama pandemi. "Ketidaksiapan perusahaan dalam menyambut digitalisasi akan sangat merugikan, bahkan keberlangsungan produktivitasnya juga dapat terancam," ujarnya.

Dia mencontohkan, saat ini banyak rumah sakit yang sepi dan tutup gara-gara masyarakat lebih memilih untuk berkonsultasi online guna mencegah penularan Covid-19.

Di lain sisi, Aviliani mengungkapkan, perusahaan yang paling siap dalam menyambut dan mengadaptasi sistem digital selain e-commerce adalah sektor perbankan dan keuangan. "e-Commerce karena mereka sudah menciptakan marketplace, sudah menciptakan kondisi sudah digitalisasi gitu. Jadi mereka tidak masalah," ujarnya.

Digitalisasi Sektor Jasa

Sebelumnya, Executive Director Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani mengatakan, sektor jasa sudah melambat pada kuartal I-2020, kecuali jasa informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan jasa kesehatan. Untuk itu, sektor jasa perlu beradaptasi dengan digitalisasi, mengingat sektor ini menyumbang 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Digitalisasi sektor jasa Indonesia sangat berguna untuk mendorong daya saing dan produktivitas pelaku industri. Untuk itu kebijakan menyangkut sektor ekonomi digital sangat diperlukan," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, perkembangan teknologi digital dapat mendorong terciptanya perdagangan, tidak hanya barang tetapi juga perdagangan jasa lintas negara. Seperti saat ini diperkirakan nilai transaksi untuk Information Technology Outsourcing (ITO) dan Business Process Outsourcing (BPO) secara global mencapai US$167,9 miliar, di mana sekitar 84% permintaan outsourcing berasal dari Amerika Serikat. "UMKM Indonesia akan memetik keuntungan besar apabila bisa terintegrasi secara penuh dengan teknologi digital," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Selain itu, berdasarkan hasil riset dari Asia Pacific MSME Trade Coalition (AMTC) digitalisasi dapat menghemat biaya ekspor MSME (Micro, Small, Medium Enterprise) di India, China, Korea Selatan dan Thailand hingga US$339 miliar. Riset AMTC tersebut juga menemukan bahwa teknologi digital menghemat waktu untuk ekspor dari UMKM sebesar 29%, dan mereduksi biaya ekspor hingga 82%.

Sehingga data menjadi bahan bakar utama dalam era ekonomi digital saat ini, kata Devi. Lantaran kemajuan teknologi digital membuat pertukaran data antar industri antar negara menjadi suatu hal yang lumrah.

Namun, Principal Economist Payment System Policy Department Bank Indonesia (BI), Agung Purwoko,  mengatakan pandemi Covid-19 yang semakin meluas turut menentukan arah perkembangan ekonomi domestik dan global. Oleh karenanya, proses adaptasi terhadap digitalisasi menjadi penting agar kegiatan ekonomi tidak tertahan ketika suatu negara melakukan lockdown akibat Covid-19.

"Masing-masing negara memang ternyata punya tingkat adaptasi yang beda. Ada yang cepat, lambat, ada yang relatively dia diam. Namun kalau kita lihat, Indonesia itu mungkin salah satu yang termasuk cepat terkait dengan digitalisasi," ujarnya dalam sesi webinar, kemarin.

Menurut dia, poin utama dalam menghadapi situasi krisis ini adalah kehadiran teknologi baru. Itu selanjutnya akan melahirkan berbagai solusi inovatif, pelaku usaha baru, hingga memunculkan berbagai macam aktivitas di lingkup online.

Agung memandang Indonesia saat ini telah memiliki fondasi digital yang sangat kuat. Ditambah populasi golongan muda atau milenial paham teknologi yang terhitung dominan.

"Ini peluang digitalisasi yang sangat kuat. Mobile customer kita sampai 385 juta (orang), sangat tinggi. Sementara penduduknya enggak sampai segitu, jadi bayangan kita at least satu orang punya dua akun. Internet user kita sangat tinggi. Dibandingkan negara lain, kita memiliki competitiveness yang cukup kuat," ujarnya. bari/mohar/fba